BANK SYARIAH - SHARIAH BANK - ISLAMIC BANK

Dana Haji Perlu Dikelola Bank Syariah

2011-12-21T00:31:00.000-08:00

PKS setuju penempatan seluruh dana haji pada instrument syariah. Wakil Ketua Komisi VIII Surahman Hidayat mendukung hasil Ijtima Sanawi/pertemuan tahunan ke-7 DSN MUI yang merekomendasikan pengelolaan dana haji di LKS guna menjaga kehalalan sumber-sumber dana yang digunakan jamaah dalam melakukan ibadah haji.

“Hal ini merupakan rencana yang sangat baik dan harus menadpat dukungan penuh dari pemerintah dan umat Islam demi menjaga kemabruran haji seseorang,” kata Surahman. Menurut politisi senior PKS ini, dikelolanya dana haji oleh LKS adalah untuk mengantisipasi tercampurnya dana haji seseorang dengan unsur yang tidak jelas kehalalannya.

Surahman mengatakan sudah saatnya LKS mengambil peran penting untuk menjaga kebaikan jamaah menjalankan ibadah haji. Komisi VIII akan mengusulkan revisi terhadap UU No.13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji khususnya pasal 22 guna memberikan peluang kepada LKS agar dapat mengelola dana haji. (Republika)

BSM Terbitkan Sukuk Subdebt Rp500 Miliar

2011-12-21T00:28:00.000-08:00

Sukuk tersebut menggunakan akad mudharabah atau sistem bagi hasil. Dirut BSM Yuslam Fauzi mengatakan, sukuk tersebut berjangka waktu 10 tahun dengan pemberian indikasi imbal hasil (yield) sekitar 10%. Dengan sistem bagi hasil, imbalan sukuk tidak dapat ditetapkan di muka, sehingga BSM memberikan indikasi sekitar 10%.

”Kami telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Securities sebagai arranger atau pelaksana emisi. Kami juga telah menunjukkan PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai agen pemantau atau wali amanat,” kata Yuslam seusai Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah di BI, Jakarta, Rabu (14/12).

Menurut rencana, surat utang tersebut menawarkan opsi untuk membeli kembali (call option) pada tahun kelima. Yuslam menjelaskan, penerbitan tersebut tidak memerlukan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) karena merupakan emisi terbatas.

Tenaga ahli bidang penerbitan subdebt BSM Iggi Achsien menambahkan, target investor dari penerbitan sukuk terbatas ini adalah yayasan yang bernaung di Grup Bank Mandiri, juga perusahaan asuransi, dan bank lainnya. Perseroan berharap, emisi atau distribusi tersebut telah selesai pada pekan depan karena telah menjelang akhir tahun.

Penerbitan sukuk tersebut ditujukan untuk mendongkrak rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang tergerus karena ekspansi pembiayaan yang cukup tinggi. Berdasarkan aturan Bank Indonesia, sebanyak 50% dari penerbitan subdebt dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap (tier II).

Hingga akhir September 2011, CAR BSM berada di posisi 11,06% turun 41 basis points dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan CAR tersebut dipicu oleh ekspansi pembiayaan yang bertumbuh 58,26% menjadi Rp 36,06 triliun pada akhir November 2011.
Untuk mendukung kekuatan modal perseroan, BSM masih mengharapkan suntikan modal dari induknya yaitu Bank Mandiri sebesar Rp 300 miliar sebelum 2011 berakhir. Tidak hanya itu, pada 2012, BSM juga masih mengharapkan tambahan modal sebesar Rp 500 miliar lagi.
Dalam emisi sukuk BSM tersebut, lembaga pemeringkat Fitch Ratings telah memberikan peringkat AA(idn). Lembaga yang sama juga telah menaikkan peringkat jangka panjang BSM dari AA(idn) menjadi AA+(idn) dengan prospek stabil.

Fitch menyatakan, kenaikan peringkat BSM didorong oleh integrasi yang lebih kuat di bagian manajemen risiko dengan perusahaan induknya, yaitu Bank Mandiri. Selain itu, komitmen induk usaha untuk menambah permodalan juga mendukung kenaikan peringkat BSM.

Prospek stabil tersebut didukung oleh harapan Fitch, bahwa dukungan dari Bank Mandiri bakal terus membuat BSM tumbuh. Rencananya, suntikan modal untuk BSM dalam periode 2011-2013 dapat mencapai Rp 1,3 triliun.

BSM berharap, tahun depan pembiayaan perseroan bisa bertumbuh lebih dari 30%, sebab BSM telah menembus rekor pertumbuhan pembiayaan hingga 48-50%.

Pertumbuhan yang sangat tinggi itu membuat target tahun ini telah tercapai. Hingga November 2011, total aset BSM mencapai Rp 45 triliun dengan dana pihak ketiga (DPK) Rp 40,26 triliun dan pembiayaan Rp 36 triliun.

Sindikasi
Sementara itu, Kepala Divisi Pembiayaan Khusus dan Sindikasi BSM Siti Nurdiana mengatakan, pihaknya telah menyalurkan kredit sindikasi Rp4,3 triliun sejak 2008 hingga kini. Sindikasi tersebut disalurkan ke sektor telekomunikasi, listrik, minyak dan gas, serta pertambangan. Dari nilai itu, sekitar Rp 1 triliun disalurkan tahun ini.

Tahun depan, kata Siti, perseroan merencanakan sindikasi pembiayaan sekitar Rp1,75 triliun, baik kerja sama dengan induk usaha maupun disiapkan (arrange) sendiri bersama bank lain. “Tahun depan kecenderungannya masih ke pertambangan dan listrik, mungkin juga jalan tol,” ujar Siti. (Investor Daily)

Gadai Emas Pegadaian tak Tergeser Perbankan Syariah

2011-10-30T21:37:00.000-07:00

Kamis, 27 Oktober 2011 11:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA

Meningkatnya bisnis gadai emas di perbankan syariah tidak membuat Perum Pegadaian kehilangan nasabah. Pegadaian mampu meraih laba Rp 1,9 triliun dan menjual hingga 1,4 ton emas per September 2011.

Peningkatan omset gadai emas Pegadaian cukup signifikan, yakni mencapai Rp 10 miliar dalam sembilan bulan. Pada akhir 2010, Perum Pegadaian mampu meraih omset gadai emas hingga Rp 62 triliun. Jumlah itu meningkat menjadi Rp 72 triliun per September 2011. “Kalau dikatakan nasabah Pegadaian direbut perbankan syariah, itu tidak. Kami masih banyak peluang garap gadai emas, “ ujar Direktur Operasional Perum Pegadaian, Mochamad Edy Prayitno, Kamis (27/10).

Menurutnya, bisnis gadai emas di Pegadaian melayani pembiayaan dari Rp 20 ribu hingga Rp 20 juta. Dengan bermain di level mikro, Pegadaian tidak kehilangan nasabah. “Kita terima yang kecil-kecil, ritel, tidak main sampai kiloan, “ ujarnya.Selain di level mikro, Pegadaian berani mematok Loan to Value (LTV) atau rasio nilai barang hingga 93 persen. Hal itu didukung pula nasabah yang menggunakan gadai emas karena membutuhkan dana darurat, bukan spekulasi. “Orang datang ke pegadaian butuh dana untuk usaha produktif sehingga kami tidak merugi, “ ujar dia.

Laba Pegadaian juga berasal dari penjualan emas. Per September 2011, penjualan emas di Pegadaian mencapai 1,4 ton. Untuk mengantisipasi kerugian, Pegadaian mematok uang muka hingga 20 persen pada penjualan emas.

Menurut Edy, sebagian besar emas tersebut digunakan nasabah sebagai investasi. Karena itu, Pegadaian tidak menanggung kerugian akibat penarikan emas besar-besaran ketika harga di pasaran naik. “Bisnis emas akan berkilau jika digunakan untuk usaha produktif, yang bahaya digunakan sebagai capital gain, “ ujarnya.

Redaktur: Johar Arif
Reporter: Nuraini

Buku: Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah

2011-10-28T00:27:00.000-07:00

Dapatkan segera di toko buku kesayangan anda:

Judul buku: Panduan praktis transaksi perbankan syariah
Edition	cet. 1
Call Number	2X4.27 Zul p
ISBN/ISSN	9799140269
Author(s)	Zulkifli, Sunarto
Subject(s)	Bank Islam
Classification	2X4.27
Series Title
GMD	Printed Book
Language
Publisher	Zikrul Hakim
Publishing Year	2003
Publishing Place	Jakarta
Collation	xvi, 160 hlm. : ilus; 24 cm.
Abstract/Notes	Bibliografi hlm. 159

2011-10-28T00:24:00.003-07:00

Jakarta (14/10)- Indonesia memiliki prestasi membanggakan dalam keuangan syariah. Berdasarkan Islamic Finance Country Index , industri keuangan syariah Indonesia menduduki peringkat keempat dunia. Posisi Indonesia berada di bawah Iran, Malaysia, dan Arab Saudi.

“Peringkat ini cukup membanggakan karena di bawah kita adalah negara-negara besar seperti Kuwait, Emirat Arab, dan Inggris,” ujar Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Mulya E Siregar, saat memberi sambutan dalam peluncuran komoditi syariah di Jakarta, Kamis (13/10).

Mulya optimis tahun depan Indonesia akan menduduki peringkat ketiga. Oleh karena itu ia menghimbau kepada seluruh pihak yang terkait agar terus melakukan pengembangan terhadap industri keuangan syariah.

Ia menekankan pengembangan pada produk syariah, khususnya produk syariah base. Sedangkan produk syariah komplien dikembangkan secara selektif.

“Ke depan, kita fokuskan ke produk syariah base, tetapi untuk akselesai tetap perlu dikembangkan syariah komplien secara selektif, “ tandasnya.(ul)

2011-10-28T00:24:00.001-07:00

Ia menekankan pengembangan pada produk syariah, khususnya produk syariah base. Sedangkan produk syariah komplien dikembangkan secara selektif.

“Ke depan, kita fokuskan ke produk syariah base, tetapi untuk akselesai tetap perlu dikembangkan syariah komplien secara selektif, “ tandasnya.(ul)

PT Bank Syariah Mandiri earn profit 134 billion

2011-10-28T00:07:00.000-07:00

PT Bank Syariah Mandiri Reports Earnings Results for the First Quarter of 2011

05/30/2011

PT Bank Syariah Mandiri reported earnings results for the first quarter of 2011. For the quarter, the company reported IDR 134 billion ($14.6 million) in net profit up 54.35% from the same period last year. The increase in net profit was attributable to a 42.83% rise in company income to IDR 861.5 billion.

Source: business week.com

Gadai Syariah, Motor Pertumbuhan Perbankan Syariah

2010-04-29T10:14:00.000-07:00

JAKARTA. Perbankan syariah diprediksi bakal mengalami pertumbuhan pesat hingga berkisar 50% pada tahun 2010 ini. "Kami perkirakan tahun ini total aset perbankan syariah akan mencapai Rp 101,1 triliun," ucap Presiden Director KARIM Business Consulting Adiwarman Karim, dalam Media Workshop OCBC NISP Syariah, Selasa (20/4).

Menurut Adiwarman, gadai syariah akan menjadi motor pertumbuhan itu. "Apalagi, saat ini perbankan syariah mulai banyak yang
fokus menggarap gadai syariah. "Kita lihat gadai syariah akan menjadi champion produk 2010," terangnya.

Banyak perbankan yang terjun ke bisnis gadai syariah karena produk itu sederhana KTA (Kredit Tanpa Agunan), aman dan likuid, serta ada celah gadai syariah yang tak kena Pencadangan Pengahapusan Aktiva Produktif (PPAP). "Lantaran ketiga hal inilah, tak heran, bank syariah mulai fokus masuk ke gadai syariah," kata Adiwarman.

Namun, lanjut Adiwarman, pergerakan perbankan syariah masih belum leluasa saat ini. Nyatanya, beberapa segmen hingga saat ini masih minim tergarap oleh perbankan syariah. "Hingga saat ini masih ada segmen yang sulit digarap dengan baik oleh bank syariah, meskipun kemauan kesana cukup tinggi," katanya.

Kedua segmen itu ialah segmen korporasi dan leasing. Untuk korporasi, katanya, keinginan perbankan syariah masuk
ke segmen ini cukup tinggi, namun masih terganjal oleh permodalan. "Syariah mau masuk ke sini, tapi tidak punya kemampuan, modal kecil," terangnya. Sementara, segmen leasing, perbankan syariah hingga saat ini belum menggarap segmen tersebut.

Selain itu, perbankan syariah juga masih kurang menggarap segmen nasabah prioritas dan mikro. "Kedua segmen ini masih minim digarap dan masih belum menyadari segmen ini, sehingga rame-rame masuknya ke gadai syariah," terang Adiwarman.

Tak hanya itu, banyak produk-produk manajemen yang dapat dikembangkan dalam perbankan syariah. Contohnya, wealth management yang belum dikembangkan di bank syariah. "Untuk priority bangking, deposito saja tentu tidak cukup menarik, maka harus ada produk wealth management," kata Adiwarman.

Sumber: KONTAN ONLINE

Gadai Syariah, Champion Product 2010

2010-04-29T10:13:00.001-07:00

Pada tahun 2010 ini, bank-bank syariah akan ramai-ramai membuka layanan gadai syariah. Walhasil, gadai syariah bisa jadi idola atau champion product pada 2010. Hal ini diungkapkan oleh Adiwarman Karim, Presdir Karim Business Consulting.

Setidaknya, ada tiga kelebihan dari gadai syariah yang menjadikannya sebagai primadona, yaitu KTA (Kredit Tanpa Agunan), aman dan likuid, serta ada celah yang tidak kena Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

“Lantaran ketiga hal inilah, tak heran, bank syariah mulai fokus masuk ke gadai syariah. Kita lihat, gadai syariah akan menjadi champion product 2010″ ujar Adiwarman yang akrab dipanggil Bang Adi.

Adiwarman menambahkan, bank harus mulai melakukan inovasi produk, khususnya produk manajemen. Salah satu produk yang bisa digarap adalah produk wealth management. Wealth management merupakan produk perbankan yang khusus ditujukan kepada mereka yang memiliki banyak uang tetapi kurang mengerti bagaimana harus mengelola dananya. Untuk itu, kelompok kaya ini diberi berbagai fasilitas khusus dan memadai. Tentu saja, mereka juga mendapatkan layanan yang lebih pribadi baik bersifat perbankan maupun nonperbankan. (ind/wspd/blgkeu)

Sumber : Eramuslim

Yarsi Bantu Siapkan Ahli Gadai Syariah

2010-04-29T10:04:00.000-07:00

Jakarta, (09/04). Universitas Yarsi melalui Program Pascasarjananya mengadakan pendidikan dan pelatihan perbankan syariah, khususnya untuk produk gadai syariah. Bekerjasama dengan BTN Syariah Pascasarjana Yarsi telah memulai pendidikan dan pelatihan tersebut, kemarin (08/04/2010).

“Kami hanya ingin membantu mempersiapkan tenaga-tenaga ahli perbankan syariah, khususnya untuk saat ini terkait dengan produk gadai syariah,” ungkap Muhammad Yusril Direktur Pascasarjana Yarsi saat dihubungi kantor berita ekonomi syariah.

Hingga saat ini, menurut Yusril, lembaga keuangan syariah masih kekurangan sumber daya manusianya (SDM). Kebutuhan akan sumber daya manusia ini masih belum terpenuhi untuk sector lembaga keuangan syariah. Sehingga kami memulai untuk mendidik dan melatih masyarakat pada usia produktif tentang keuangan syariah, sehingga nantinya dapat menjadi SDM yang mumpuni dibidang keuangan syariah.

“Hal ini membantu lembaga-lembaga keuangan syariah akan kebutuhan SDM-nya,” ujar Yusril. “Kami ingin membantu bangsa ini menyiapkan tenaga-tenaga terampil dan ahli dibidang keuangan syariah, yang nantinya dapat membantu dan meningkatkan sector ekonomi bangsa,”jelasnya.

Lebih lanjut Yusril menjelaskan bahwa pada tahun ini saja sector perbankan syariah masih kekurangan SDM hingga sepuluh ribu orang. Target dari kebutuhan SDM syariah belum tercapai. “Tentunya dunia pendidikan berperan besar untuk mewujudkan kebutuhan tersebut,” pungkas Yusril.[r]

sumber: PKES

Beberapa Pertimbangan Fiqh Tentang Produk Murabahah EMAS

2010-04-29T10:02:00.000-07:00

Sehubungan dengan adanya produk tentang murabahah emas, dan agar pemahaman atas transaksi ini lebih komprehensif, berikut kami sampaikan beberapa pertimbangan dan pendapat para ulama terkait dengan hal tersebut.

Barang Ribawi

Emas termasuk barang ribawi sebagaimana dinyatakan dalam hadist dari Ubadah bin As Shamit dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”(HR Muslim dengan syarah An Nawawi 11/14).

Riba fadl adalah: adanya tambahan dari salah satu barang sejenis yang dipertukarkan dalam transaksi jual beli barang-barang ribawi (misalnya emas dengan emas). (lihat kitab Bada’i Ash Shanai’, Karya Al Kasaany. 7/3105-3106 dan Al Mughny Muhtaaj 20/21.

Para ulama sepakat mengharamkan adanya tambahan / kelebihan dalam pertukaran sejenis barang-barang ribawi tersebut. (“Musykilatu al ististmaar fi al bunuuk al islamy wa kaifa ‘alajahaa al islam, Desertasi Doktor Dr. Muhammad Salaah Muhammad As Shawy, hal 334”

Akan tetapi berbeda pendapat dalam menganalogikan enam jenis barang ini dengan barang-barang yang lainnya. (khususnya menganalogikan emas dan perak dengan mata uang modern).

Illat (alasan) Emas dan Perak sebagai Barang Ribawi

Dalam kitab Fiqhu AsSunnah jilid 3/hal.869, Syaikh Sayyid Sabiq, menyatakan:

Dan jelaslah dari penjelasan ini bahwa illat pengharaman emas dan perak adalah karena keduanya merupakan astman / harga. Bila illat ini didapati pada mata uang lain selain emas dan perak maka hukumnya mengikuti hukum emas dan perak sehingga tidak boleh dijual kecuali harus sama kuantitas (sawaan bi sawaain) dan sama kualitasnya (mitslan bi mistlin) serta diserahkan saat itu juga (yadan bi yadin).

… bila dua barang yang dipertukarkan sama jenis dan illatnya, maka haram adanya kelebihan dan penangguhan waktu penyerahannya. Sebagaimana hadist dari rasulullah SAW: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali mistlan bi mistlin dan jangan kalian melebihkan satu dari yang lain……………HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Said.

… bila jenis kedua barang yang dipertukarkan berbeda akan tetapi illatnya sama, maka diperbolehkan adanya kelebihan salah satu dari barang yang dipertukarkan dan diharamkan penangguhan penyerahan (karena bisa menimbulkan riba nasi’ah-ket) Bila emas ditukar dengan perak harus memenuhi satu syarat yaitu segera (fauriyah) dan tidak disyaratkan persamaan kualitas dan kuantitasnya.

Dalil: “.. jika jenis-jenis ini berbeda maka lakukanlah jual-beli sesuka kalian (dengan syarat) tunai (yadan bi yadin) … HR. Muslim dari Ubadah.

Sekarang kita akan bahas Illat riba pada emas dan perak, sebagaimana ditulis oleh Dr. Muhammad Salaah Muhammad As Shawy dalam desertasi Doktornya “Musykilatu al ististmaar fi al bunuuk al islamy wa kaifa ‘alajahaa al islam” (Problematika investasi di Bank Syariah dan bagaimana Islam memberi solusinya): hal.335-341

Mayoritas ulama fiqh sepakat untuk menganalogikan / mengikutkan kedalam jenis/kelompok barang-barang ribawi yang enam ini, selama illatnya sama. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menentukan illat tersebut, berikut perbedaannya khususnya illat riba pada emas dan perak:

1. Pengikut Mazhab Hanafi (Kitab Badaa’i Ash Shana’i, karangan Al Kasaany 7/3108,3109): menyatakan bahwa illat riba fadl adalah sesuatu yang ditimbang / ditakar dengan sesama jenisnya, ini juga merupakan salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad Bin Hanbal. Berdasarkan riwayat ini emas dan perak / dinar dan dirham masuk kedalam kelompok barang yang ditimbang dan bisa menimbulkan riba bila ditukarkan sejenis. Dalil mereka adalah banyaknya isyarat tentang itu dalam Al-Qur’an surat Asy Syu’araa: 181-183; Al Mutaffifien : 1-3
2. Mazhab Syafii (kitab Mughni Al Muhtaaj 2/22 ; Al Umm – Mukhtashar Al Muzny:76): Illatnya adalah ats tsamaniyah (harga), dengan emas dan perak orang dapat mendapatkan barang-barang yang diinginkannya.
3. Mazhab Hanbali (Al Mughny, karangan Ibnu Qudaamah, Illatnya adalah:
1. Ditimbang dan persamaan jenis. Sabda Rasulullah SAW: “Janganlah kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, tidak pula menjual satu dirham dengan dua dirham…….karena aku takutkan riba pada kalian, lalu seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah bagaimana kalau seseorang menjual satu ekor kuda dengan beberapa kuda…., beliau bersabda: “tidak apa-apa bila yadan bi yadin”.
2. Ats Tsamaniyah
4. Mazhab Maliki (kitab Haasiyatu Al ‘Adwa: Hamisy ‘Ali Al Kharsy 5/56), illat riba pada emas dan perak adalah:
1. Ghalabatu Ats Tsamaniyah, ini adalah riwayat yang masyhur; maka illat ini hanya terbatas pada emas dan perak dan tidak diqiyaskan kepada selain emas dan perak.
2. Muthlaqu Ats Tsamaniyah, emas dan perak dapat di qiyaskan kepada barang-barang lain selama barang-barang tersebut adalah ats tsaman, ini pendapat yang minoritas / tidak populer.

Kesimpulan:

(a) Assyafi’iyah dan Al Malikiyah: berpendapat bahwa illat emas dan perak adalah ghalabatus tsamaniyah (harga), keduanya merupakan acuan harga (ra’sul atsmaan) dan standar nilai barang-barang lainnya, akan tetapi illat ini hanya terbatas pada emas dan perak dan tidak di qiyaskan kepada barang-barang yang lain. Hal.342
(b) Imam Syafi’i (Kitab Al Umm 3/15) menyebutkan: “Emas dan Perak menjelaskan segala sesuatu, keduanya merupakan penilai harga segala sesuatu, maka tidak diqiyaskan kepada keduanya makanan ataupun barang-barang lainnya.
(c) Ibnu Rasyid (Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd 2/130), beliau berbicara tentang illat riba menurut imam Mazhab Malikiyah: “Adapun illat riba menurut mereka yang melarang adanya kelebihan dari salah satu barang (emas dan perak ) yang dipertukarkan adalah satu jenis/kelompok juga karena keduanya merupakan acuan/pokok harga dan penilai barang-barang, illat ini terbatas pada pada emas dan perak karena illat tersebut tidak terdapat pada selain emas dan perak.

Permasalahan

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah:

Bagaimana bila pendapat yang menyatakan illat emas dan perak adalah ghalabatu ats samaniyah ini yang kita gunakan dalam transkasi keuangan modern saat ini?, saat dimana transaksi menggunakan emas dan perak sudah berakhir, kemudian digantikan dengan uang kertas yang dijadikan penilai/standar harga segala sesuatunya, serta dipercaya dan diterima secara umum oleh masyarakat?

Ini berarti pembolehan riba fadhl dan riba nasi’ah dalam pertukaran / jual beli antara seluruh jenis mata uang modern, karena ia bukan emas dan perak !! juga bukan termasuk yang ditimbang ataupun ditakar !!.

Padahal jika yang mejadi illat adalah harga (tsamaniyah), bukankah merupakan qiyas yang nyata bahwa hukum ini bisa diterapkan pada barang-barang yang memiliki illat yang sama. Terutama saat transaksi dengan asal/pokok (emas dan perak) sudah hilang, kemudian penggantinya (uang) yang menjadi satu-satunya alat transaksi?

Hal ini juga didukung oleh pendapat Imam Malik Rahimahullah (walaupun pendapatnya tidak populer), dalam kitabnya Al Mudawanah Al Kubra 3/295-296, menjelaskan: “Seseorang berkata: “Bagaimana menurut anda (Imam Malik) bila saya membeli fulus (mata uang terbuat dari tembaga) dengan dirham, kemudian kami berpisah sebelum masing-masing dari kami menerima barangnya?, ia berkata hal semacam ini tidak diperkenankan menurut pendapat Malik dan transaksinya fasid (rusak/batal). Kemudian Imam Malik berkata kepadaku tentang fulus: “tidak ada kebaikan pada fulus itu bila dibandingkan dengan emas dan perak, walaupun manusia membolehkan kulit sebagai alat transaksi diantara mereka (syikkah dan a’in) maka saya tetap tidak menyukainya dibanding dengan emas dan perak. Ini adalah pendapat yang tidak masyhur dari Imam Malik dimana beliau menyatakan illat riba pada emas dan perak adalah mutlaq ats tsamaniyah, ini juga salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad.

Imam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang jual beli perak dengan fulus, apakah disyaratkan dalam jual beli tersebut al hulul (saat itu juga) dan taqhabudh (serah terima pada saat yang sama) seperti halnya pertukaran antara dirham dengan dinar?, beliau menjawab:

Ada dua pendapat, keduanya riwayat dari Imam Ahmad (majmu’ fatawa ibnu taimiyah 29/459):

1. Pertama: Harus al-hulul dan taqabudh karena ini merupakan transaksi pertukaran/jual beli uang (sharf), fulus menyerupai al Astmaan (penilai harga) maka memperjual belikannya dengan jenis al astmaan yang lain merupakan transaksi sharf.
2. Kedua: Tidak disyaratkan Al Hulul and Taqabudh, karena ia adalah syarat dalam pertukaran dalam jenis emas dan perak, baik ia sebagai harga, sharf ataupun dalam keadaan pecahan, sehingga berbeda dengan fulus, karena fulus pada asalnya merupakan barang (‘aruudh) bukan harga.

Akan tetapi Ibnu Taimiyah selanjutnya mengatakan, bila fulus sudah menjadi harga maka ia menjadi semakna, sehingga tidak diperkenankan memperjual belikan tsaman (fulus) dengan tsaman (perak) secara tangguh. (Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah 3/472).

Bagaimana Dengan Murabahah Emas?

Dalam konteks murabahah emas, maka yang terjadi adalah jual beli emas dengan mata uang rupiah dengan pembayaran tangguh (cicilan), pertanyaannya adalah apakah mata uang rupiah termasuk dalam barang ribawi atau tidak?

1. Bila kita mengacu pada pendapat yang mengatakan bahwa illat tsaman terbatas hanya untuk emas dan perak (Ghalabatu Ats tsamaniyah), maka mata uang rupiah tidak termasuk barang ribawi, sehingga pertukaran emas (barang ribawi) dengan rupiah (barang non ribawi) dapat dilakukan secara tangguh dan tidak disyaratkan sama kualitas dan kuantitasnya.

Konsekuensi dari pendapat ini adalah pembolehan pertukaran / jual beli antara seluruh jenis mata uang modern, bila sejenis boleh dipertukarkan dengan adanya tambahan/kelebihan (fadhl) dari salah satunya dan bila beda jenis penyerahannya boleh dilakukan secara tangguh (nasi’ah).

Hal ini juga disinggung dalam fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002, tentang jual beli mata uang (sharf), dimana dalam fatwa tersebut dinyatakan:

Kedua : Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing
1) Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari (?????? ??? ????? ??????) dan merupakan transaksi internasional.
2) Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa’adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).
3) Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
4) Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

2. Akan tetapi bila mengacu kepada pendapat yang mengatakan bahwa rupiah termasuk barang ribawi karena illatnya adalah tsaman (standar harga) atau mutlaqu ats tsamaniyah, maka yang terjadi adalah pertukaran emas (barang ribawi) dengan rupiah (barang ribawi), jenisnya memang berbeda akan tetapi penyerahannya tidak boleh dilakukan secara tangguh (harus al hulul dan taqabudh atau yadan bi yadin).

Isu Penting Dalam Murabahah Emas

Yang menjadi isu dalam produk ini adalah jual beli emas dengan rupiah secara cicilan (tangguh), bila rupiah dianggap sebagai barang ribawi (atsman), maka pertukaran sesama barang ribawi yang berbeda jenisnya harus memenuhi syarat al-hulul dan taqabudh (fauriyah) atau yadan bi yadin. Sehingga bila syarat ini terpenuhi maka riba nasi’ah (yang dikhawatirkan) tidak terjadi dalam transaksi ini.

Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan al-hulul dan taqabudh (fauriyah) atau yadan bi yadin? Dan bagaimana penerapannya dalam transaksi bisnis modern?
Apakah dalam taqabudh diharuskan penyerahan emas/logam mulia dan uangnya secara utuh (senilai harga emas/logam mulia) pada saat transaksi (dalam majlis akad)? Atau uangnya boleh sebahagian dulu dan sisanya nanti menyusul (dicicil), karena harganya sudah disepakati?.

* Artikel ditulis oleh Mas Habib, Praktisi Perbankan Syariah dan Anggota Dewan Pengawas Syariah

7000 SDM Baru Dibutuhkan Perbankan Syariah pada 2010

2010-04-15T04:59:00.000-07:00

ib.eramuslim.com- Perbankan syariah masih membutuhkan sekitar 7.000 sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan sekitar 15.000 SDM di tahun 2010. Hal ini diutarakan oleh wakil direktur SDM Bank Syariah Mandiri (BSM) , Eka B. Danuwirana, pada perhelatan Second (Shariah Economic Day) 2010 yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tanggal 3 Februari 2010 lalu.

Bank Indonesia menargetkan aset Rp97 trilyun untuk perbankan syariah pada tahun 2010. Tercatat Rp63,4 trilyun telah dibukukan oleh perbankan syariah pada November 2009. Dengan jumlah aset saat ini, perbankan syariah mampu menyerap sekitar 15 ribu SDM, sehingga, untuk mencapai target Rp97 trilyun masih dibutuhkan sekitar 7.000 SDM.

Mencari kandidat SDM untuk perbankan syariah bukanlah hal yang mudah. Setidaknya, ada empat kompetensi yang harus mereka miliki. Pertama, kompetensi inti. Perbankan syariah membutuhkan SDM yang memiliki pandangan dan keyakinan yang sesuai dengan visi dan misi perbankan syariah. Kedua, kompetensi perilaku. Yang diutamakan dari kompetensi ini ialah kemampuan SDM untuk bertindak efektif, memiliki semangat Islami, fleksibel dan memiliki jiwa ingin tahu yang tinggi. Ketiga, kompetensi fungsional. Kompetensi ini berbicara tentang background dan keahlian. SDM yang dibutuhkan ialah SDM yang memiliki dasar ekonomi syariah, operasi perbankan, administrasi keuangan, dan analisis keuangan. Yang terakhir ialah kompetensi manajerial. Dibutuhkan SDM yang mampu menjadi team leader, cepat menangkap perubahan dan mampu membangun hubungan dengan yang lain.

Fakta yang terjadi saat ini ialah banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menganggur. Namun, di sisi lain, industri perbankan syariah juga sulit untuk mendapatkan pegawai. Hal ini terjadi karena kurangnya kompetensi yang dimiliki lulusan perguruan tinggi saat ini. Oleh karena itu, lulusan bermutu dan berkompetensi ialah sebuah keharusan untuk bergabung di perbankan syariah. Hal ini dapat diasah selama masih berada di perguruan tinggi.

Lima Bank Umum Syariah Baru Diperkirakan Hadir di 2010

2010-04-15T04:57:00.001-07:00

JAKARTA-–Lima bank umum syariah (BUS) baru diperkirakan akan meramaikan industri perbankan syariah tahun ini. Selain Bank Jabar Banten Syariah, BNI Syariah dan Maybank Syariah, terdapat dua bank lagi yang sedang melakukan persiapan.

Direktur Utama Karim Business Consultant, Adiwarman A Karim menyatakan tak menutup kemungkinan jumlah BUS di Indonesia pada akhir tahun ini akan mencapai 13 unit. “Bank Jabar Banten Syariah sepertinya sedikit lagi keluar izinnya, BNI Syariah di Mei dan Maybank di Juni. Ada dua bank lagi yang mau menjadi BUS, salah satunya bank lokal yang diakuisisi asing,” kata Adiwarman usai peresmian BCA Syariah di Jakarta, Senin (5/4).

Namun ia enggan menyebutkan dua bank terakhir karena masih dalam proses due diligence. Namun untuk proses akuisisi, tambah dia, sepertinya akan dapat dilakukan di semester dua ini karena bank tersebut berkapasitas kecil. Dengan tambahan sejumlah pelaku perbankan syariah di tanah air, Adiwarman pun memproyeksikan akhir tahun ini aset perbankan syariah dapat mencapai sekitar Rp 100 triliun.

Sebelumnya BI telah mencanangkan tiga skenario pertumbuhan perbankan syariah di tahun ini. Di skenario pesimis diharapkan pertumbuhan bank syariah bisa mencapai 20 persen dengan aset Rp 72 triliun. Skenario kedua yaitu skenario moderat dengan aset Rp 97 triliun, sedangkan skenario optimistis diharapkan aset dapat mencapai Rp 124 triliun dengan pertumbuhan mencapai 70 persen.

Saat ini telah terdapat delapan BUS di Indonesia, yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Syariah, Bank Victoria Syariah dan BCA Syariah.

(sumber: Republika)

Dua Investor Baru Incar Industri Perbankan Syariah

2010-04-15T04:54:00.000-07:00

JAKARTA. Legitnya industri perbankan syariah di Indonesia memikat investor asing untuk menginvestasikan dananya di bank syariah. Kabar terbaru, ada dua investor asing yang ingin mendirikan bank syariah di Indonesia.

Direktur Utama Karim Business Consulting Adiwarman Karim bilang, saat ini, ada dua investor asing yang sedang melakukan proses uji tuntas (due diligence) terhadap dua bank nasional. Sayang, Adiwarman belum bersedia menyebutkan identitas ke dua investor tersebut. "Masih rahasia, karena bisa merusak pasar," ujarnya.

Menurut Adiwarman, proses akuisisi ini bisa cepat terlaksana karena yang diakuisisi adalah bank kecil. "Pada Semester II ini proses akuisisinya bisa selesai dan proses konversi segera berjalan," tambahnya.

Selain dua investor baru itu, Adiwarman bilang, dalam waktu dekat ini ada dua bank syariah yang akan segera beroperasi. Yakni, Bank Jabar Banten dengan modal Rp 500 miliar dan Bank BNI Syariah dengan modal sebesar Rp 1 triliun. "Keduanya akan beroperasi Mei mendatang," ujarnya.

Sementara itu, BII Syariah akan beroperasi pada Juni nanti dengan mengkonversi Maybank Corporation Indonesia menjadi bank syariah. "Saat ini mereka masih menunggu izin BI, jadi nantinya UUS BII Syariah akan menggarap sektor ritel sedangkan Maybank Syariah akan menggarap sektor korporasi," tambahnya.

Adiwarman optimis dengan lima bank syariah baru ini, aset bank syariah di Indonesia akan mencapai Rp 100 triliun pada akhir tahun nanti. Angka ini diatas target pertumbuhan moderat Bank Indonesia yang sebesar 30% atau menjadi Rp 98 triliun.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D Hadad mengatakan, ada beberapa Pemerintah dari luar negeri yang bertanya tentang perbankan syariah. Diantaranya, pemerintah China, Spanyol dan Korea Selatan. "Mereka menganggap industri perbankan syariah sebagai bisnis menjanjikan," ungkapnya.

Roy Franedya(sumber : kontan)

Empat Bank Syariah Operasi Februari 2010

2010-01-24T04:13:00.000-08:00

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) memperkirakan pada tahun 2010 ini akan ada empat bank umum syariah (BUS) yang akan beroperasi. Rencananya, BUS tersebut akan beroperasi sekitar Februari 2010.

"Ada empat BUS yang akan beroperasi pada Februari 2010," tegas Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia Ramzi A. Zuhdi di Gedung Bank Indonesia, Jumat (8/1/2010).

Keempat BUS baru tersebut antara lain BCA Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Jabar-Banten Syariah.

Lanjut Ramzi, proses perizinan 4 BUS tersebut sudah hampir rampung. Pihak bank tersebut sedang menyelesaikan rangkaian infrastruktur, dokumentasi dan pengajuan ke Departemen Hukum dan HAM.

Dengan hadirnya 4 BUS baru tersebut, jumlah BUS di Indonesia menjadi 10 buah. Yaitu melengkapi enam BUS yang telah ada yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah dan Bank Panin Syariah.

"Tapi hingga saat ini belum ada lagi pengajuan pembentukan bank syariah baru baik bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS)," pungkasnya.

(Didik Purwanto/Koran SI/rhs)

Spiritual Service Quality

2009-11-24T06:58:00.000-08:00

Bagian 1

Apa itu spiritual service quality?

Kita sering mendengar istilah service quality, sebagai sebuah upaya memenangkan pasar. Service quality dapat didefinisikan sebagai setiap upaya untuk memenuhi kebutuhan customer, dan apabila mungkin melebihi ekspektasinya.

Spiritual service quality dapat diartikan sebagai upaya penerapan service quality yang berlandaskan kepada nilai-nilai spiritual, baik semangat maupun landasan operasionalnya.

Kenapa harus spiritual service quality?

1.Alasan utamanya adalah karena ibadah.
Manusia diciptakan oleh Allah tidak lain hanya untuk beribadah. Bukankah service quality adalah upaya memberikan yang terbaik, sebagaimana telah diajarkan Allah dan Rasul-Nya kepada kita? Jadi, pada saat senyum sebenarnya bukan hanya kita tersenyum kepada nasabah, tetapi merupakan ritual ibadah kepada Allah.

2.Kompetisi
Dunia bisnis semakin gencar. Satu hal yang membuat berbeda adalah service quality.

3.Profit
Service quality tidak sekadar basa-basi yang gratis, tetapi juga akan berimplikasi meningkatnya profit.

Bersambung

Menguak Pertumbuhan Perbankan Syariah

2009-11-05T02:46:00.000-08:00

Selasa, 15 September 2009

PERTUMBUHAN bank syariah di Indonesia pada semester pertama, Januari-Juli 2009,dirasakan cukup signifikan,walau masih jauh dari harapan.Sebab,target capaiannya masih sebatas target pesimis.

BI dalam rencana proyeksi optimistis perkembangan perbankan syariah 2009 sempat mematok angka Rp87 triliun untuk total aset yang diraih dengan pertumbuhan aset sebesar 75%. Namun faktanya, berdasarkan informasi yang dilansir dalam data statistik perbankan syariah BI per Juli 2009, total aset perbankan syariah masih di angka Rp57,4 triliun.Total aset Rp57,4 triliun ini merupakan gabungan dari aset bank umum syariah(BUS),UnitUsaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Isu percepatan pengembangan industri perbankan syariah yang pernah sempat mencuat pada paruh awal tahun 2008,dengan target 5%,realitanya belum bisa memberikan bukti yang menggembirakan. Ibarat mobil, pertumbuhan bank syariah jalannya masih belum cepat. Masih banyak membutuhkan ‘’amunisi’’ yang dapat menggerakkan secara cepat pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Jika dicermati, pertumbuhan aset bank syariah sejak Desember 2008 hingga Juli 2009 rata-rata tumbuh di atas Rp1 triliun.

Tercatat pada Desember 2008, total aset bank syariah sebesar Rp49,5 triliun. Naik pada Maret 2009 menjadi Rp51,6 triliun, serta tumbuh menjadi Rp55,6 triliun di Juli 2009.Data ini belum termasuk kumpulan aset yang dihimpun oleh BPRS sebesar Rp1,8 triliun pada Juli 2009. Namun demikian, pertumbuhan bank syariah pernah menorehkan catatan sejarah yang spektakuler dengan capaian pertumbuhan sebesar 261,18% pada Desember 2002 dengan total aset sebesar Rp4.05 triliun dibandingkan tiga tahun sebelumnya.

Waktu itu sudah ada dua bank umum syariah (BUS) dan enam unit usaha syariah (UUS). Jika saat ini operator di industri perbankan syariah ada 5 bank umum syariah, 24 unit usaha syariah,dan 134 BPRS,maka fakta ini merupakan amunisi besar yang dapat menguatkan pertumbuhan bank syariah di masa mendatang.

Peluang
Berdasarkan kalkulasi yang ada, pertumbuhanbanksyariahke depan mempunyai peluang besar untuk lebihcepattumbuhdanberkembang meramaikan industri perbankan nasional Indonesia. Hal ini dapat mungkin terjadi dengan dukungan beberapa faktor,seperti di bawah ini: Pertama, secara yuridis eksistensi perbankan syariah semakin kuat setelah disahkannya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah.

Operator di industri perbankan syariah sudah tidak perlu ragu lagi melangkah untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.Apalagi dukungan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono,padasaatsambutannya di pembukaan acara Festival Ekonomi Syariah II 2009 menegaskan adanya harapan besar bagi pelaku di industri perbankan syariah untuk ikut serta mewarnai perkembangan industri perbankan nasional.Lebih khusus lagi,Presiden berharap industri perbankan syariah dapat menyokong pertumbuhan pembangunan ekonomi di Indonesia.

Kedua, potensi market yang sangat besar.Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam memiliki kekuatan tersendiri untuk membantu pengembangan perbankan syariah. Hingga kini, market share di industri perbankan syariah masih kalah jauh dengan market sharedi industri perbankan konvensional. Oleh karenanya, sangat dimungkinkan ke depan,baik pelan atau cepat, terjadi perimbangan market share di industri perbankan syariah dan industri perbankan konvensional.

Apalagi akhir-akhir ini, pemahaman masyarakat mengenai bank syariah mulai berkembang pesat. Ketiga,menjalankan kebijakan spin off dan konversi.Dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan bank syariah, BI dapat mendorong Unit Usaha Syariah untuk memisahkan dirinya (spin off) dari bank induknya atau konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah. Setelah spin off UUS BRI dan mengonversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah, serta diikuti oleh konversinya Bank Bukopin menjadi Bank Bukopin Syariah, ke depan langkah ini akan diikuti oleh UUS BNI.

Sesuai dengan amanah yang ada dalam UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 15 tahun setelah disahkannya UU Perbankan Syariah bank konvensional yang mempunyaiUUSharusmengikhlaskan untuk di-spin offdari induknya. Keempat, inovasi produk pada industri perbankan syariah. Jika dibandingkan dengan produk yang dimiliki oleh industri perbankan konvensional, perbankan syariah relatif mempunyai variasi produk yang beraneka ragam.

Dari sisi financing, perbankan syariah dapat menginovasi produk yang berdasarkan pada prinsip jual-beli (murabahah, salam, dan istishna), prinsip bagi hasil (musyarakahdan mudharabah), dan prinsip sewa (ijarahdan ijarah muntahiya bit tamlik). Inovasi produk yang dilakukan oleh perbankan syariah hendaknya mengacu pula pada prinsip service satisfaction,sehingga akan memikat nasabah baru untuk bertransaksi di industri perbankan syariah.

Tantangan
Selain peluang yang begitu besar bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia, lajunya juga menghadapi berbagai macam tantangan yang sesungguhnya kalau di-managedapat melahirkan peluang pula.Karena dalam pepatah China diungkapkan,“Tantangan itu akan melahirkan peluang”.

Di antara tantangan dalam laju pengembangan industri perbankan syariah adalah sebagai berikut: Pertama, persaingan produk di industri keuangan syariah.Tidak dimungkiri, di Indonesia kini juga berkembang industri keuangan syariah nonbank, seperti reksa dana syariah, asuransi syariah ataupun instrumen investasi syariah seperti surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk. Pada awal tahun 2009, pemerintah melalui Departemen Keuangan RI telah menerbitkan Sukuk Ritel untuk dijual ke pasar.Hasilnya di luar dugaan.
Penjualan Sukuk Ritel tersebut melampaui batas target perkiraan. Secara tidak langsung, Sukuk Ritel merupakan produk pesaing di industri perbankan syariah dari sisi funding.Pemerintah menetapkan imbalan Sukuk Ritel sebesar 12%.Hal ini akan mengakibatkan ‘’kanibalisasi’’ pada produk funding bank syariah yang hanya menawarkan nisbah bagi hasilnya padakisaran8-10%.Akhirnya, ada indikasi pelarian dana pihak ketiga (DPK) bank syariah ke instrumen investasi Sukuk Ritel. Kedua,minimnya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi di industri keuangan syariah.

Saat ini,kebanyakan SDM yang ada di industri perbankan syariah adalah mereka yang dulunya pernah terlibat di bank konvensional. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya ‘’pembajakan’’ SDM antar operator di industri perbankan syariah.Apalagi ke depan arahnya akan ada banyak bank umum syariah baru, tentunya juga akan membutuhkan SDM yang kompeten di industri perbankan syariah.Ketiga,masih tingginya tingkat rasio pembiayaan yang bermasalah (NPF) di bank syariah.Data statistik perbankan syariah BI menginformasikan kalau NPF bank syariah ada kenaikan kembali dari periode Juni-Juli 2009.(*)

Sumber:
DR. Ir. M. Nadratuzzaman Hosen, MS, MEC & AM Hasan Ali, MA
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas YARSI dan Dosen Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

MES Akan Selenggarakan Training Bisnis di Keuangan Syariah

2009-11-05T02:42:00.001-08:00

Selasa, 03 November 2009

Jakarta, (3/11). Untuk memperkenalkan sekaligus mengajak masyarakat dalam berinvestasi di produk keuangan syariah, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam waktu dekat akan mengadakan training atau pelatihan tentang cara mudah memahami produk keuangan syariah yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 21 – 22 November di kantor pusat MES di Jln Setiabudi Jakarta Selatan.

Achmad Iqbal, Direktur Eksekutif MES mengatakan, bahwa pelatihan tersebut sangat penting bagi masyarakat, hal ini terkait masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga keuagan syariah.
“Hal ini terbukti masih rendahnya minat masyarakat dalam berinvestasi di produk-produk keuangan syariah,”paparnya.

Untuk menunjang acara pelatihan tersebut, MES mengundang para pembicara yang selama ini berkompeten dalam pengembangan bisnis syariah, diantaranya adalah Muhammad Gunawan Yasni, Syahria Al Rasyid, Fernanda Meizon dan Nina Mudrika. Para pembicara tersebut sudah banyak menggeluti bisnis di lembaga keuangan syariah.

”Kami berharap dengan materi yang dibawakan oleh mereka sekaligus mendorong masyarakat untuk tidak asing lagi dengan lembaga keuangan syariah sekaligus memanfaatkannya secara maksimal,”papar Iqbal.

(Agus Y http://www.pkesinteraktif.com)

Geliat Bisnis Gadai Syariah Perbankan

2009-09-28T02:51:00.000-07:00

Jakarta, (16/09). Gadai Syariah bisa dipergunakan untuk meminjam uang dengan cara dua akad, yakni cara pertama, akad ijarah, yakni memberikan nilai terhadap barang yang dititipkan pada ijarahnya atau barang gadaiannya, emas perhiasan maupun emas batangan dan cara kedua, dengan sistem akad qard atau sewa terhadap barang yang dititipkan.

Agam Ayatullah, selaku Pimpinan Bidang Operasional Kantor Cabang BNI Syariah Jakarta Timur, mengatakan, BNI Syariah bukan hanya bisa digunakan sebagai tempat menjual produk-produk yang sifatnya intermediasi untuk nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai yang mengeluarkan kewenangan, tetapi ternyata BNI Syariah bisa digunakan pula untuk tempat menggadaikan emas perhiasan maupun emas batangan untuk keperluan ekonomi masyarakat luas.

“Alhamdulillah, respon dari masyarakat kita terhadap Pegadaian Syariah ini ternyata banyak sekali yang merespon secara positif. Perkembangannya untuk sekarang ini di kantor-kantor cabang BNI Syariah yang di bawah enam bulan, jumlah mereka sudah bisa mencapai outstanding cukup tinggi sekali, kurang lebih tiga miliar untuk satu kantor cabang, setiap tahunnya. Itu untuk yang pertumbuhan rahnnya (nasabah). Respon masyarakat kita cukup bagus adanya, dan itu membuktikan Pegadaian BNI Syariah bertahan dari terpaan institusi pegadaian yang ada saat ini,” ujar Agam Ayatullah kepada wartawan, di ruang kerjanya,

Diakuinya, nilai tawar untuk emas perhiasan dan emas jenis batangan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BNI 46 Syariah Jakarta Timur berbeda dengan di daerah.

“Jadi memang sebetulnya sedikit agak sulit dibandingkan dengan di wilayah daerah, karena membentuk karakter rahnnya itu, karena karakter masyarakat di daerah belum terbentuk, karena orang-orang di sana masih melihat Perum Pegadaian sebagai satu-satunya institusi untuk menggadaikan barang,” terang Agam.

Sedangkan gadai syariah di BNI Syariah, lanjutnya, menggunakan konsep akad ijarah, artinya, memberikan nilai terhadap barang yang dititipkan, dan satu lagi akad kod atau sewa barang titipan.

“Bedanya lagi antara Pegadaian Syariah di BNI Syariah dengan Perum Pegadaian, kita melakukan taksiran harga terhadap sebuah produk gadai, itu yang kita berikan ijroh adalah dari taxasi (taksiran harga) kita. Sedangkan yang di konvensional atau Perum Pegadaian, itu terhadap pemberian pembiayaannya, baru melakukan perhitungan terhadap pembiayaan. Jadi berbeda dengan kami,” tegasnya.

Dia mencontohkan, kalau si penggadai memunyai 100 gram emas, ia akan menaksir harga emas itu senilai Rp300 ribu. Maka, dari Rp300 ribu itu pihak Pegadaian Syariah mendapatkan ujrohnya, 1,6% per bulan. Tetapi kalau konsep di konvensional, dinilai bukan dari taksiranya, tetapi dari taksir-taksiran dikalikan berapa persen yang akan dia berikan kepada si pihak penggadai, setelah menjadi pembiayaan, baru dia kalikan lagi dengan pembiayaan itu. Jadi konsep kita adalah ujroh, sekadar dia hanya menitipkan bahwa dia punya pembiayaan disini, sifatnya hanya menitipkan. Dan setelah itu, kita mintakan sewanya.

“Yang membedakan secara jelas bahwa kita tidak memberikan biaya tambahan atau bunga dalam hal ini. Kalau yang konvensional, mengenakan bunga, karena dia mengenakan terhadap objek pembiayaannya, kalau kita, terhadap sewa barangnya bukan terhadap objek pembiayaannya,” terangnya.

Untuk jangka waktu lelangnya pun antara perbankan syariah dengan Perum Pegadaian, sambungnya, sangat berbeda.

“Kalau di konvensional itu setelah tiga bulan, barang si penggadai bisa diambil atau dilelang oleh Perum Pegadaian, tetapi kalau di BNI Syariah, pada prinsipnya ketika tiga bulan kita kasih tenggang waktu 60 hari ditambah 14 hari, itu adalah warning (peringatan) untuk si nasabah atau rahn untuk mengembalikan atau memperpanjang masa gadainya, kalau selama 14 hari itu dia tidak memperpanjang, baru kita adakan lelang. Di kita jangka waktu lelang 60 hari ditambah 14 hari,” ungkapnya. (Agus Y www.pkesinteraktif)

Muslim Tatarstan Rusia Ingin Belajar Bank Syariah RI

2009-09-17T20:40:00.000-07:00

London (ANTARA News) - Umat Muslim di wilayah Republik Tatarstan, Kazan, Rusia, berkeinginan untuk mempelajari Bank Syariah dari Indonesia yang dinilai punya pengalaman luas. Keinginan itu terungkap dalam pembicaraan antara Dubes Hamid Awaludin dengan dan Mufti Gusman Iskhakov, Ketua Dewan Ulama Republik Tatarstan, Federasi Rusia, kata M. Aji Surya, Counsellor KBRI Moskow kepada koresponden ANTARA London, Selasa waktu setempat.

Dubes Hamid Awaludin mengadakan kunjungan kerja ke Kazan dalam rangka silaturahmi Ramadhan dengan para ulama di wilayah Republik Tatarstan, Rusia. M Aji Surya mengatakan Ketua Dewan Ulama Republik Tatarstan dari Federasi Rusia itu juga membicarakan tentang pentingnya penyelenggaraan haji serta menjaga toleransi umat beragama yang dinilai amat penting bagi pembangunan secara umum.Mufti Gusman menyebutkan, dengan jumlah umat Islam di Rusia yang mencapai 25 juta dan merupakan umat kedua terbesar setelah Ortodoks, wilayah ini memiliki kepentingan untuk mendirikan sistem ekonomi dengan perbankan secara Islam. "Sejauh ini aturan nasional belum memungkinkan. Kita masih tunggu waktu. Tidak lama lagi Insya Allah kran akan dibuka," ujarnya sambil memaparkan pendekatannya dengan kalangan penguasa.

Mufti Gusman menilai Indonesia memiliki pengalaman cukup panjang dalam pengelolaan bank syariah. Disebutkannya bank syariah di Indonesia tetap tegar di tengah goncangan badai ekonomi nasional maupun internasional. Itu juga yang menyebabkan beberapa pejabat Dewan Mufti Rusia ingin bank syariah di Indonesia memberikan pelatihan di Rusia.

Menanggapi hal tersebut, Dubes Hamid menyatakan akan mengkomunikasikannya dengan Jakarta dan mengajak mereka untuk terjun dalam pelatihan di Rusia. Bila memungkinkan, nantinya calon bankir Islam di Rusia dapat belajar praktek di bank syariah Indonesia, ujarnya.

Selain itu, Mufti Ishakov juga menyampaikan keinginan umat Islam Tatarstan untuk belajar dari Indonesia tentang penyelenggaraan haji baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Dengan maraknya kebebasan beragama di Rusia saat ini, pada tahun lalu sebanyak 3000 umat Islam dari Tatarstan menjalani ibadah haji. Menurut M Aji Surya dengan jumlah umat Muslim yang terus bertambah, mereka ingin belajar pengalaman Indonesia yang setiap tahun menangani ratusan ribu jamaah.

Selain bertemu dengan Mufti dan tokoh Islam di Kazan, Dubes Hamid Awaludin juga di jamu berbuka puasa bersama para ulama setempat yang dilanjutkan dengan Sholat Tarawih bersama umat Islam di Kazan.(*)

Sumber: AntaraNews

Wakaf Uang Harus Melalui Bank Syariah

2009-09-16T20:20:00.000-07:00

Kamis, 10 September 2009

Jakarta (ANTARA News) - Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku badan independen menyambut baik atas terbitnya Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang yang mewajibkan penerimaan wakaf uang harus melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). "Peraturan Mentari Agama itu telah ditandatangani Menag sejak 29 Juli 2009 lalu, dan kita terus menginformasikannya kepada masyarakat," ujar ketua BWI Tholhah Hasan dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Tholhah menghimbau kepada seluruh nazhir (pengelola) wakaf uang untuk mengikuti aturan yang tertera dalam Peraturan Menag itu. Wakaf uang, dalam kajian perwakafan, termasuk jenis wakaf berupa harta benda bergerak. Wakaf jenis ini terbilang baru karena sebelumnya, wakaf di Indonesia hanya berupa tanah dan bangunan.

Salah satu hal penting yang harus diketahui adalah mekanisme penerimaan wakaf uang. Wakaf uang tidak dapat langsung disalurkan kepada nazhir, tapi harus melalui LKS-PWU. Saat ini, LKS-PWU yang sudah siap adalah lima bank syariah, yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah. "Mereka itu telah ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-PWU," ujar Tholhah.

LKS-PWU juga bertindak sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). "Setiap orang yang berwakaf uang di bank syariah, maka akan mendapat sertifikat wakaf uang," kata Tholhah.

Selama ini, berdasarkan pengamatan Litbang BWI, ada beberapa nazhir wakaf uang yang menerbitkan SWU sendiri. Ada juga, nazhir yang bekerjasama dalam penerimaan wakaf uang dengan selain lima bank syariah di atas.

"Sekarang, sejak terbitnya PMA, hal tersebut tidak diperbolehkan," kata Tholhah.

PMA No.4 tahun 2009 terdiri dari 6 bab dan 15 pasal. Di dalamnya memuat segala hal ihwal ikrar wakaf, pendaftaran, pelaporan pengelolaan, dan pengawasan nazhir. Untuk lebih lengkapnya, dapat diunduh di website Badan Wakaf Indonesia (www.bw-indonesia.net). (*)

Wow.. Perbankan Syariah Berpotensi hingga 4 Triliun Dollar AS

2009-09-10T20:25:00.000-07:00

LONDON, KOMPAS.com — Ketertarikan terhadap Islamic banking alias perbankan syariah terus meningkat. Perhatian ini bukan hanya dari kalangan Muslim saja, melainkan juga datang dari dunia Barat, yang notabene embahnya perbankan konvensional.

Membeludaknya ketertarikan terhadap Islamic banking membuat semakin bertambahnya kursus-kursus akademik mengenai keuangan Islam tersebut.

Menurut pemeringkat rating Moody's, nilai sektor keuangan Islam global saat ini telah mencapai 700 miliar dollar AS, dan mempunyai potensi untuk berkembang hingga 4 triliun dollar AS.

Islamic banking dinilai suatu alternatif yang lebih tahan banting dibandingkan perbankan konvensional. Hal ini berimbas pada lembaga-lembaga pendidikan yang mulai menawarkan pelatihan formal di bidang ini.

"Sekarang ini terdapat permintaan yang besar terhadap kursus Islamic finance, sangat besar, sehingga sulit untuk memenuhinya," sebut Professor Habib Ahmed, Sharjah Chair in the School of Government and International Affairs at Durham University, Inggris, kepada CNN.

Durham akan membuka masters degree pada perbankan syariah mulai Oktober ini sehingga menjadi salah satu lembaga pendidikan di Eropa yang menawarkan program Islamic finance. "Beberapa waktu ini, perbankan syariah telah tumbuh antara 15 hingga 20 persen per tahun, dan hal tersebut menyedot banyak perhatian. Orang-orang mencari alternatif setelah krisis ekonomi," ujar Ahmed.

"Para ekonom Islam yakin bahwa jika prinsip-prinsip Islamic finance diikuti, tidak akan terjadi krisis. Kami melihat banyak sekali negara non-Muslim termasuk Inggris, Perancis, Jepang, Hongkong, dan Singapura yang mendorong Islamic finance," tambahnya lagi.

Menurut seorang sarjana perbankan syariah, Aly Khorshid, satu perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah perbankan syariah tidak mengenakan bunga. Lebih dari sekadar peminjam dan lender, sistem ini berdasarkan pada pembeli dan penjual.

"Perbankan konvensional telah bias menjadi penjual. Sedangkan perbankan syariah mencoba menyejajarkan kedua belah pihak," sebut penulis di majalah Islamic Banking and Finance ini kepada CNN.

"Orang-orang mengira sistem Islam berdasarkan pada kepercayaan, padahal pada keadilan. Sistem ini berdasarkan kepada keadilan terhadap kedua belah pihak dan bagaimana Anda mendapatkan keadilan itu dari nilai-nilai Islam," tambahnya.

Di Barat, beberapa bank termasuk Lloyds TSB, HSBC, Deutsche Bank, dan Citibank menawarkan berbagai produk perbankan syariah untuk menarik nasabah Muslim.

Bagaimana dengan Indonesia? Siap?

Sumber: Kompas.com

Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia

2009-09-03T02:45:00.000-07:00

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah
Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sumber: www.bi.go.id

Kesepakatan 14 Bank Besar Harus Didukung Dengan Pengendalian Lembaga Dana Pensiun

2009-08-25T00:16:00.000-07:00

Kesepakatan 14 bank besar mengenai maksimum suku bunga simpanan menjadi sebuah harapan bagi sektor dunia usaha. Bayangkan apabila hal ini dapat terealisasi, maka suku bunga pinjaman akan turun drastis. Meskipun masih banyak faktor lain yang menjadi pemicu keberhasilan peningkatan dunia usaha, namun penurunan suku bunga pinjaman akan menjadi darah segar bagi pengembangan dunia usaha.

Sayangnya, banyak pengamat yang menyangsikan efektifitas kesepakatan ini. Berbagai prediksi negatif bermunculan dari mulut para pengamat dan praktisi. Ironisnya, beberapa pendapat justru berasal dari dalam tubuh bank yang telah menandatangani kesepakatan dimaksud. Ada beberapa prediksi, antara lain:

1. Tidak efektif karena tidak ada sanksi yang jelas, sehingga masih ada celah untuk "bermain" bagi bank yang telah sepakat. Jadi tidak tunggu saja, setelah 3 bulan pasti kesepakatan itu hanya akan menjadi "prasasti" belaka alias dilupakan dan jadi sejarah kelabu.

Cara "bermain" yang "kasar" adalah cuek dengan kesepakatan, alias berlagak "budek".
Cara "bermain" yang "lebih halus" adalah imbalan "dibawah meja". Di bilyet tercetak 8%, sisanya under table alias biaya siluman.

2. Ada kecendrungan investor mengalihkan dana ke pasar saham. Akibatnya, tingkat yield di pasar saham cenderung turun dan ketersediaan dana di sektor perbankan turun drastis.

3. Ada juga investor yang mengalihkan investasinya ke non-rupiah.
4. Ada investor yang mengalihkan dananya keluar negeri.
5. Investor lari ke bank kecil yang saat ini sedang "asyik tertawa senang", menertawai "kebodohan" 14 bank besar.

Sebagai praktisi perbankan, saya pribadi memang melihat prediksi para pengamat diatas cenderung benar terjadi. Beberapa hari ini, pembeli reksadana meningkat. Dana milik beberapa dana pensiun sudah mulai "berterbangan".

Sebagai anak bangsa, saya pribadi sedih melihat kondisi ini. Saya pribadi melihat kesepakatan 14 bank besar ini sebagai langkah maju. Memang awalnya saya merasa ini adalah langkah "bodoh", karena saya yakin dampak langsungnya adalah kaburnya nasabah dana, target tidak tercapai, promosi batal.

Tetapi, apabila kita mau berfikir sejenak, keluar dari rutinitas target pribadi, maka secara tulus saya mau bilang bahwa ke 14 bank tersebut adalah path finder kemajuan bangsa. Saya bangga menjadi salah satu karyawan dari bank tersebut.

Ditengah asa yang pesimis, perlu upaya mendukung kesepakatan itu. Jangan cuma bisa jadi penonton. Jangan cuma bisa jadi "pengkhianat". Jangan cuma bisa jadi opportunis. Untuk mendukung efektifitas kesepakatan itu, ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah, antara lain:

1. Kendalikan lembaga Dana Pensiun Milik Lembaga Pemerintah
Sumber dana besar yang menjadi target perbankan adalah lembaga Dana Pensiun. Saking banyaknya dana yang dimiliki, dalam beberapa kasus Yayasan Dana Pensiun menjadi "raja" yang ikut mengatur perbankan. Hari ini saja ada orang Dana Pensiun yang memindahkan dananya dari bank saya sambil berkata: "saya dukung kesepakatan itu, tapi apa boleh buat saya harus pindah ke bank yang bisa memberi bunga lebih tinggi. Nanti saja kalau kesepakatan itu berakhir saya kembali lagi".

Menurut saya, ini harus menjadi perhatian pemerintah. Kendalikan alokasi Dana Pensiun. Ironisnya, justru Dana Pensiun milik lembaga pemerintah ikut "bermain" mengobok-obok suku bunga simpanan baik secara "kasar" ataupun "halus". Untuk itu, perlu ada terobosan untuk mengatur maksimum suku bunga simpanan untuk Dana Pensiun.

Kalau pemerintah yang mengatur dirinya sendiri, seharusnya lebih mudah toh... iya toh...

2. Mengendalikan Dana Pensiun lainya.

Caranya hampir sama dengan di atas yakni membuat ketentuan suku bunga simpanan maksimum untuk Dana Pensiun. Namun effortnya harus lebih besar, bukan himbauan belaka tetapi produk hukum.

Demikian, semoga kesepakatan ini makin menguat dan melibatkan bank-bank lainnya. Ada ide lainnya???

Sunarto Zulkifli

BSM Miliki Pangsa Pasar Terbesar di Perbankan Syariah

2009-08-17T23:56:00.001-07:00

BSM Miliki Pangsa Pasar Terbesar di Perbankan Syariah

Kamis, 13 Agustus 2009

Jakarta, (13/08). Perkembangan industri perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan. Hingga saat ini pangsa pasar perbankan syariah telah mencapai 3 persen dalam skala perbankan nasional. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank syariah penyumbang pangsa pasar terbesar di perbankan syariah.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSM saat ini telah menguasai pangsa pasar di perbankan syariah. Hal ini dapat terlihat dari kepemilikan aset sebesar 33,82%, dana pihak ketiga (DPK) 38,84%, dan pembiayaan mencapai 33,73%.

Baik aset, DPK, dan pembiayaan pada semester I 2009 telah menyumbangkan dari pertumbuhan pangsa pasar yang diraih BSM. Dari ketiga komponen tersebut pada semester I 2009 mengalami kenaikan yang signifikan dibanding pada periode yang sama pada tahun 2008. Aset BSM naik 14,73%, DPK naik 14,45%, dan pembiayaan naik 11,78%.

Dari sisi pembiayaan, meski dibayangi krisis, BSM tetap menyalurkan pembiayaanya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pembiayaan yang disalurkan BSM sebesar Rp 14,19 triliun pada Juni 2009 naik dari Rp 12,69 triliun pada akhir Juni 2008.

Dari sisi permodalan, ekuitas BSM adalah Rp 1,01 triliun pada akhir Juni 2008, menjadi Rp 1,43 triliun pada akhir Juni 2009, atau naik sebesar 42,37 persen. kenaikan ekuitas ini antara lain akibat adanya tambahan modal dari Bank Mandiri sebagai pemegang saham mayoritas sebesar Rp 299,87 miliar selama periode Juni 2008 s.d. Juni 2009.

Dari indikator keuangan BSM per akhir Juni 2009 terlihat sangat baik. Untuk rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) saat ini 14.00 persen, financing to deposite ratio (FDR) 87,03 persen, return on equity (ROE) 38,21 persen, dan return on asset (ROA) 2,00 persen.[roel]

Tiga Bank Syariah Sebagai Rujukan Penghitungan Nisbah

2009-08-17T20:40:00.000-07:00

Jakarta, (11/08). Pakar ekonomi Syariah Adiwarman A Karim, memberikan solusi bagi perbankan syariah yang selama ini mengalami kesulitan dalam menentukan bagi hasil (nisbah) seiring dengan naik dan turunnya BI rate (Suku bunga) perbankan. Dia menyarankan agar perbankan syariah mengacu pada nisbah tiga bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat dan BNI Syariah.

“Nisbah ketiga bank syariah tersebut bisa dijadikan tolak ukur perhitungan jika terjadi naik dan turunnya suku bunga perbankan nasional,”katanya di Jakarta.

Dalam menentukan nisbah, kata Adiwarman A Karim, sering kali bank syariah mengalami kesulitan—karena agar nisbahnya kompetitif di pasar mau tidak mau bank syariah harus menyamakan dengan nilai suku bunga pasar.

“Nah jika terjadi demikian si bank syariah cukup melihat berapa nisbah ketiga bank tersebut itulah yang ditawarkan pada nasabah atau debitur,”ujarnya.

Semester I-2009, Laba Bank Syariah Mandiri Meningkat 36%

2009-08-17T20:36:00.000-07:00

Rabu, 12 Agustus 2009

JAKARTA - PT Bank Syariah Mandiri mencatat kenaikan laba bersih semester I-2009 sebesar 36 persen atau Rp125,74 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp96,28 miliar.

"Kenaikan laba tersebut antara lain ditopang meningkatnya pendapatan operasional perusahaan," ujar Direktur Utama BSM Yuslam Fauzi, saat paparan kinerja BSM, di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Rabu (12/8/2009).

Pendapatan operasional BSM pada semester I-2009 melonjak 16,42 persen menjadi Rp1,14 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp981,6 miliar.

Sebagian besar pendapatan operasional diperoleh dari pendapatan marjin dan bagi hasil, yang juga ikut naik mencapai 20,6 persen menjadi Rp988,5 miliar pada semester I-2009 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp819,7 miliar.

Pada kurun waktu ini, BSM telah membentuk pencadangan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (BI). PPAP sendiri termasuk pembiayaan melonjak menjadi 135,04 persen dibandingkan sebelumnya 111,6 persen.

Kendati demikian, BSM mengalokasikan cash PPAP hingga 94,24 persen pada Juni 2009 atau naik 80,72 persen pada Juni 2008.

Sebagai informasi, cash PPAP yang dialokasikan untuk mengantisipasi aktiva produktif termasuk pembiayaan bermasalah tanpa memperhitungkan nilai jaminannya.

Sementara untuk aset, BSM juga mencatatkan pertumbuhan signifikan yang meningkat sebesar 14,73 persen menjadi Rp18,68 triliun selama semester I-2009 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp16,29 triliun.

"Pertumbuhan aset BSM antara lain didukung oleh dana pihak ketiga (DPK) yang naik 14,45 persen menjadi Rp16,24 triliun selama semester I-2009 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp14,19 triliun," jelasnya.

Struktur DPK BSM untuk Juni 2009 terdiri atas deposito sebesar Rp7,99 triliun, tabungan Rp5,28 triliun, dan giro sebesar Rp2,42 triliun.

Sumber: Okezone.com

Empat Bank Umum Ajukan Izin Syariah

2009-07-30T04:28:00.000-07:00

JAKARTA - Sejumlah bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) baru akan segera beroperasi. Setidaknya terdapat empat bank yang tengah mengajukan izin prinsip pembentukan BUS ke Bank Indonesia.

Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI, Ramzi A Zuhdi, mengatakan ada empat bank yang saat ini sedang dalam antrean untuk mendapat izin prinsip dan menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk jajaran direksi. Empat bank tersebut, yaitu BNI Syariah, Bank Panin, Bank Victoria, dan Bank Jabar Banten.

"Dalam melakukan uji kalayakan dan kepatutan, orang di BI agak terbatas sehingga untuk izin prinsip mengantre," kata Ramzi saat ditemui di sela Sarasehan Nasional Menyongsong Milad ke-34 MUI di Gedung BI, Jumat (24/7).

Selain kehadiran sejumlah BUS yang ditargetkan beroperasi tahun ini, beberapa UUS juga akan hadir, seperti UUS Bank OCBC NISP dan Bank Sinarmas. Untuk BCA Syariah, lanjut dia, BI belum menerima pengajuan izin prinsip.

"Mungkin BCA Syariah baru bulan depan," ujar Ramzi. Jika seluruh proses pembentukan dan perizinan bank-bank tersebut lancar, Ramzi menargetkan setidaknya bank-bank tersebut dapat beroperasi dalam dua atau tiga bulan ke depan. Dengan hadirnya BUS dan UUS baru, BI pun optimis dapat mencapai target aset di tahun ini, yaitu Rp 65 triliun. Berdasar data publikasi BI, kinerja bank syariah per Mei 2009 tercatat: aset Rp 53,1 triliun, pembiayaan Rp 40,7 triliun, dan dana pihak ketiga Rp 40,2 triliun.

gie/rif

Sumber: Republika Online

BSM Raih Penghargaan Bank Syariah Terbaik

2009-07-30T04:12:00.000-07:00

Selasa, 28 Juli 2009

Bank Syariah Mandiri (BSM) memperoleh penghargaan sebagai Bank Syariah Terbaik Tahun 2008 dari harian Bisnis Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada BSM atas prestasi kinerja yang baik dalam segala aspek ditengah situasi krisis finansial global. Penyerahan penghargaan dilangsungkan di Hotel Mulia, Rabu (22/7).

“Alhamdulillah BSM terpilih sebagai bank syariah terbaik pada tahun 2008 oleh Bisnis Indonesia. Suatu kehormatan bagi kami untuk menerima penghargaan ini” papar Direktur Utama BSM, Yuslam Fauzi. Lebih lanjut, Yuslam mengatakan BSM terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada nasabah.

“Kami terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah kami peroleh selama ini melalui peningkatan layanan kepada para nasabah. Salah satu cara peningkatan layanan tersebut adalah melalui pengembangan jaringan outlet dan layanan e-banking” katanya lebih lanjut.

Saat ini BSM telah memiliki 343 outlet yang tersebar di 24 provinsi. Perinciannya adalah 48 kantor cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 82 Kantor Kas, 68 payment point, dan 49 Konter Layanan Syariah.

Menurut Yuslam Fauzi, pengembangan jaringan akan terus dilakukan agar BSM semakin dekat dengan nasabah dan masyarakat. Selain memiliki jaringan yang luas, BSM juga mengembangkan layanan e-banking. Beragam fasilitas e-banking telah dimiliki oleh BSM, antara lain kartu ATM, mobile banking dan internet banking.

Di tempat terpisah, Direktur BSM, Hanawijaya, memaparkan manfaat e-banking yang dimiliki BSM. ‘“Alhamdulillah, mobile banking dan internet banking kami mampu memberikan kemudahan bertransaksi bagi nasabah.’’ Fitur utama dari kedua layanan di atas, menurut Hanawijaya, adalah transfer ke bank lain secara real time. Dengan fasilitas ini, nasabah tidak perlu datang ke outlet BSM untuk melakukan transfer uang secara mendadak. ‘’Cukup manfaatkan kedua fasilitas kami tersebut” katanya menjelaskan.

Kedua layanan tersebut telah dilengkapi dengan fitur konfirmasi nama penerima tujuan transfer. “Dengan begitu, nasabah dapat memastikan kiriman uangnya tidak salah tujuan” katanya lebih lanjut. Fitur-fitur lainnya adalah cek saldo, cek mutasi saldo sampai dengan 20 transaksi, pembayaran tagihan, cetak mutasi 3 (tiga) bulan terakhir untuk internet banking. Khusus pada mobile banking, juga dilengkapi dengan layanan kata-kata bijak, dan informasi NAB Reksadana.

Sebagai informasi, BSM adalah bank pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi GPRS pada produk mobile banking. Dengan fasilitas ini, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan di seluruh dunia dengan mudah dan murah. Setiap transaksi yang dilakukan hanya terkena biaya pulsa tidak lebih dari Rp50. Mobile banking BSM juga dilengkapi dengan menu navigasi sehingga nasabah dapat bertransaksi melalui ponsel semudah menggunakan ATM.
Sedangkan, layanan internet banking BSM tampil dengan layar terpadu sehingga memudahkan nasabah untuk mengontrol seluruh aktivitas keuangannya melalui layar terpadu.

Sumber: PKES

BSM Raih Penghargaan IB Award

2009-07-30T04:07:00.000-07:00

JAKARTA -- Bank Syariah Mandiri (BSM) memperoleh dua penghargaan iB Award 2009 dari empat kategori penilaian yang dilakukan Bank Indonesia (BI). Kedua penghargaan itu adalah untuk kategori Human Resource Development dan Outlet Productivity.

Deputi Gubernur BI, Siti Ch Fadjrijah, secara langsung memberikan penghargaan iB Award kepada Direktur Utama (Dirut) BSM, Yuslam Fauzi dan Direktur BSM, Zainal Fanani. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan pada malam penutupan Festival Ekonomi Syariah (FES) ke-2 di Jakarta Convention Centre, Sabtu (7/2) malam.

Dua penghargaan lainnya adalah untuk kategori Market Share Acceleration dan Service Quality. Tahun 2008 BSM juga memenangkan penghargaan serupa yakni iB Award untuk kategori The Best Human Resource Development.

Deputi Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI, Mulya E Siregar menegaskan penilaian untuk keempat kategori dilakukan oleh BI dan Karim Business Consulting. Untuk kategori human resource development, salah satu kriteria penilaian adalah fasilitas apa yang diberikan bank syariah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya. Sedangkan, untuk outlet productivity penilaian antara lain didasarkan pada produktivitas rata-rata per outlet bank syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga, pembiayaan, dan peningkatan aset.

Dirut BSM, Yuslam Fauzi, mengatakan bersyukur atas penghargaan yang diperoleh untuk kedua kalinya ini. ''Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan,'' kata Yuslam dalam rilisnya yang diterima Republika. Dia mengakui pembinaan SDM merupakan bagian yang amat diperhatikan di BSM. ''Mudah-mudahan dengan membangun SDM ini, BSM ikut memberikan sumbangan kepada industri perbankan syariah dan memberi kemaslahatan kepada orang banyak.''

Lebih jauh dia mengatakan bahwa BSM menyadari bahwa pertumbuhan industri perbankan syariah amat pesat sehingga harus dibarengi dengan peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas SDM-nya. Karena itu, kata dia, dibutuhkan pembinaan yang terus menerus terhadap sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. ''Untuk pengembangan SDM kami fokus di kompetensi, integritas, dan patriotisme religius.''

Sementara, hingga Desember 2008, jumlah pegawai di Bank Syariah Mandiri mencapai 3.500 orang. Jumlah itu meningkat sekitar 16 persen dari Desember 2007 di mana saat itu jumlah pegawai mencapai 3.000 orang, dan meningkat cukup besar sejak BSM berdiri sembilan tahun yang lalu yang baru memiliki pegawai 400 orang. Saat ini, lebih dari 70 persen pegawai BSM adalah lulusan perguruan tinggi baik jenjang S1 maupun S2. Dari sisi usia, 75 persen pegawai BSM berusia di bawah 35 tahun, 21 persen berusia 36-45 tahun, dan hanya empat persen yang berusia di atas 45 tahun.

Mengenai kinerja keuangan, Yuslam menjelaskan bahwa hingga akhir Desember 2008, total aset BSM mencapai Rp 17 triliun lebih (unaudited) atau tumbuh sekitar 32 persen. Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai hampir Rp 15 triliun atau tumbuh kira-kira 34 persen. ''Yang menggembirakan pertumbuhan dana masyarakat itu terutama berasal dari tabungan, yang tumbuh sebesar Rp 1,4 triliun lebih menjadi Rp 5,283 triliun, atau tumbuh 36,44 persen dibanding posisi akhir pada 2007.''

Pembiayaan yang disalurkan BSM sudah sekitar Rp 13,3 triliun. Modal Inti BSM sudah kira-kira Rp 1,4 triliun. Itu berarti Capital Adequacy Ratio (CAR) BSM cukup kuat, yaitu antara 13 persen sampai 14 persen. Jumlah jaringan BSM pun terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hingga Desember 2008, BSM memiliki 315 outlet tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Rinciannya adalah 57 kantor cabang, 55 kantor cabang pembantu, 23 unit pelayanan syariah, 77 kantor kas, 47 kantor layanan syariah, 44 payment poin. mag/yto

Sumber: Republika Online

Kinerja BSM (Hingga Desember 2008)
- Rp 17 TriliunTotal aset BSM atau tumbuh sekitar 32 persen.
- Rp 15 TriliunDana Pihak Ketiga (DPK) atau tumbuh kira-kira 34 persen, terutama berasal dari tabungan (36,44 persen).
- Rp 13,3 TriliunPembiayaan yang telah disalurkan BSM.
- Rp 1,4 TriliunModal Inti BSM.

Hati-hati exodus SDM Bank Syariah

2009-07-30T03:58:00.001-07:00

Teman2 yang alumni program leadership atau yang sudah mendapatkan materi leadership dimanapun, pasti sudah tahu bahwa pemimpin yang tidak inspiring, bahkan cenderung diktator atau militerisme bisa saja mencapai target yang ditetapkan perusahaan, bahkan dengan hasil yang gemilang. Namun hasil ini tidak akan langgeng. Mungkin masuk dalam kriteria GOOD tapi tidak GREAT.

Tetapi dalam beberapa kasus, manajemen lebih menyukai kondisi ini. Mereka cenderung tutup mata terhadap apapun yang terjadi di lapangan. Keluhan dari anak buah dari pemimpin diktator yang mencapai target dengan gemilang dianggap sebagai angin lalu dan bahkan dituduh mencemarkan nama baik.

Semua pihak pasti setuju bahwa pencapaian target perusahaan yang langgeng atau berkesinambungan hanya dapat dicapai dengan kepemimpinan efektif. Kita tidak bicara pencapaian kinerja 2 tahun dan pada tahun ke-4 jeblok, tetapi kita bicara tentang pencapaian kinerja perusahaan 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 100 tahun mendatang.

Saya memandang perlu ada upaya "break through" untuk mendorong terciptanya kepemimpinan efektif. Kepemimpinan efektif tidak hanya bicara individu tapi juga sistem. Saya mengusulkan beberapa hal antara lain:

1. HRD harus melakukan survey berkala terhadap kinerja manajemen di Unit bisnis seperti cabang. Obyek survey antara lain seluruh staf di cabang. Untuk realisasinya, HRD harus turun langsung melakukan survey agar bisa mendapatkan data yang lebih obyektif.

2. Hasil survey tersebut harus ditindaklanjuti secara positif dan cepat. Jangan sekadar survey belaka.

3. Mengevaluasi sistem yang ada, karena lingkungan ikut membentuk tipe kepemimpinan seseorang, terkait sistem remunerasi, rotasi, mutasi dan promosi. Bukan tidak mungkin kepemimpinan yang tidak efektif terbentuk karena seorang pemimpin sudah merasa jenuh atau kecewa.
Contoh:
a. Pemimpin yang terlalu lama disatu unit kerja justru akan membentuk raja-raja kecil di daerah.
b. Sistem remunerasi yang tidak relevan

4. Terakhir, jangan seperti katak dalam tempurung. Merasa diri paling hebat, merasa memiliki sistem paling baik. Sesungguhnya kita tengah berada dalam era persaingan yang dahsyat. Bank-bank syariah mulai bermunculan, seperti BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Jabar Banten Syariah dan lain-lain. Para pesaing itu sudah siap meng-hijack dengan harga transfer lebih tinggi dan bahkan mungkin belum pernah terfikirkan. Kalau tidak segera memperbaiki sistem, maka hanya loyalitas tingkat tinggi yang bisa menahan laju kepergian SDM bertalenta.

Untuk itu, saya mengingatkan kepada bank-bank syariah existing: Rawatlah SDM sebagai aset bukan obyek penderita. Ingat mereka pun juga stake holder. Jika tidak dirawat dengan baik, hati-hatilah eksodus besar-besaran akan terjadi.

Salam Sukses

Sunarto Zulkifli

NB: Sedih rasanya kehilangan Cristiano Ronaldo. Tapi apa boleh buat kehidupan yang nyaman di Spanyol dan salary yang menakjubkan menjadi daya tarik tersendiri. Tapi hati ini tetap untuk MU. Hidup MU.... Sorry ya fans club lainnya. sekadar contoh belaka.

Ngemeng2, semoga Telkom berhasil mendapatkan hak siar liga Inggris. He..he.. sorry intermezo...

Peranan Bank Memihak UKM

2009-06-26T04:40:00.000-07:00

Perkembangan UKM seringkali terhambat oleh sulitnya permodalan. Tengkulak bisa memberikan permodalan dengan cepat tapi dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi. Sementara bank bisa memberikan modal dengan dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah tetapi dengan proses yang lebih lama dan persyaratan yang lebih rumit.

Namun demikian, apabila mau jujur, bank tidak sepenuh hati berpihak kepada UKM. Ada beberapa indikasi antara lain:
1. Dengan tingkat SBI 7%, bank masih mengucurkan pembiayaan di tingkat 15%. Dan tingkat suku bunga UKM biasanya lebih tinggi lagi karena dianggap memiliki risiko yang lebih tinggi.
2. Persyaratan laporan keuangan yang pastinya sulit disubmit oleh UKM
3. Persyaratan agunan yang ketat
4. Komposisi portofolio bank untuk sektor UKM sangat rendah. Alasan klasik adalah proses analisa untuk UKM dan usaha besar sama saja, tetapi menghasilkan keuntungan yang sangat berbeda.
5. Kalaupun ada bank yang memiliki porsi UKM yang “cukup”, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah betul mengarah ke sektor produktif atau konsumer. Saat ini bank lebih senang mengarahkan dana UKMnya ke sektor konsumer seperti Kartu Kredit.

Perlu keberpihakan pemerintah yang lebih baik agar bank bisa lebih berperan dalam pengembangan UKM. Saya mengusulkan beberapa hal antara lain:
1. Ciptakan dana murah untuk UKM, antara lain:
a. Turunkan tingkat SBI lebih rendah lagi agar bank enggan berinvestasi di sektor moneter.
b. Melarang Bank Pembangunan Daerah menginvestasikan dananya di sektor moneter seperti memborong SBI. BPD harus menginvestasikan dana di sektor riil untuk meningkatkan sektor usaha di daerah masing-masing, karena sumber dana BPD adalah dari negara. Apabila BPD dilarang untuk investasi di sektor moneter, maka sektor UKM di daerah akan lebih terbantu.
c. Penyisihan keuntungan BUMN yang saat ini sudah dilakukan harus diatur kembali, terutama tingkat suku bunganya. Seharusnya pemerintah tidak perlu mengambil untung dari penyaluran dana ini, alias bunga nol persen. Pemerintah bisa mewajibkan bank untuk ambil bagian dalam penyaluran dana ini dengan mengambil spread tertentu untuk overhead cost dan keuntungan secukupnya. Apabila ini terjadi, maka sektor UKM bisa menerima dana dimaksud dari bank penyalur dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah, 2% – 4% saja.

2. Program penjaminan pembiayaan oleh pemerintah, seperti KUR atau BARAKAH perlu diperluas agar seminimal mungkin menurunkan porsi agunan. Program ini bisa saja dikombinasikan dengan program dana murah yang berasal dari penyisihan keuntungan BUMN.

3. Bank Indonesia harus menambahkan sektor produktif dalam definisi UKM, bukan sekadar dari nilai pembiayaan saja.

4. Bank Indonesia harus menambahkan portofolio sektor UKM sebagai salah satu unsur penilaian tingkat kesehatan bank.

Pengentasan kemiskinan tidak mesti melulu memberikan ikan. Memberikan kail akan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.

Bagaimana kira-kira pendapat para calon presiden kita untuk meningkatkan kemampuan UKM?

Islamic Banking: Why so slow?

2009-03-12T23:35:00.000-07:00

Terry Lacey , JAKARTA Wed, 03/04/2009 3:57 PM

The Fifth World Islamic Economic Forum (WIEF) opened on Monday in Jakarta. The global Islamic financing industry has over US$1 trillion in assets. But Indonesian Islamic finance accounts for less than 3 percent of banking assets and lacks the know-how, staff and infrastructure to expand faster.

Indonesia is maintaining economic growth at over 4.5 percent and bank lending growth rates at over 15 percent.

If Indonesian conventional banking is doing quite well amidst a global banking crisis, why is Islamic banking in Indonesia moving so slowly?

The signing at the Forum of Memorandums of Agreement (MoAs) pending final negotiations on four Indonesian projects worth $ 3 billion was encouraging.

But an MoA is maybe half way to a full MoU, and in Indonesia too many MoUs evaporate. The road to nowhere can be paved with good intentions.

The problem in Indonesia and Muslim countries in transition is how to get from intention to im-plementation, as testified by the unfinished concrete pillars of the Jakarta monorail, monuments to lack of capacity, corruption and incompetence.

Now WIEF is five years old. It will be judged in the next five years by Muslim opinion on what is finished and not on what is half agreed.

The long list of Indonesian projects needing financing at the back of the Islamic Forum 2009 agenda highlights Indonesian needs for investment in toll roads, water supply, bridges, ports and power stations as well as biofuel, agriculture and tourism.

Yet performance in "Tapping Islamic funds" has fallen far short of potential, especially in government infrastructure projects and public-private partnerships.

There is a history of low capacity, poor project preparation, bureaucratic delays, slow reform of regulatory frameworks and poor enforcement, corruption, confusion and under-capacity in the implementation of decentralization.

Despite Indonesia*s predominantly Muslim identity there is also a discernable communication gap between the Indonesian bureaucracy and the more modern style of Gulf-based potential investors and developers.
There is a language gap. Many Indonesian officials cannot do business in English or Arabic. Many can recite prayers in Arabic, but cannot use it as a working language.

The Indonesian tendency to engage Arab culture and Arabic only at the level of religious ritual needs to be complemented by a more comprehensive commitment to modern dialogue with the Arab world on economic, social and political partnerships for Muslim modernization, moderation and democracy.
We cannot assume automatic affinity of interest based on the similarity of Muslim rituals, across very diverse cultures, unsupported by greater realities.

These communication gaps may help explain the relative modesty of the flow of resources from the Middle East so far and why in Indonesia there remains a huge gap between declarations of support for sharia banking and reality.
The Deputy Governor of the Bank of Indonesia, Siti Fadjrijah said in Jakarta in January that sharia banking could not reach the national 5 percent target in terms of national banking assets because " It's impossible during these hard economic times ".

Why is it impossible if there is $1.6 trillion of liquid assets in the Gulf States and Saudi Arabia waiting to be invested, despite the recession ?

Indonesian sharia banking reached 3.79 million customers in 2008 via 1,452 bank outlets, compared to 6,500 conventional bank outlets. The latter backed by 97 percent of banking assets, and the former by only 3 percent. Why so little capital ?

Indonesian sharia banking disbursed only 589,000 loans in 2008 compared with 512,000 in 2007. Why so few ? Sharia banking "Loan disbursement is like a walking tortoise" said Siti Fadjrijah.
The sharia banking industry, to reach the 5 percent of banking assets target, would need an estimated 15,000 to 25,000 extra staff.
Given the global economic crisis, this would seem the right time to properly engage Middle Eastern partners, to speak Arabic as a language of business alongside English and Chinese, to invest in the huge Islamic banking potential of Indonesia, to hire the staff, create the jobs, and move more loans. So why doesn't Indonesia do it ?
The Council of Ulema, the Muhammadiah, the Nahdlatul Ulama, the conservatives, the liberals, the sharia banks, the sharia banking training and promotional agencies, the university departments, the NGOs and the little sharia banking lending groups should combine their efforts to bring this about, to deploy the uniqueness of shared profit and loss, one of the great innovations of sharia finance, to finance power and water for the poor and SMEs, to the benefit of the whole society.

The writer is a development economist based in Jakarta.
Source: Jakarta Post

What is Islamic Bank?

2009-03-12T23:33:00.000-07:00

Islamic banks appeared on the world scene as active players over two decades ago. But "many of the principles upon which Islamic banking is based have been commonly accepted all over the world, for centuries rather than decades".
The basic principle of Islamic banking is the prohibition of Riba- (Usury - or interest):
"While a basic tenant of Islamic banking - the outlawing of riba, a term that encompasses not only the concept of usury, but also that of interest - has seldom been recognised as applicable beyond the Islamic world, many of its guiding principles have. The majority of these principles are based on simple morality and common sense, which form the bases of many religions, including Islam.

"The universal nature of these principles is immediately apparent even at a cursory glance of non-Muslim literature. Usury was prohibited in both the Old and New Testaments of the Bible, while Shakespeare and many other writers, particularly those writing in the 19th century, have attacked the barbarity of the practice. Much of the morality championed by Victorian writers such as Dickens - ranging from the equitable distribution of wealth through to man's fundamental right to work - is clearly present in modern Islamic society.

"Although the western media frequently suggest that Islamic banking in its present form is a recent phenomenon, in fact, the basic practices and principles date back to the early part of the seventh century." (Islamic Finance: A Euromoney Publication, 1997)

It is evident that Islamic finance was practiced predominantly in the Muslim world throughout the Middle Ages, fostering trade and business activities. In Spain and the Mediterranean and Baltic States, Islamic merchants became indispensable middlemen for trading activities. It is claimed that many concepts, techniques, and instruments of Islamic finance were later adopted by European financiers and businessmen.

The revival of Islamic banking coincided with the world-wide celebration of the advent of the 15th Century of Islamic calendar (Hijra) in 1976. At the same time financial resources of Muslims particularly those of the oil producing countries, received a boost due to rationalization of the oil prices, which had hitherto been under the control of foreign oil Corporations. These events led Muslims' to strive to model their lives in accordance with the ethics and philosophy of Islam.

Disenchantment with the value neutral capitalist and socialist financial systems led not only Muslims but also others to look for ethical values in their financial dealings and in the West some financial organisations have opted for ethical operations.

Islam not only prohibits dealing in interest but also in liquor, pork, gambling, pornography and anything else, which the Shariah (Islamic Law) deems Haram (unlawful). Islamic banking is an instrument for the development of an Islamic economic order. Some of the salient features of this order may be summed up as:
-While permitting the individual the right to seek his economic well-being, Islam makes a clear distinction between what is Halal (lawful) and what is haram (forbidden) in pursuit of such economic activity. In broad terms, Islam forbids all forms of economic activity, which are morally or socially injurious.
-While acknowledging the individual's right to ownership of wealth legitimately acquired, Islam makes it obligatory on the individual to spend his wealth judiciously and not to hoard it, keep it idle or to squander it.
-While allowing an individual to retain any surplus wealth, Islam seeks to reduce the margin of the surplus for the well-being of the community as a whole, in particular the destitute and deprived sections of society by participation in the process of Zakat.
-While making allowance for the ways of human nature and yet not yielding to the consequences of its worst propensities, Islam seeks to prevent the accumulation of wealth in a few hands to the detriment of society as a whole, by its laws of inheritance.

Viewed as a whole, the economic system envisaged by Islam aims at social justice without inhibiting individual enterprise beyond the point where it becomes not only collectively injurious but also individually self-destructive.
The Islamic financial system employs the concept of participation in the enterprise, utilizing the funds at risk on a profit-and- loss-sharing basis. This by no means implies that investments with financial institutions are necessarily speculative. This can be excluded by careful investment policy, diversification of risk and prudent management by Islamic financial institutions.

It is possible, that investment in Islamic financial institutions can provide potential profit in proportion to the risk assumed to satisfy the differing demands of participants in the contemporary environment and within the guidelines of the Shariah.

The concept of profit-and-loss sharing, as a basis of financial transactions is a progressive one as it distinguishes good performance from the bad and the mediocre. This concept therefore encourages better resource management.
Islamic banks are structured to retain a clearly differentiated status between shareholders' capital and clients' deposits in order to ensure correct profit-sharing according to Islamic Law.

Sukuk (Islamic Bonds)

2009-02-26T06:17:00.001-08:00

Sukuk is the Arabic name for a financial certificate but can be seen as an Islamic equivalent of bond. However, fixed-income, interest-bearing bonds are not permissible in Islam. Hence, Sukuk are securities that comply with the Islamic law (Shariah) and its investment principles, which prohibit the charging or paying of interest. Financial assets that comply with the Islamic law can be classified in accordance with their tradability and non-tradability in the secondary markets.

Conservative estimates suggest that over US$500 billion of assets are managed according to Islamic investment principles.

Sukuk (Arabic: صكوك‎, plural of صك Sakk, "legal instrument, deed, check") is the Arabic name for a financial certificate but can be seen as an Islamic equivalent of bond. However, fixed income, interest bearing bonds are not permissible in Islam, hence Sukuk are securities that comply with the Islamic law and its investment principles, which prohibits the charging, or paying of interest. Financial assets that comply with the Islamic law can be classified in accordance with their tradability and non-tradability in the secondary markets.
Conservative estimates by the Ten-Year Framework and Strategies suggest that over $700 billion of assets are managed according to Islamic investment principles. Such principles form part of Shari'ah, which is often understood to be ‘Islamic Law’, but it is actually broader than this in that it also encompasses the general body of spiritual and moral obligations and duties in Islam.

Sharia-compliant assets worldwide are worth an estimated $500 billion and have grown at more than 10 per cent per year over the past decade, placing Islamic finance in a global asset class all of its own. In the Gulf and Asia, Standard & Poor's estimates that 20 per cent of banking customers would now spontaneously choose an Islamic financial product over a conventional one with a similar risk-return profile.

With its Arabic terminology and unusual prohibitions, Sukuk financing can be quite mystifying for the outsider. A good analogy is one of ethical or green investing. Here the universe of investable securities is limited by certain criteria based on moral and ethical considerations. Islamic Finance is also a subset of the global market and there is nothing that prevents the conventional investor from participating in the Islamic market.

Bahrain Plans to Open Islamic Bank in Russia

2009-02-19T06:54:00.000-08:00

On December 2,2008 in Moscow under the patronage of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation and with the support of the Russian – Arabic Business Council the Russian – Bahrain Business Forum took place, commemorated to the official visit of the King of Bahrain Hamad Ben Isa Al Halifa to the Russian Federation. Russian and Bahraini businesses took part in the Forum.

In his greeting speech the minister of industry and trade of Bahrain Hasab Ben Abdalla Fahro stated that he put high hopes on the results of the present Forum as he considered that Russian and Bahraini businessmen had vast space for cooperation.

The Chairman of the board of Directors of CCI of Bahrain Isam Abdallah Fahro noted that the financial crisis notwithstanding its negative consequences is the time for actions. Today if the best time for development the bilateral trade relations. The representatives of Bahraini delegation in theirs presentations highlighted many advantages for foreign investors in Bahrain, such as favourable tax regime, equal terms and conditions for native and foreign businesses and law costs of operations.

Deputy Minister of economic development of the Russian Federation S. Voskresenskiy in his speech informed the foreign guests of the possibilities of making business in Russia. He also noted that Russia has a most liberal currency regime. And in future a special attention on the part of the state will be made to the private – public partnerships.

Special attention was raised by the presentation of the chairman of the Board of Directors of the bank “Ismar” Mr. Haled Djanahi. In his speech he proclaimed the intention to open an Islamic bank in Russia with a branch of it in Bahrain .

In the Forum Russia Mufties Council was represented by the authorized on Halal standard Jafar Azizbaev and head of Economic programmes department Madina Kalimullina.

iB Award, as the Manifestation of Central Bank Appreciation Toward Islamic Banks

2009-02-19T06:41:00.000-08:00

Selasa, 10 Pebruari 2009

Jakarta (10/2). At the last day of Festival Ekonomi Syariah 2009 (Islamic Finance Exhibition) at Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Bank Indonesia has presented the iB award, whereas Bank Syariah Mandiri was the winner for 2 catogories, human resources development and productivity outlet, while the winner for the best market share was BNI syariah and the winner for best Quality was CIMB Niaga syariah.
The iB (Islamic banking) award is the manifestation of appreciation from Bank Indonesia as the Central Bank toward Islamic Bank's performance in applying the Islamic Finance concepts in Indonesia.
Apart from iB award, there were other awards presented for the best kiosk of banking sector where the winner was CIMB Niaga syariah, and from non banking sector, the best kiosk winner was Data scrip and for the visitor favorite kiosk won by Bank Muamalat Indonesia. (nad/Nibra pkesinteraktif)

Excellent Career

2009-02-19T06:39:00.000-08:00

Bank Negara Malaysia as the Central Bank, has the envious task of leading and molding the growth and development of the nation’s financial system. We are committed to excellence in promoting monetary and financial system stability and fostering a sound and progressive financial sector to achieve sustained economic growth for the benefit of the nation. Over the years our roles and responsibilities have evolved and part of the growth includes our ability to attract the most intelligent and talented group of people in the nation. Be a true asset and rise to the challenge by applying to the job below.

Senior Executive - Islamic Banking & Takaful (Shariah)
(Kuala Lumpur - Head Office)Responsibilities:-->
Key Responsibilities
To assist Manager to develop a comprehensive Shariah compliance framework, provide Shariah advisory services to relevant stakeholders, conduct applied Shariah research and undertake effective measures in ensuring all Islamic financial products and operations are compatible with Shariah;
Undertake the administrative works as the Secretariat for Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia;
Assist Manager to conduct research in the emerging Shariah issues pertaining to the assigned area of applied Shariah contracts in Islamic finance;
Assist Manager to draft and produce impactful Shariah resolutions endorsed by the Shariah Advisory Council;
Assist Manager to provide Shariah advisory services relating to product proposals to ensure Shariah compliance;
Assist Manager to provide sound Shariah inputs for policy formulation in Islamic finance;
Assist Manager to undertake projects and ad-hoc assignments, as and when required, such as drafting speeches, answering parlimentary questions and responding to public queries on Shariah matters in Islamic banking and takaful; and
Assist Manager to coordinate Shariah harmonisation programs at regional and international levels.
Requirements:-->Our Requirements
Possess a recognized Bachelor’s Degree in Shariah / Law / Islamic Banking / Business Administration with at least a 2nd Class Upper or CGPA of 3.00 and above;
Credit in Bahasa Malaysia in SPM / SPMV or equivalent;
Good command of both written and spoken English and Arabic;
Knowledge in Muamalat is an added advantage;
Resourceful, hardworking, self-motivated, committed, and highly organized;
Good interpersonal skills and able to interact with people at all levels; and
A Malaysian citizen aged 35 and below.Applicants should be Malaysian citizens or hold relevant residence status.
Bank Negara Malaysia is committed to the continuous career growth of our talents. The rewards we offer include:
A challenging and rewarding career;
A competitive basic salary to commensurate with skills and experience;
Comprehensive medical coverage, insurance and other benefits that are amongst the best;
Continuous learning opportunity locally and abroad through full scholarship or training program.

IDB & IFSB Meet to Reduce Liquidity Gap Faced by Islamic Financial Services

2009-02-05T07:02:00.000-08:00

IDB - Jeddah,27.1.09

In a collaborative effort between the Islamic Development Bank and the Islamic Financial Services Board (IFSB), a meeting at IDB headquarters in Jeddah was held recently to discuss liquidity management issues in the Islamic financing sector. A number of key issues were discussed during the one day meeting comprising liquidity management, institutional development, and the role of regulatory and organizing bodies.

The meeting called for the formation of a supervisory board that would work towards developing markets, products and institutions to enhance liquidity for the Islamic Financial Services. The board members will be chosen from the financial services institutions and supported by the IDB. The meeting also recommended the formation of a task force to develop a strategic and operational framework that would facilitate the development of the market for shariah (Islamic Law) compatible products. It was highlighted that the role of these markets should not be limited to providing funding on just a national basis but should also look into dealing with liquidity at a local as well as an international level through an integrated framework.

The meeting was attended by a large number of delegates from a number of central banks and international organizations including the World Bank, the International Monetary Fund, shariah scholars, as well as a number of institutions that provide Islamic financial services. On behalf of the IDB President, Dr. Abdul Aziz Alhinai, Vice President of IDB assured the meeting that since its inception, the Bank had special interest for promoting and developing Islamic financial instruments.

The IDB, along with a few of its strategic partners established a number of institutions with the objective of laying the foundations for these shariah compatible products.

The President Encourage the acceleration growth of Indonesia's Islamic Banking System

2009-02-05T06:56:00.000-08:00

Jakarta (5/2) In respond to the positive development of Indonesia’ Islamic banking system, The President, Mr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) has expressed his support for the acceleration growth of Islamic banking system in this country at the Festival Ekonomi Syariah (FES)- the Festival of Islamic Finance at JCC Senayan – Jakarta in the opening ceremony yesterday,(4/2).

The Islamic banking assets, in year 2003 it has increased to IDR 5.71 trillions, in year 2007 it has increased to IDR 28.1 trillions and in year 2008 it has increased to IDR 36.85 trillions.

“Apart from that the Islamic financing has grown as well, in year 2003, it was IDR 5.3 trillions, in year 2007 it was IDR 27. 94 trillions and in year 2008 increased to IDR 38.19 trillion” said the President with a nice smile.

The establishment of Islamic banking in Indonesia has reminded the President that many people was wondering whether the Islamic banking system could develop and growth and co-existed with it conventional counter part? Many people were also wondering if the Islamic economic system can be accepted by our multifaceted community?

For the President those kind of questionnaires are considered to be normal, since in so far the Indonesian community is used to deal with the conventional system, however in line with the changes and the awareness of Islamic community to have the willingness to apply the Islamic economic concept, with the support from the government in providing the opportunity wide-open, therefore the Islamic finance transactions will be rapidly developed.

“In Islamic banking system history, we must not forget the immense support from the Indonesian Council of Ulama or Majelis Ulama Indonesia (MUI) and the association of Indonesia’s Muslim scholars or Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), which have the initiative of establishing and developing the Islamic Financial Institution in Indonesia, by assisting the establishment of Baitulmaal Waa Tamwil (BMT), Islamic banks, and Islamic insurances” exclaimed the President.

In line with the development of Islamic banking system, the President urged the Islamic Bankers to positively respond to the growth of Islamic banking system as one supporting aspect to the National economic and hope that Islamic banking system is still supporting the production sector. (Agus Y/Nibra www. pkeinteraktif.com)

IDB maintains top credit rating from Standard & Poor's for 7th Consecutive Year

2009-01-15T07:45:00.000-08:00

Monday, 05 January 2009

The Standard & Poor’s credit rating agency, for the 7th consecutive year, rated the future outlook of the Islamic Development Bank Group as “stable” in its annual report on international finance institutions issued during December 2008. The Standard & Poor’s credit rating agency, for the 7th consecutive year, rated the future outlook of the Islamic Development Bank Group as “stable” in its annual report on international finance institutions issued during December 2008.

The agency awarded IDB Group with its highest credit rating of (AAA) for the long term and (A-1+) for the short term, reporting that IDB’s “capital position is extremely strong and its liquidity ample.” According to the report released by Standard & Poor’s, the ratings on IDB were based on IDB’s strong capitalization, strong liquidity, a development-related asset portfolio that has performed well in relation to its large pool of borrowers, and an expected continued preferred creditor treatment.

Currently, IDB has successfully received the highest credit ratings from all three leading rating agencies in the world – Moody’s, Fitch, and now, for its seventh consecutive year, Standard & Poor’s. The strong ratings allow IDB to mobilize resources from international financial markets at low costs. President of IDB Group Dr. Ahmad Mohamed Ali reiterated that the high ratings of IDB for its seventh consecutive year is due mainly to the robust financial position of the Bank as well as the strong support of its member countries. The European Parliament and the Basel Committee on Banking Supervision have also confirmed IDB’s place in the list of zero-risk development institutions.

The top rating by Standard & Poor’s has had an enormous effect in consolidating confidence in IDB and its role in promoting the development process in member countries. The Standard & Poor’s report stated that IDB’s net income jumped by 32% during 1428H to SR 164 million from SR 123 million one year earlier, “mainly due to increased income from operation assets.”

Islamic Banks need more funds to be mobilized

2009-01-15T07:42:00.000-08:00

Selasa, 06 Januari 2009

Solo (06/1).

Although there is a great opportunity to expand the Islamic market share, unfortunately the growth was quite slow. It has something to do with the funds mobilization from the society less than expected.

"we have to realized that the working capital accumulation is less than what has been expected, spreading equally from and within the society," as explained by Muh Rudi Nugroho the general secretary for MES (shariah community) Solo. Therefore, a new strategy is needed to mobilized funds from the society and put it back into the circle in production sectors and then goes back to the society through Islamic banking services.

In practice, the Islamic banking system, has been successfully applied in non Muslim countries and runs by non Muslim people, it indicated that the Islamic finance system could be applied anywhere as Islamic banking service is universal or is a blessing for all men kind in the world.

(Amri Yahya/Nibra www.pkesinteraktif.com)

BNI Syariah: To Launch Credit Card

2009-01-15T07:40:00.000-08:00

Kamis, 15 Januari 2009

Jakarta (15/1) The shariah division head of BNI Ismi Kushartanto stated that BNI syariah will launch its new product, shariah credit card, there is other shariah credit card it called Dirham Card from Bank Danamon syariah.

“we are trying to improve our product and praise to Allah that in 2009 we will be able to launch our shariah credit card,” said Ismi Kushartato to pkesinteraktif.com. Aside from the sophisticated Technology, the credit card of BNI syariah comes with health and life insurance for the card holder. In line with BNI syariah business expansion, in 2009, Ismi Kushartanto set target to attract 10.000 BNI syariah credit card holders, which focus on middle and high class segments.

“There are three types of BNI syariah credit card, platinum, gold and regular, depend on the needs of each customer,” said Ismi. It is expected that with BNI syariah credit card, the community could fulfill their basic needs by using the benefit of shariah credit card.

(Agus Y/ Nibra www.pkesinteraktif.com)

BNI Negotiating Capitalization of New Shariah Bank with ICD

2009-01-15T07:37:00.001-08:00

Jakarta, (ANTARA News)-

Bank BNI is currently negotiating the capitalization of a new shariah bank it has agreed to set up in Indonesia in partnership with the Islamic Corporation for the Private Sector (ICD), the bank`s chief said. Bank BNI`s target in the talks was for the planned shariah bank to be capitalized at US$500 milllion or Rp4.5 trillion with BNI holding only a minority stake, Bank BNI President Director Gatot M Suwondo said here Friday.

"If the negotiations are successful, the shariah bank`s capital will reach US$500 million or about Rp4.5 trillion. Thereby it will be the shariah bank with the largest capital in the country," he said.Bank BNI and ICD signed a Memorandum of Understanding (MoU) in October 2007 to study the possibility of establishing a shariah bank as a joint venture with Bank BNI`s shariah unit serving as the embryo.

The shariah bank would be co-owned by the Islamic Development Bank (IDB) and was therefore expected to generate benefits for BNI and the Indonesian public in general. Suwondo said BNI had decided to be just a minority shareholder in the joint shariah bank so that BNI would not need to spend too much on its participation in the bank and more foreign capital could be attracted.

"I hope the negotiations with ICD can be finalized this month so that we can proceed to implement the next phase of the plan," Suwondo added.(*)

HOUSE ENDORSES ISLAMIC BANK LAW

2008-12-30T07:59:00.000-08:00

Aditya Suharmoko , The Jakarta Post , Jakarta
Wed, 06/18/2008 10:44 AM
Headlines

The House of Representatives on Tuesday passed the Islamic banking law aimed at accelerating growth in the industry, while failing to address the issue of double-taxation.
Nine of the 10 factions at the House agreed to pass the law, aiming to provide certainty for investors in an industry that has grown rapidly in the past two years.
Sharia bank lending increased by 30 percent in 2007, higher than the 25.5 percent lending growth of conventional banks.

Melchias Markus Mekeng, a member of the House's Commission XI overseeing financial affairs, said after the session that the commission would try to address double taxation in later discussions with the director general of taxation.
"It (the double taxation issue) is complicated. Investors may retreat from injecting funds into sharia banks if the tax is higher than the amount of return they receive," Markus said.
"Perhaps we will insert it in the value-added tax (VAT) bill."

In an Islamic bank, interest payments are forbidden.
A bank customer can obtain profit in an exchange transaction called murahaba in which a buyer (bank) purchases items from a seller (customer) at a specified profit margin payable to the seller.
However, as the transaction involves the buying and selling of items, it will be subjected to value-added tax twice, both when the items are bought and sold.

The Finance Ministry's head of fiscal policy Anggito Abimanyu said the ministry would try to solve the double taxation matter through existing instruments.
"Actually, there is not a buying and selling of items as they are used only as underlying assets. It is a matter of interpretation," Anggito said.
He agreed with Markus that the government might include the double taxation matter in the value-added tax bill, which would be discussed with Commission XI.

The Islamic banking law also stipulates that conventional banks hosting sharia units must separate the business if its capital reaches 50 percent of the bank's total capital, to further expand the sharia banking industry.
Bank Indonesia (BI) aims to increase the market share of sharia banks to 5 percent by 2010. The sharia banking industry accounted for only 1.98 percent of the total market as of February, a small increase from 1.64 percent a year earlier.

Indonesia has three commercial sharia banks -- Bank Syariah Mandiri, the largest sharia bank by assets, Bank Muamalat Indonesia and Bank Syariah Mega Indonesia.
Numerous conventional banks, meanwhile, have established sharia units to tap into the industry.

DEFINITION

2008-12-03T22:45:00.000-08:00

Ijara
Ijara is a form of leasing. It involves a contract where the bank buys and then leases an item – perhaps a consumer durable, for example – to a customer for a specified rental over a specific period. The duration of the lease, as well as the basis for rental, are set and agreed in advance. Islamic Bank of Britain retains ownership of the item throughout the arrangement and takes back the item at the end.

Ijara-wa-iktana
Ijara-wa-iktana is similar to Ijara, except that included in the contract is a promise from the customer to buy the equipment at the end of the lease period, at a pre-agreed price. Rentals paid during the period of the lease constitute part of the purchase price. Often, as a result, the final sale will be for a token sum.

Ijara with diminishing Musharaka
The principle of Ijara with diminishing Musharaka can be used for home-buying services. Diminishing Musharaka means that we reduce our equity in an asset with any additional capital payment you make, over and above your rental payments. Your ownership in the asset increases and ours decreases by a similar amount each time you make an additional capital payment. Ultimately, we transfer ownership of the asset entirely over to you.

Mudaraba
Mudaraba refers to an investment on your behalf by a more skilled person. It takes the form of a contract between two parties, one who provides the funds and the other who provides the expertise and who agree to the division of any profits made in advance. In other words, Islamic Bank of Britain would make Sharia’a compliant investments and share the profits with the customer, in effect charging for the time and effort. If no profit is made, the loss is borne by the customer and Islamic Bank of Britain takes no fee.

Mudarib
In a Mudaraba contract, the expert who manages the investment is known as a Mudarib.
MurabahaMurabaha is a contract for purchase and resale and allows the customer to make purchases without having to take out a loan and pay interest. Islamic Bank of Britain purchases the goods for the customer, and re-sells them to the customer on a deferred basis, adding an agreed profit margin. The customer then pays the sale price for the goods over instalments, effectively obtaining credit without paying interest.

Musharaka
Musharaka means partnership. It involves you placing your capital with another person and both sharing the risk and reward. The difference between Musharaka arrangements and normal banking is that you can set any kind of profit sharing ratio, but losses must be proportionate to the amount invested.

Qard
A Qard is a loan, free of profit. We use this arrangement for our Current Accounts. In essence, it means that your Current Account is a loan to the bank, which is used by the bank for investment and other purposes. Obviously it has to be paid back to you, in full, on demand.
RibaRiba means interest, which is prohibited in Islamic law. Any risk-free or guaranteed interest on a loan is considered to be usury.

Wakala
Wakala is an agency contract, which usually includes in its terms a fee for the expertise of the agent. We may use it for our large Deposit accounts: you own the capital invested, you appoint us as your agent and pay a fee for our expertise.

www.islamic-bank.com

Islamic Financial Institution is Not Ready with Net Income Profit Sharing Concept

2008-11-24T00:12:00.000-08:00

Senin, 17 November 2008

Jakarta, 17/11. Islamic financial institutions (IFI's) in Indonesia are not ready with the concept of net profit sharing ratio of their shariah products based on the profit sharing principle. At the moment, the profit sharing ratio of IFI's in Indonesia is still using the concept of revenue sharing, or gross profit income, as explained by Hanawijaya, the Director of Bank Syariah Mandiri, at the luncheon of Annual meeting of the Nantional Shariah Board, last Saturday, November 15, at Taman Impian Jaya Ancol Jakarta.
The National Shariah Board has been recommended that IFI's should apply the net income profit sharing instead of the gross profit.

In respond to the National Shariah Board recommendation, Hana said that if it is become an obligatory to apply the net income profit sharing for IFI's , we are not ready since we are still lacking of the human capital and ICT. Therefore, he recommended that there is a necessary to adjust the infrastructure in creating the new system of IFI.

On the other hands, Hana wished that the collaboration between the National Shariah Board and the Islamic Bankers could be improved, and Hana hopes that the National Shariah Board could continuously monitoring the activity of Islamic bankers to ensure that IFI operation is shariah Compliant.

([hsn/Nibra www.pkesinteraktif.com]

BRI Syariah to become full-fledged Islamic Bank

2008-11-24T00:09:00.000-08:00

Kamis, 21 Agustus 2008

Jakarta (21/8). Islamic Bank will develop and growth in this country, apparently the Islamic commercial unit of BRI will become a full-fledged Islamic Bank, this year. There will a transformation of the 3 main Pillars which will be the leading edge for the BRI Syariah spin off.

Eko BambangThe above statement came from Division Head of BRI Syariah, Eko Bambang Suharno. The three main pillars are: Information and Technology, company’s Policy and Human Capital.

The Information and Technology enhancement will stress on the on-line networking system in all branches, including the Islamic windows, which BRI Syariah customers could use BRI conventional system of ATM. "When the spin of process is done, BRI Syariah will work on developing the IT network quality, to create value added," said Eko Bambang.
There will be some improvement in all branches in regard to the system of saving and financing services, with a better management of customer database.

For the company’s policy BRI Syariah will provide its own policy of long term business projection, in determining fund allocation to the potential sectors to increase company’s growth.
" For the Human capital, BRI Syariah will keep on develop its human capital competency, quality, and quantity by internal or external recruitment process” explained Eko.

(Nola/Nibra, www.pkesinteraktif.com)

USD 196 million agreement between IDB and the Tunisian Company for Electricity and Gas.

2008-11-17T22:08:00.000-08:00

IDB - News - 18 Nov 2008

The Islamic Development Bank Group will sign a USD 196 million (123 million Euro) agreement on Friday, 14 November 2008 with the Tunisian Company for Electricity and Gas (acting on behalf of the government of Tunisia). The project financing is described as the largest financial contribution made by the IDB Group to Tunisia to date, further confirming the remarks made by IDB President Dr. Ahmad Mohamed Ali that in the midst of the current international financial crisis, IDB Group remains unaffected by the crisis and is “financially strong and despite the current market conditions, it will be able to meet its commitment to member countries and conduct its normal operations.”

The agreement will deal with the extension of the Ferian and Thyna Power Plant in Tunisia and includes the financing of works related to the procurement and installation of two gas turbine units, including studies, civil works, and commission as well as supervision. IDB Group President Dr. Ahmad Mohamed Ali, Tunisian Minister for Development and International Cooperation Mohamed Nouri Jouini, and President of the Tunisian Company for Electricity and Gas Osman Ben Arfa will sign the financing agreement.

The proposed project joins an extensive list of 55 projects that the IDB Group launched in Tunisia since 1977 amounting to 534 million Islamic Dinars (or USD 759.8 million). Among the IDB Group modes of financing utilized in Tunisia include equity, loans, istisna'a (manufacturing contracts), and technical assistance (grants) targeted towards electricity, water, agriculture, social services, industrial and banking sectors. The cooperation between the Islamic Development Bank Group and the Republic of Tunisia is a unique model of human development for economic development beyond just direct technical cooperation. Through its partnership with Tunisia, IDB has carried out humanitarian operations such as restoring eyesight to more than 5000 blind men, women and children in more than a dozen African countries.

Tunisia is a beneficiary of the IDB’s Merit Scholarship Programme, by which, IDB provided scholarships to 20 Tunisian science and technology researchers at the doctoral and post-doctoral level to study at reputed institutions in the world. Also, Tunisia has supported the IDB’s Scholarship Programme for Muslim Communities in Non-Member Countries and the M.Sc. Scholarship Programme for LDMCs by helping to place 136 students from French speaking African countries under the Scholarship Programme for Muslim Communities and 19 under the M.Sc. Programme in various universities in Tunisia.

BCA definitely will establish full-fledged Islamic Bank

2008-11-12T04:53:00.000-08:00

Kamis, 30 Oktober 2008
Jakarta (30/10) Bank Central Asia (BCA) will certainly establish a full-fledged of Islamic bank by the acquisition of 100% ownership of PT Utama Internasional Bank (UIB).

The President Director of UIB D.E Sutijoso, has confirmed such acquisition will take placed on his press release in Jakarta yesterday, in 2009, the ownership of PT UIB will be officially transferred to BCA.

"Both parties has been signed an agreement under sale contracts on October 24 2008" said the President Director of P T UIB.

The business opportunity of UIB for BCA is quite promising since the UIB asset has a total amount of IDR 665.7 billions, with credit portfolio of IDR 462.2 billions and as of June 2008, the third parties funds has reached IDR 553.6 billions.

D.E Sutijoso said that UIB has five branch offices and 7 cashier's offices, the acquisition process will take about one year to be completed.

Islamic Finance observers, from Karim Business Consulting, Adiwarman Karim, said that the expected growth of Islamic banking business will be raised to 5%. As of July 2008, the Islamic banking total asset has reached IDR 43 Trillions and will increase to IDR 75 trillions which is about 4% by end of the year.

Moreover Karim said: "as a comparison of last year it needed 12 months to have IDR 10 trillion increment, but now it can be achieved by only seven months, it is easy to accomplished the 5% target. In order to achieve the 75 trillions or 4% by the end of the year is very easy and hopefully by 2009 it will pass beyond the 5%." The acceleration growth of Islamic banking business is because now we have Islamic banking act, we have issued sukuk and by next year double tax deduction is going to be removed.(Agus/Nibra www.pkesinteraktif.com)

BRI SYariah to Become Full-Fledged Islamic Bank

2008-10-30T20:30:00.000-07:00

Kamis, 21 Agustus 2008

Jakarta (21/8). Islamic Bank will develop and growth in this country, apparently the Islamic commercial unit of BRI will become a full-fledged Islamic Bank, this year. There will a transformation of the 3 main Pillars which will be the leading edge for the BRI Syariah spin off.

Eko BambangThe above statement came from Division Head of BRI Syariah, Eko Bambang Suharno. The three main pillars are: Information and Technology, company’s Policy and Human Capital.

The Information and Technology enhancement will stress on the on-line networking system in all branches, including the Islamic windows, which BRI Syariah customers could use BRI conventional system of ATM. "When the spin of process is done, BRI Syariah will work on developing the IT network quality, to create value added," said Eko Bambang.

There will be some improvement in all branches in regard to the system of saving and financing services, with a better management of customer database.

For the company’s policy BRI Syariah will provide its own policy of long term business projection, in determining fund allocation to the potential sectors to increase company’s growth.
" For the Human capital, BRI Syariah will keep on develop its human capital competency, quality, and quantity by internal or external recruitment process” explained Eko. (Nola/Nibra, www.pkesinteraktif.com)

Opening Remarks of IsDB President During a Press Conference in Washington

2008-10-15T20:24:00.000-07:00

Despite the financial crisis engulfing the marketsand the current market conditions, I am pleased to inform you that the Islamic Development Bank (IsDB) Group is financially strong and will be able to meet its commitment to member countries and conduct normal operations. This result is an outcome of certain factors: IsDB’s investment operations are conducted according to Islamic sharia, and hence, it is not exposed to products linked to any sub-prime mortgages.

Moreover, IsDB enjoys strong financial position given its large capital base of 15 billion Islamic dinars (US$23 billion). Yet as an international financial institution and given the current crisis, IsDB will face some challenges, but given its strong financial base, the strong and continuous support it gets from its shareholders, the member countries and the good credit ratings it enjoys from the three top rating agencies: Standard & Poor’s, Moodys and Fitch.

As a result IsDB is in a better position to cope with the unfolding challenges. One of the main challenges is the expected impact of the crisis on our 56 member countries. Though the picture is not yet clear as the crisis is still unfolding, but it is obvious that credit availability will be severely curtailed, with rippling impact on food crisis, MDGs and other economic activities.

We in IsDB, find ourselves in a relatively stable position as a number of initiatives the Group started have already gone into implementation, thus helping our member countries in a way to face up to the global financial crisis. For those who were here during the press conference I held alongside the World bank/IMF annual meetings last year, they may recall that we spoke about the Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD), which IsDB was launching to help combat poverty in its member countries. I am glad to inform you today that the fund was launched on time last January.

Two programs one dealing with microfinance and the other with vocational training in member states became operational. Not only that, but last March, IsDB launched a new 5-year Special Program for the Development of Africa (SPDA) as a follow up to the Ouagadouguo Declaration 2003-2007, named after the capital of the west African country Burkina Faso. Originally scheduled to pledge US$2 billion, the actual performance of Ouagadouguo Declaration surpassed the target committing US$2.4 billion.

The new program, which covers the period 2008-2012, is committing US$4 billion. Moreover, IsDB hopes to mobilize between US$3-4 against every dollar it spends from other partners. A good example of such activity is the Kandadji Dam in Niger and Taossa Dam in Mali to provide water and electricity to the two west African countries where nine development institutions including the World Bank are participating. IsDB commitment to Africa stems from the fact that it represents the biggest regional block with 27 member countries and there are an estimated 360 million people who live below the poverty line of one dollar a day.

Moreover, during its annual meeting in June and as a response to the growing food crisis, IsDB announced the Jeddah Declaration that calls for providing US$1.5 billion over a 5-year period using its own resources as a group to help affected member countries meet the new challenges. During the four months period following the Jeddah Declaration, IsDB has initiated ten projects in ten different member countries to be financed from allocation made this year to the tune of US$178 million, in addition to US$52 million in trade operations for three countries to help supply improved seeds, fertilizers and equipment to boost food production.

However, these three initiatives on poverty reduction, special program for Africa and food, found their way to implementation during the summer. A 5-year agreement was signed with Senegal where IsDB will help mobilize US$1.5 billion from the IsDB Group, private sector and other resources. A similar deal was signed with Niger to help mobilize US$1 billion and a third one to provide US$700 million was signed with Mauritania. Investments will go into priority areas for these countries like agriculture and livestock and so on.

WORLD’S BEST ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS 2008

2008-10-14T18:49:00.000-07:00

Global Finance magazine has announced its first annual awards for the World’s Best Islamic Financial Institutions. A full report on the selections will appear in the June issue of Global Finance. The winners of this year’s awards are those banks that contributed to the growth of Islamic financing and successfully met their customers’ needs for Shariah-compliant products, while creating the foundation for continued fast growth in the future.

All selections were made by the editors of Global Finance, after extensive consultations with bankers, corporate finance executives and analysts throughout the world. In selecting these top banks, we considered factors that range from the quantitative objective to the informed subjective. Banks were invited to submit entries supporting their selection. Amid nominallly objective criteria were growth in assets, profitability, geographic reach, strategic relationships, new business development and innovation in products. Subjective criteria included opinions of equity analysts, banking consultants and others involved in the industry. The mix of these factors yields leading banks that may not be the largest, oldest or the most diversified in a given country, but rather the best – the banks with which corporations around the world would most likely want to do business.

“Shariah-compliant finance is the fastest-growing area of finance worldwide, with more than 300 financial institutions that are either fully Islamic or selling Islamic finance products, in addition to several hundred more Islamic investment banks and insurance companies, or takaful,” says Global Finance’s publisher Joseph D. Giarraputo. “The winning banks were all noteworthy in their dedication to satisfying their customers’ needs in accordance with the rules of Islamic finance.”

Overall Winner:
Best Sukuk Bank: Kuwait Finance House
Best Islamic Retail Bank: Dubai Islamic Bank
Best Islamic Investment Bank: Unicorn Investment Bank
Best Takaful Provider: Solidarity Group
Best Asset Management Company: Saudi British Bank (SABB)
Best Shariah-Compliant Index Provider: Dow Jones Indexes

Regional Awards:
Gulf Cooperation Council (GCC): Samba Financial Group
Non-GCC Middle East/North Africa: Islamic International Arab Bank
Asia: CIMB Islamic
Europe: Deutsche Bank

Country Awards:
Algeria: Banque Albaraka d’Algéria
Bahrain: ABC Islamic Bank
Bangladesh: Islami Bank Bangladesh
Brunei: Islamic Bank of Brunei
Egypt: Faisal Islamic Bank of Egypt
France: BNP Paribas
Germany: Deutsche Bank
India: Kotak Mahindra
Indonesia: Bank Syariah Mandiri
Iran: Bank Saderat Iran
Jordan: Islamic International Arab Bank
Kuwait: Kuwait Finance House
Lebanon: Arab Finance House
Malaysia: CIMB Islamic Bank
Pakistan: Meezan Bank
Qatar: Qatar Islamic Bank
Saudi Arabia: Samba Financial Group
Singapore: Islamic Bank of Asia
Sudan: Al Salam Bank - Sudan
Turkey: Türkiye Finans
United Arab Emirates: Dubai Islamic Bank
United Kingdom: HSBC Amanah
United States: Shariah Capital

Musharaka

2008-09-18T20:36:00.001-07:00

The literal meaning of the word Musharaka is sharing. Under Islamic law, Musharaka refers to a joint partnership where two or more persons combine either their capital or labor, forming a business in which all partners share the profit according to a specific ratio, while the loss is shared according to the ratio of the contribution. It is based on a mutual contract, and, therefore, it needs to have the following features to enable it to be valid:
Parties should be capable of entering into a contract (that is, they should be of legal age).
The contract must take place with the free consent of the parties (without any duress).
In Musharaka, every partner has a right to take part in the management, and to work for it.

However, the partners may agree upon a condition where the management is carried out by one of them, and no other partner works for the Musharaka. In such a case the "sleeping" (silent) partner shall be entitled to the profit only to the extent of his investment, and the ratio of profit allocated to him should not exceed the relative size of his investment in the business.
However, if all the partners agree to work for the joint venture, each one of them shall be treated as the agent of the other in all matters of business, and work done by any of them in the normal course of business shall be deemed as being authorized by all partners.

Musharaka can take the form of an unlimited, unrestricted, and equal partnership in which the partners enjoy complete equality in the areas of capital, management, and right of disposition. Each partner is both the agent and guarantor of the other. Another more limited investment partnership is also available. This type of partnership occurs when two or more parties contribute to a capital fund, either with money, contributions in kind, or labor. Each partner is only the agent and not the guarantor of his partner. For both forms, the partners share profits in an agreed upon manner and bear losses in proportion to the size of their capital contributions.

‘Interest’ predetermines a fixed rate of return on a loan advanced by the financier irrespective of the profit earned or loss suffered by the debtor, while Musharaka does not envisage a fixed rate of return. Rather, the return in Musharaka is based on the actual profit earned by the joint venture. The presence of risk in Musharaka makes it acceptable as an Islamic financing instrument. The financier in an interest-bearing loan cannot suffer loss, while the financier in Musharaka can suffer loss if the joint venture fails to produce fruits.

MURABAHA

2008-09-16T03:36:00.001-07:00

1. Murabaha: (Cost-Plus Financing)
Sale on profit. Technically a contract of sale in which the seller declares his cost and profit. This has been adopted as a mode of financing by a number of Islamic banks. As a financing technique, it involves a request by the client to the bank to purchase a certain item for him. The bank does that for a definite profit over the cost which is settled in advance. Some people have questioned the legality of this financing technique because of its similarity to riba or interest.

2. Murabaha:
A contract of sale between the bank and its client for the sale of goods at a price plus an agreed profit margin for the bank. The contract involves the purchase of goods by the bank which then sells them to the client at an agreed mark-up. Repayment is usually in instalments.

3. Murabaha:
Used if you wish to purchase equipment or goods. We will purchase these items, and then sell them to you at cost - plus a reasonable profit.

SWEDEN: ISLAMIC BANK CONSIDERS OPENING BRANCH

2008-09-02T06:48:00.001-07:00

The first Islamic bank in Sweden may soon be opening its doors.Talking to Swedish Radio news a spokesman for the Islamic Bank of Britain, Shaher Abbas, admitted contact had been made between the bank and the Swedish authorities.Abbas would not speculate when the bank would open in this country but the plan is to capture the European market with offices in Germany and Sweden.The bank was the first Islamic bank to open in Europe four years ago and now there are eight branches in the UK.Since the banks follow Sharia law, they do not pay or collect interest. Abbas says that this puts them in a good position during the current credit crisis.

Banking On Faith

2008-08-25T08:25:00.000-07:00

By HELENA BACHMANN

On the ninth floor of the Seef Tower in Manama, the small, opulent capital of Bahrain, the Noriba Bank offers its well-heeled clientele a wide range of financial services, from portfolio management to leasing. From its offices you can see the city's famous Al Fateh mosque. The proximity is significant, because even though Noriba, which opened in September, is wholly owned by Switzerland's largest bank, UBS Group, it is the only Western bank in the Gulf that insists that all of its services adhere to the strict letter of Islamic law, known as Shari'a.

Compliance is neither easy nor cheap. The law, which derives from the Koran, covers all areas of Islamic life, including management of financial affairs. Pious Muslims are not allowed to invest in industries that have ties to tobacco, alcohol, weapons, pornography or pork products. Since the law prohibits banks from charging or paying interest, Noriba and other Islamic Financial Institutions (ifis) instead make money by using a system based on the sharing of capital gains or losses.

But even with post-Sept. 11 suspicions that Islamic banks may fund terrorist organizations, demand for the services of ifis is on the rise from the towers of Bahrain to the streets of London. Indeed, they represent one of banking's hottest sectors. A recent report by Standard and Poor's found that the growth rate of Islamic banking services outpaced that of conventional banking during the past decade. "Most observers agree on an annual growth rate of 10%," says Anouar Hassoune, a Standard and Poor's analyst in Paris. "Total assets now managed by ifis are close to $300 billion, while Islamic equity funds and off-balance-sheet investment accounts are conservatively estimated between $15 billion and $30 billion." Taken together, that's roughly the equivalent of Russia's gross domestic product.

No wonder Western banks are eager to capitalize on this lucrative market. While Bahrain's Noriba is operating exclusively under Shari'a principles, several others — HSBC, Citibank, Commerzbank and BNP Paribas — provide Shari'a-compliant services along with conventional ones. UBS won't disclose its projected future profits in Bahrain. But Noriba ceo Toufic Kanafani says, "If we didn't see the potential for Islamic banking, we wouldn't have opened this bank. The demand for competent Shari'a products and services is growing continually."

Until the 1970s, banking in the Islamic world was largely confined to the informal hawala system, under which money was transferred through brokers without leaving a paper trail. The system came under scrutiny when it was linked to the al-Qaeda network around the world. But around 1975 Muslim nations in the Gulf and Asia, aided by the Islamic Development Bank, an organization fostering economic and social development in the Muslim world, started to offer Islamic financial services. The banks' first customers were modest families running small businesses. Over the past decade ifis gradually increased their global reach; most customers are small and medium-sized enterprises, Hassoune says.

With the majority of ifis based in Asia and the Gulf region, Shari'a-friendly financial products for small businesses and middle-income individuals are only beginning to catch on in Europe. One exception is Britain, where Islamic banking — including investments, mutual funds and other share-buying options — is rapidly expanding to serve the country's estimated 2.5 million Muslims. The United Bank of Kuwait (UBK) introduced Shari'a home-purchase plans in Britain in 1997; in the past three years it has sold some 600 of its Ijara plans (see illustration) and now approves about 30 a month. Shorof Uddin, a 27-year-old forensic accountant, is awaiting his home-purchase plan approval with UBK. Before learning about Shari'a-compliant mortgage alternatives six months ago, he took out a traditional mortgage to purchase an apartment in East London; now he's switching.

But there's a hitch. In order to avoid paying interest, the property must change hands twice — from seller to the bank and from the bank to the customer — which means two sets of stamp duty to be paid to the U.K. government. In Uddin's case, switching will cost him an additional j7,900 in extra stamp duty and penalties. But he remains undaunted. "Shari'a mortgages cost a lot but it's worth paying the price," he says.

Unless the double taxation is eliminated, Shari'a home-purchase plans will be unaffordable for some of those who want them. And providers have work to do to get the word out. A recent university study of Leicester's Muslim community showed that many respondents did not know about Islamic financial services. "No one really worked closely with that community," says Simon Walker, a sales manager at the West Bromwich Building Society in England's West Midlands, which recently began to offer Shari'a-compliant mortgages.

And there are other obstacles. Because the universe of Shari'a-compliant stocks is limited, funds based on this type of investing tend to under-perform the market — an investor turnoff. Scandal has also taken its toll — in 2000, 17 former managers of the Dubai Islamic Bank were convicted of embezzling millions of dollars of investors' money. "Islamic banking is still a virgin territory," notes Rumman Faruqi, ceo of the London-based Institute of Islamic Banking and Insurance. "We have a lot of catching up to do."

But the sector remains upbeat. "We are seeing more risk-taking innovations in Islamic asset management," says Rushdi Siddiqui, director of Dow Jones' Islamic Market Indexes, which lists about 1,400 Shari'a-compliant stocks in its global-equity index. "Islamic banks and investors have become more sophisticated and will demand more complex investment vehicles," Hassoune predicts. And as long as there are believers like Uddin, the future of Shari'a-compliant banking looks bright.

Islamic Banking in Britain

2008-08-21T10:28:00.000-07:00

An article by Helena Christofi
London is the leading Islamic banking center in the West. Islamist clerics with terrorist connections and a mission to Islamize Europe are infiltrating the United Kingdom through its banking system, and British officials are encouraging them. HSBC, Lloyds TSB, and Citigroup have opened Islamic banking units and branches throughout England. In 2005 the first stand-alone British Islamic bank, Islamic Bank of Britain, opened its doors. Middle Eastern Islamic banks have also set up shop in the UK.
Islamic banks are managed according to shari’a law, the defining principle being the prohibition of interest in all monetary transactions as commanded in the Qur’an. The other defining feature of Islamic banks is their operation of shari’a advisory boards comprised of Islamic scholars and clerics whose job it is to ensure that the banks’ activities comply with shari’a law. Proponents of the Islamic economic model (of which Islamic banking is a central pillar) argue that the Islamic system is superior to capitalism because it is structured around a strict code of ethics prohibiting exploitative practices, such as the charging of interest, with the aim of constructing a moral society. Capitalism’s single-minded focus on money, they argue, produces the social ills we see in the West whose manifestation would become impossible under the Islamic model.
Sheik Yousef Al-Qaradawi, a leading Sunni cleric, spiritual leader of the Muslim Brotherhood, and instigator and financier of terrorism in Europe and the Middle East, heads the fundamentalist European Council for Fatwa and Research, several of whose most prominent members sit on every major British Islamic bank’s shari’a board. Both Al-Qaradawi and the Council have expressed their hope that “Islam will return to Europe as a conqueror” by way of “preaching and ideology” or “by the sword.”
British Islamic banks have naturally positioned themselves as the moral alternative to conventional banking for Muslims (research done by Lloyds TSB found that over seventy five percent of British Muslims want shari’a-compliant banking products). But the banks are also targeting non-Muslims with the message that their services are ethically superior to those of the West, pushing the idea that interest – and capitalism – is unethical and should be replaced in Europe by the Islamic financial model. In such a situation the West’s conversion to Islam would occur in tandem. The message is catching on; Mufti Abdul Barkatullah, shari’a adviser to Lloyds TSB and imam at the North Finchley mosque, reports that twenty percent of the inquiries into Islamic products at one of Lloyds’ Islamic branches come from non-Muslims.
Barkatullah told The Guardian:
Interest is bad because it diverts resources from the poor to the rich and so concentrates wealth […] Instead of a few being superrich through interest, Islamic finance and its emphasis on the exchange of useful goods and services rather than exchanging interest on money, leads to a fairer society. Barkatullah proceeded to advocate a ban on interest in the UK altogether, stating a ban could lead to “self-sufficiency” and “fairness in society.” The Guardian corroborates the position held by Islamic banking’s supporters, naively echoing their argument that interest discourages industry. Wasn’t England the birthplace of the Industrial Revolution and creator of the common law, the most successful and equitable legal system in history? But Barkatullah and The Guardian didn’t just fail to study up on basic British history; they also failed to reveal Islamic banking’s dirty little secret: Islamic banks charge interest just like their conventional counterparts. Any bank, be it Islamic or conventional, risks running losses if it does not charge some form of interest; Islamic banks circumvent this danger by extending a type of Islamic “credit” that shifts risk to the borrower in a manner similar to interest. An Islamic bank granting murabaha credit to a customer for an automobile, for example, would purchase the automobile for the customer for £10,000 and the customer would owe the bank £12,000 in a year’s time. Similarly, under the “diminishing musharaka” credit, the Islamic version of a mortgage, the bank and the customer purchase the property together. The customer must make monthly payments to the bank and pay a monthly rental fee, both based on the portion of the purchase price the bank still owns. Ironically, the interest this amounts to ranges between one and two percent higher than the interest on a conventional mortgage (4.75-5% APR conventional rate versus 6.16-6.45% APR Islamic rate). Although the resale price of the vehicle and the rent paid on the house are akin to simple interest charges, the banks’ shari’a boards legitimate the charges by renaming them “commissions” or “profits.” Islamic banks could not remain profitable – or ideologically influential – if they complied with the Qur’anic injunction again interest. The justification for replacing capitalism with the Islamic model is based on an intentional corruption of shari’a law, but the banks’ clerics don’t seem to mind undermining their theological philosophy, since the ethical image their misrepresentation has created for Islamic banking has managed to spread Islamic ideology to non-Muslims in Britain. According to Al-Qaradawi, Islam’s ideological infiltration into the West will be the vehicle through which it will establish an Islamic government over the entire globe:
Perhaps the next conquest [of Europe], Allah willing, will be by means of preaching and ideology. The conquest need not necessarily be by the sword […] Europe will see that it suffers from materialistic culture, and will seek an alternative […] It will find no lifesaver but the message of Islam […] Allah willing, Islam will return to Europe and the Europeans will convert to Islam. Then they themselves will be able to be the ones to disseminate Islam in the world.Replacing western institutions with a global Islamic order is, in fact, the goal of Al-Qaradawi’s Muslim Brotherhood. According to its founder, Hassan Al-Bana, the Brotherhood seeks to “[reclaim] Islam’s manifest destiny; an empire, founded in the seventh century, that stretched from Spain to Indonesia,” and its 1982 “secret plan” exhorted its members “to channel thought, education and action in order to establish an Islamic power on the earth.” The Muslim Brotherhood is a central link between Islamic banking and Islamic fundamentalism; the first Islamic bankers were members of the Muslim Brotherhood who wanted to use “the structural power of bank ownership” to advance the fundamentalist movement in the Gulf States in the 1970s. Today, its most powerful progeny, the Kuwait Finance House, covertly finances fundamentalist groups in Kuwait and abroad. Dr. Ahmad Al-Rabi, a former Kuwaiti official, stated in a 2005 newspaper column that the “beginnings of all of the religious terrorism that we are witnessing today were in the Muslim Brotherhood’s ideology.” This is not a casual exaggeration; the Brotherhood’s members founded Al-Qaeda, bombed the World Trade Center in 1993, and applauded the 2001 World Trade Center massacre as America’s just desserts. With the Muslim Brotherhood directly involved in Islamic banking in Europe, Al-Qaradawi’s hope that Islam conquers Europe either by “ideology” or “by the sword” is becoming a palpable possibility. A look at two European Islamic banks is revealing: Al-Qaradawi is a principal shareholder and past shari’a adviser to Bank Al-Taqwa, part of the Al-Taqwa group based in Lugano, Switzerland. The United States government has designated the Al-Taqwa group a financier of Osama Bin Laden and Al-Qaeda, and in 1995 Italy’s anti-terrorist agency DIGOS allegedly told Swiss federal prosecutors that Al-Taqwa “comprises the most important financial structure of the Muslim Brotherhood and Islamic terrorist organizations.” Like the Kuwait Finance House, Bank Al-Taqwa was established with significant backing from the Muslim Brotherhood, and the network is believed to have also financed Hamas, the Palestinian Liberation Organization, and similar Islamist groups throughout the Middle East. The list of Al-Taqwa’s shareholders corroborates the assessment made by DIGOS; among the shareholders is Muslim Brotherhood founder Hassan Al-Banna, Osama Bin Laden’s sisters Huta and Iman Bin Laden, members of Hamas and figures connected to Al-Qaeda, and Al Taqwa founder and director Ahmed Idriss Nasreddin, who previously worked for the Bin Laden Group. Bank Al-Taqwa is connected to another Islamic banking entity in Europe suspected of terrorism, Al Rajhi Banking and Investment Corporation (which is headquartered in Saudi Arabia and operates an office in London). Suleiman Abdel Aziz Al Rajhi, chairman of Al Rajhi’s board of directors, is believed to have funded Al-Qaeda early on, and US officials allege he transferred over $20 million to Al-Taqwa through his network of fraudulent US-based non-profit organizations. Al Rajhi also worked for Bank Al-Taqwa. At least three other British shari’a advisors sit on the European Council for Fatwa and Research with Al-Qaradawi and two others possess potential connections to Islamist entities, yet Chancellor Gordon Brown continues to promote the UK as a hub for Islamic banking.

New Islamic Bank (Syariah Bank) in Indonesia

2008-08-20T09:13:00.000-07:00

There are several new Islamic Bank (Islamic Banking Unit) in Indonesia:
1. BPD Jawa Timur Syariah
2. PT Bank Ekspor Indonesia Syariah
3. Bank Lippo Syariah
4. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
5. BPD Jawa Tengah Syariah

Other Islamic Banking Unit:
1. Bank IFI Syariah
2. Bank Negara Indonesia Syariah
3. BPD Jabar Syariah
4. Bank Rakyat Indonesia Syariah
5. Bank Danamon Syariah
6. Bank Bukopin Syariah
7. Bank Internasional Indonesia Syariah
8. Hongkong and Shanghai Banking Corporation Amanah
9. BPD DKI Syariah
10. BPD Riau Syariah
11. BPD Kalimantan Selatan Syariah
12. Bank Niaga Syariah
13. BPD Sumatera Utara Syariah
14. BPD Aceh Syariah
15. Bank Permata Syariah
16. Bank Tabungan Negara Syariah
17. BPD Nusa Tenggara Syariah
18. BPD Kalimantan Barat Syariah
19. BPD Sumatera Selatan Syariah
20. BPD Kalimantan Timur Syariah
21. BPD DI Yogyakarta Syariah
22. BPD Sulawesi Selatan Syariah
23. BPD Sumatera Barat Syariah

JARINGAN KANTOR BANK SYARIAH DI INDONESIA - INDONESIA SHARIAH BANK NETWORK

2008-08-13T06:01:00.000-07:00

Sudah tahu jumlah kantor bank syariah saat ini?
Do you know shariah bank netwrok in Indonesia?

Per Maret 2008 sudah terdapat (Per March 2008, there are) :
1- 3 Bank Umum Syariah (Islamic Commercial Banks)
2- 23 Unit Usaha Syariah (Islamic Banking Unit)
3- 107 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Islamic Rural Banks)

Jumlah jaringan bank saat ini (Total network) :
148 Kantor Pusat (Head Office)
230 Kantor Cabang (Branch Office)
120 Kantor Cabang Pembantu (Sub Branch Unit)
25 Unit Pelayanan Syariah (Syariah Service Unit)
203 Kantor Kas, tidak termasuk Gera (Cash Office, not include Office Channeling).

Investasi Terikat - Mudharabah Muqayyadah

2008-08-12T08:51:00.000-07:00

Investasi Terikat atau Mudharabah Muqayyadah adalah suatu produk dengan karakteristik sebagai berikut:
a. Investor (shahibul maal) menginvestasikan dananya kepada Bank disertai dengan pernyataan bahwa investasi tersebut dijaminkan kepada Bank atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Pelaksana Usaha tertentu.

b. Atas investasi tersebut, Investor memperoleh return dari pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada Pelaksana Usaha tertentu tersebut.

c. Investasi Terikat bisa dibukukan secara on balance sheet atau off balance sheet.

Persiapan investasi ramadhan

2008-08-06T20:25:00.000-07:00

Gak terasa, ramadhan sebentar lagi tiba...
Sudah siap fisik? ruhani? investasi?
Lho.. kenapa harus mempersiapkan investasi?

Gini..., kita sudah capek-capek puasa, menahan diri...
dari makanan haram dan yang halal (pada siang hari)
dari pandangan yang haram...
dari ucapan yang tidak baik...
dari perilaku yang tidak baik...

Tapi sudahkah kita menahan diri dari menerima hasil investasi yang tidak halal atau tidak jelas?

Saya menyarankan agar kita bisa memasuki Ramadhan kali ini dengan bersih baik, fisik, ruh dan juga harta. Segera pindahkan investasi anda ke sektor yang sudah jelas halal seperti bank syariah, saham syariah, reksa dana syariah, dan lain-lain.

Ada seorang ustad yang bilang begini: "Setiap bulan Ramadhan orang berlomba meraih pahala, tapi lupa kalau hartanya justru berputar pada investasi yang tidak jelas. Sadarkah kita, saat kita menangis di masjid harta kita mungkin saja digunakan untuk membiayai usaha yang tidak jelas seperti peternakan babi, peternakan anjing, peternakan kodok, miras, hotel, rokok, dan lain-lain."

So, ayo jadikan bulan Ramadhan kali ini lebih bersih lagi... dengan mengalihkan investasi ke sektor halal seperti bank syariah, reksa dana syariah, saham syariah dan lain-lain.

Semoga Ramadhan kali ini lebih bersih.... Amin.

LULUS....!!!

2008-08-06T20:22:00.000-07:00

alhamdulillaah... akhirnya lulus juga...

Besok Sidang

2008-08-01T02:40:00.000-07:00

Alhamdulillaah...

akhirnya sidang tesis juga...
Mohon doa... besok jam 9.30 WIB.

Btw, betenya... baru dikabari hari ini...

Tapi, saya sudah siaaap...

Perbankan Syariah

2008-07-03T05:00:00.000-07:00

Sumber; Wikipedia

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Sejarah

Dunia
Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis.[1] Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah islam.

Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Dia Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Indonesia
Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero).
Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

Prinsip perbankan syariah
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain: Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana. Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik. Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Produk perbankan syariah
Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

Jasa untuk peminjam dana
Mudhorobah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. Musyarokah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan.

Murobahah , yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh:harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.

Takaful (asuransi islam)

Jasa untuk penyimpan dana
Wadi'ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah. Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

Tantangan Pengelolaan Dana
Laju pertumbuhan perbankan syariah di tingkat global tak diragukan lagi. Aset lembaga keuangan syariah di dunia diperkirakan mencapai 250 miliar dollar AS, tumbuh rata-rata lebih dari 15 persen per tahun. Di Indonesia, volume usaha perbankan syariah selama lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 60 persen per tahun. Tahun 2005, perbankan syariah Indonesia membukukan laba Rp 238,6 miliar, meningkat 47 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Indonesia yang memiliki potensi pasar sangat luas untuk perbankan syariah, masih tertinggal jauh di belakang Malaysia.
Tahun lalu, perbankan syariah Malaysia mencetak profit lebih dari satu miliar ringgit (272 juta dollar AS). Akhir Maret 2006, aset perbankan syariah di negeri jiran ini hampir mencapai 12 persen dari total aset perbankan nasional. Sedangkan di Indonesia, aset perbankan syariah periode Maret 2006 baru tercatat 1,40 persen dari total aset perbankan. Bank Indonesia memprediksi, akselerasi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia baru akan dimulai tahun ini.
Implementasi kebijakan office channeling, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang akan dipercayakan pada perbankan syariah, serta hadirnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Konsultan perbankan syariah, Adiwarman Azwar Karim, berpendapat, perkembangan perbankan syariah antara lain akan ditandai penerbitan obligasi berbasis syariah atau sukuk yang dipersiapkan pemerintah.
Sejumlah bank asing di Indonesia, seperti Citibank dan HSBC, bahkan bersiap menyambut penerbitan sukuk dengan membuka unit usaha syariah. Sementara itu sejumlah investor dari negara Teluk juga tengah bersiap membeli bank-bank di Indonesia untuk dikonversi menjadi bank syariah. Kriteria bank yang dipilih umumnya beraset relatif kecil, antara Rp 500 miliar dan Rp 2 triliun. Setelah dikonversi, bank-bank tersebut diupayakan melakukan sindikasi pembiayaan proyek besar, melibatkan lembaga keuangan global.

Penghimpunan dana
Selain investor asing, penghimpunan dana perbankan syariah dari dalam negeri akan didongkrak penerapan office-channeling yang didasari Peraturan BI Nomor 8/3/PBI/2006. Aturan ini memungkinkan cabang bank umum yang mempunyai unit usaha syariah melayani produk dan layanan syariah, khususnya pembukaan rekening, setor, dan tarik tunai.
Sampai saat ini, office channeling baru digunakan BNI Syariah dan Permata Bank Syariah. Sejumlah 212 kantor cabang Bank Permata di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan Surabaya sudah dapat melayani produk dan layanan syariah sejak awal Maret lalu. Sementara tahap awal office channeling BNI Syariah dimulai 21 April 2006 pada 29 kantor cabang utama BNI di wilayah Jabotabek. Ditargetkan 151 kantor cabang utama BNI di seluruh Indonesia akan menyusul.
General Manager BNI Syariah Suhardi beberapa pekan lalu menjelaskan, untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan syariah, diluncurkan pula BNI Syariah Card. Kartu ini memungkinkan nasabah syariah menggunakan seluruh delivery channel yang dipunyai BNI, seluruh ATM BNI, ATM Link, ATM Bersama, dan jaringan ATM Cirrus International di seluruh dunia.
Hasil penelitian dan permodelan potensi serta preferensi masyarakat terhadap bank syariah yang dilakukan BI tahun lalu menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Namun, sebagian besar responden mengeluhkan kualitas pelayanan, termasuk keterjangkauan jaringan yang rendah. Kelemahan inilah yang coba diatasi dengan office channeling.
Dana terhimpun juga akan meningkat terkait rencana pemerintah menyimpan biaya ibadah haji pada perbankan syariah. Dengan kuota 200.000 calon jemaah haji, jika masing-masing calon jemaah haji menyimpan Rp 20 juta, akan terhimpun dana Rp 4 triliun yang hanya dititipkan ke bank syariah selama sekitar empat bulan. Dana haji yang terhimpun dalam jumlah besar dalam waktu relatif pendek akan mendorong munculnya instrumen investasi syariah. Dana terhimpun itu bahkan cukup menarik bagi pebisnis keuangan global untuk meluncurkan produk investasi syariah.
Di sisi lain, suku bunga perbankan konvensional diperkirakan akan turun. Menurut Adiwarman, bagi hasil perbankan syariah yang saat ini berkisar 8-10 persen, membuat perbankan syariah cukup kompetitif terhadap bank konvensional. "Dengan selisih sekitar dua persen (dari tingkat bunga bank konvensional), orang masih tahan di bank syariah, tetapi lebih dari itu, iman bisa juga tergoda untuk pindah ke bank konvensional," kata Adiwarman menjelaskan pola perilaku nasabah yang tidak terlalu loyal syariah.
Berdasarkan analisis BI, tren meningkatnya suku bunga pada triwulan ketiga tahun 2005 juga sempat membuat perbankan syariah menghadapi risiko pengalihan dana (dari bank syariah ke bank konvensional). Diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun dana nasabah dialihkan pada triwulan ketiga tahun lalu. Namun, kepercayaan deposan pada perbankan syariah terbukti dapat dipulihkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai Rp 2,2 triliun pada akhir tahun. Kenaikan akumulasi dana pihak ketiga perbankan syariah merupakan peluang, sekaligus tantangan, karena tanpa pengelolaan yang tepat justru masalah akan datang.
Perbankan syariah sempat dituding "kurang gaul" dalam lingkungan pembiayaan karena sejumlah nasabah yang dianggap bermasalah pada bank konvensional justru memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Akan tetapi, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia Wahyu Dwi Agung meyakini, dengan sistem informasi biro kredit BI yang memuat data seluruh debitor, tudingan seperti itu tidak akan terjadi lagi.
Posisi rasio pembiayaan yang bermasalah (non-performing financings) pada perbankan syariah tercatat naik dari 2,82 persen pada Desember 2005 menjadi 4,27 persen Maret lalu. Rasio ini dinilai masih terkendali.
Kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan perbankan syariah dan ketersediaan produk investasi syariah tidak akan optimal tanpa promosi dan edukasi yang memadai tentang lembaga keuangan syariah. Amat dibutuhkan pula jaminan produk yang ditawarkan patuh terhadap prinsip syariah.
Peluang dan potensi perbankan syariah yang besar memang menuntut kerja keras untuk kemaslahatan.

Selamat Datang UU Perbankan Syariah

2008-07-02T08:06:00.000-07:00

Rabu, 18/06/2008 10:54:58 1.587 hit
Rama Pratama

Penantian panjang itu berakhir sudah. Setelah enam tahun, DPR bersama pemerintah akhirnya sepakat mengesahkan RUU Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang Perbankan Syariah. Payung hukum ini diharapkan makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Panjangnya penantian ini, membuat kalangan praktisi perbankan syariah sempat tidak terlalu memikirkan Undang-Undang itu. Memang, tanpa undang-undang pun, selama ini, perbankan syariah tetap eksis.

Penantian panjang itu berakhir sudah. Setelah enam tahun, DPR bersama pemerintah akhirnya sepakat mengesahkan RUU Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang Perbankan Syariah. Ini berarti, kini perbankan syariah memiliki payung hukum yang selama ini didamba. Payung hukum ini diharapkan makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Panjang memang penantian komunitas perbankan syariah. Begitu panjangnya, kalangan praktisi perbankan syariah sempat tidak terlalu memikirkan Undang-Undang itu. Memang, tanpa undang-undang pun, selama ini, perbankan syariah tetap eksis.

Kini komunitas perbankan syariah sebaiknya melupakan proses yang berlarut-larut. Masa lalu sebaiknya dijadikan pelajaran berharga untuk menyongsong hari esok. Karena banyak pihak berharap peran dan kontribusi perbankan syariah dalam menggerakkan perekonomian nasional. Dalam kondisi perekonomian yang serba sulit seperti saat ini, perbankan syariah benar-benar dituntut kontribusinya secara nyata. Apalagi jumlah penduduk miskin yang disampaikan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono masih tinggi, yaitu 16,58 persen atau sekitar 37,17 juta dari total penduduk Indonesia.

Apa hubungannya penduduk miskin dengan kehadiran UU Perbankan Syariah? Inilah kelebihan bank syariah dibandingkan bank konvensional. Perbankan syariah memiliki karakteristik unik yaitu berperan dalam mendukung sektor sosial disamping fungsi utamanya sebagai lembaga komersial. Karenanya wajar jika banyak pihak menunggu kontribusi perbankan syariah dalam ikut mengentaskan penduduk miskin.

Pengelolaan dana sosial perbankan syariah, yang diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial yang berasal dari penerimaan operasi (qardh) tahun lalu naik 46 persen dari Rp 27,5 miliar (2006) menjadi Rp 40,1 miliar (2007). Dana ini disalurkan dalam bentuk zakat, pinjaman usaha, dan sumbangan qardh. Qardh dalam istilah sekarang disebut dengan corporate social responsibility (CSR).

Hadirnya UU Perbankan Syariah sangat diharapkan dapat makin memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, serta pembukaan lapangan kerja melalui program sosial. Sedang dari sisi komersial, hadirnya UU Perbankan Syariah diharapkan makin memperkuat pijakan hukum perbankan syariah sehingga bisa setara dengan bank konvensional.

Tantangannya sekarang, sejauhmana pelaku perbankan syariah bisa mengakselerasi aktivitasnya dalam membangun perekonomian nasional setelah memiliki payung hukum. Jika beberapa waktu lalu beralasan belum memiliki payung hukum sehingga tidak bisa bergerak leluasa atau ragu bergerak. Kini, setelah disahkannya UU itu diharapkan keraguan itu tidak ada lagi sehingga bisa secara komersial maupun social bisa bergerak dengan leluasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

'Kekuatan sementara' yang dimiliki bank syariah sampai akhir 2007, sebagaimana dilaporkan Bank Indonesia adalah tiga Bank Umum Syariah (BUS), 26 UUS (Unit Usaha Syariah) dan 114 BPRS. Sementara kekuatan jaringan kantor bank syariah mencapai 711 kantor dan 1.195 layanan syariah. Dengan kekuatan ini perbankan syariah berhasil membukukan 2,8 juta rekening nasabah. Sedangkan volume usaha bank syariah hingga akhir 2007 baru mencapai Rp 36,5 triliun atau hanya sekitar 1,8 persen dari aset perbankan nasional.

Dibanding dengan perbankan konvensional yang memiliki hingga 80 juta rekening tentunya masih sangat jauh. Namun prestasi tersebut sebenarnya sudah lumayan luar biasa karena perbankan syariah beroperasi dengan segala keterbatasan yang ada, termasuk keterbatasan belum memiliki payung hukum tadi.

Payung hukum memang penting untuk kepastian hukum. Sebelumnya, banyak investor asing, terutama Timur Tengah, yang bersedia membenamkan modal untuk membangun bank syariah setelah prestasi tersebut. Namun mereka mundur untuk sementara waktu sambil menunggu payung hukum yang jelas. Padahal investor yang berminat punya kelas yang tidak kecil. Bank Pembangunan Islam misalnya, menyediakan dana sebesar 10 miliar dolar AS untuk program yang berkaitan dengan penghapusan kemiskinan. Belum lagi investasi langsung yang akan masuk ke sektor riil, infrastruktur, telekomunikasi, dan sebagainya.

Kehadiran UU Perbankan Syariah dan sebelumnya juga disahkan UU Surat Berharga Syariah (SBSN) pada 10 April 2008 diharapkan akan kembali merangsang investor untuk masuk ke pasar bank syariah di Indonesia. Sebab tiada lagi penghalang bagi kehadiran investor asing, terutama investor dari negara-negara Teluk yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia.

Dengan begitu, mereka tidak perlu lagi 'transit' ke Malaysia atau bahkan Singapura sebelum ke Indonesia. Kini, mereka bisa langsung datang ke Indonesia untuk berinvestasi, termasuk dalam mengembangkan perbankan syariah. Malaysia juga Singapura merupakan dua negara yang paling berani dalam memajukan perbankan syariah. Bahkan, Singapura bertekad menjadikannya negaranya sebagai hub keuangan syariah dunia. Bermodal UU Perbankan Syariah dan UU SBSN, posisi Indonesia diharapkan akan lebih kuat dalam upaya mengembangkan keuangan syariah, dibanding negara-negara lain.

Sumber: Republika

UU Bank Syariah Disahkan

2008-07-02T07:48:00.000-07:00

Selasa, 17 Juni 2008 17:22 WIB
Penulis : Asep Toha (Media Indonesia)

Pemerintah dan DPR RI mengesahkan Undang Undang Perbankan Syariah. Dengan terbitnya UU ini akan menggenjot pengembangan bank syariah dengan pertumbuhan sebesar 5% tahun ini. Hal ini diutarakan pengamat perbankan syariah Adiwarman Karim saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (17/6). Dia menyambut positif terbitnya UU tersebut. Pasalnya, dengan UU ini pelaku usaha dan pengguna jasa perbankan berbasis syariah akan memperoleh kepastian hukum. Hal ini akan menggenjot pertumbuhan bank syariah dari segi aset. Tahun ini, target perkembangan syariah ialah sebesar 5% yakni Rp90 triliun. "Dengan UU ini pelaku dan investor akan semakin merasa aman," katanya.

Dengan semakin jelasnya peraturan tentang perbankan syariah, potensi masuknya pembiayaan dari negara-negara Timur Tengah akan semakin besar. Selain itu, potensi pengelolaan dana haji yang jumlahnya triliunan rupiah juga semakin dekat. Soalnya, sebelum UU ini terbit, perbankan syariah sudah memperlihatkan tren peningkatan. Apalagi bila aturannya sudah dibakukan dalam bentuk UU.

Menanggapi hal ini, Adiwarman mengingatkan untuk pengaturan dana haji sebaiknya tidak dimasukan dalam UU ini. Pasalnya, masalah dana haji merupakan kewenangan Departemen Agama. Namun, dia mengatakan bila perbankan syariah bisa berkembang bukan tidak mungkin dana haji tersebut akan beralih dari perbankan konvensional ke bank Syariah.

Dalam sidang paripurna DPR RI hari ini sebanyak sembilan fraksi secara bulat menyetujui pengesahan RUU menjadi UU Perbankan Syariah. Hanya satu fraksi yakni dari Partai Damai Sejahtera yang menyatakan menolak. Dengan begitu, perbandingan jumlah menerima dan menolak yang jauh membuat RUU perbankan syariah lulus sebagai aturan baru.

Sementara itu, dalam paparannya, Perwakilan Pemerintah yakni Menteri Agama Maftuh Basyuni menyatakan positif dengan terbitnya UU baru. Hal ini sejalan dengan dinamika perbankan yang tengah diramaikan bisnis pembiayaan berbasis syariah. Menurut Maftuh, dengan lahirnya UU ini perbankan syariah tetap akan berada di bawah regulasi Bank Indonesia. Sedangkan, masalah penerapan tatakelola sesuai syariah akan berada di bawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ke depannya, MUI akan memiliki perwakilan di BI sebagai Dewan Pengawas Syariah. "Dari fatwa yang dikeluarkan MUI nantinya akan diadopsi dalam peraturan Bank Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Chalimah Fadjrijah menjelaskan saat ini volume usaha syariah pada triwulan I 2008 telah mencapai Rp37,6 triliun. Sedangkan, dari evaluasi rencana bisnis bank (RBB) 2007, dari target aset per Desember 2007 sebesar Rp40 triliun telah tercapai sebesar 91,3%. Namun, pertumbuhan ini masih dibawah target akselerasi yang dicanangkan sebesar Rp49 triliun. Sedangkan, target dari RBB 2008 mencapai Rp51 triliun atau meningkat 40% (YoY). Lebih jauh, Fadjrijah menambahkan sampai triwulan I 2008 di Indonesia terdapat tiga BUS dengan UUS mencapai 28 unit. Selain itu, terdapat sebanyak 117 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan, kantor yang dimiliki semua kelompok tersebut telah mencapai 724 buah dengan didukung office channel sebanyak 1.246 buah. Dari infrastruktur tersebut, Fadjrijah menambahkan total asetnya telah membukukan angka Rp38,13 triliun. Sedangkan, dana masyarakat yang terhimpun telah mencapai Rp29,49 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui pembiayaan dengan total Rp28,81 triliun. Meski begitu, timbul kecenderungan perlambatan pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) pada kuartal I 2008. (Toh/OL-2)

10 Credos (terakhir/end)

2008-07-02T07:26:00.000-07:00

PRINSIP # 10
GATHER RELEVANT INFORMATION, BUT USE WISDOM IN FINAL DECISION

Prinsip ini mengingkatkan kita untuk terus menerus belajar, belajar, dan belajar. Karena dunia ini berubah terus, Anda tidak bisa menjadi businessman, atau seorang marketer yang hanya menggunakan pendekatan-pendekatan lama, walaupun pendekatan itu dulunya bagus. Tapi sekarang, pendekatan-pendekatan itu harus terus-menerus diubah atau diperbaharui.

Tim saya menemukan bahwa: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat," Al Qur'an surat Al Mujadalah : 11.

Menurut tim saya, dalam hadist juga disebutkan bahwa," Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi muslim", Hadist riwayat Ibnu Majjah dan Baihaqi.

Bahkan Nabi pernah bersabda "Tuntutlah ilmu walau sampai ke Negeri Cina."

Saya belum berani mengatakan bahwa saya berbisnis dengan jujur itu karena iman, karena saya merasa iman saya belum sekuat Aa gym. Tapi dalam bahasa marketing, saya sering mengatakan begini kepada 140 orang anak buah saya, MarkPlus&Co harus benar-benar menjadi konsultan yang mendapatkan proyek tidak boleh menyuap.

Dan saya berani menjamin bahwa dalam mendapatkan klien, MarkPlus&Co selalu mendapatkan proyek dengan bersih, termasuk di banyak BUMN. Setiap saat saya selalu menekankan pentingnya kejujuran. Kalau harus sampai kalah dalam tender, tidak menjadi masalah, karena kita sudah berani bermain secara fair. Tetapi saya belum berani mengatakan bahwa hal itu karena iman, tapi lebih karena apa yang kita sebut sebagai diferensiasi.

Didalam marketing kita mengatakan bahwa to be different is very important, jadi jangan menjadi me too atau peniru. Sebetulnya ajaran marketing terbesar bukan berarti berjualan dengan menipu.

Ajaran marketing terbesar adalah kenalilah competitor Anda, dan jadilah different. Dan jagalah diferensiasi Anda kepada pelanggan sehingga mereka menghargai diferensiasi Anda. Dia membeli dengan jujur. Dia membeli dengan senang.

MarkPlus&Co sudah dikenal barangkali karena sudah 15 tahun berkiprah di Indonesia. MarkPlus&Co menjadi pioneer marketing sejak 15 tahun yang lalu, ketika Pak Harto masih memiliki power. Saat itu tidak ada orang yang percaya pada marketing, karena berbisnis itu gampang asal dekat dengan kekuasaan.

Tetapi kondisi persaingan telah membuat orang butuh marketing. Karena MarkPlus&Co yang memulai terlebih dahulu, dari positioningnya jelas, tidak boleh menyuap dalam bentuk apapun. Akhirnya semua orang tahu. Jadi orang yang menghubungi kami sudah tahu, walaupun dia kepala proyek dia tidak bakal mendapatkan apa-apa. Kalau dia menginginkan sesuatu dari proyeknya karena kebetulan dia memegang anggaran besar, tak mungkin mereka minta dari kami.

Saya melihat tren dunia sebetulnya juga ke arah itu. Walupun mungkin terdapat 70% atau bahkan lebih orang yang melakukan bisnis dengan mengikuti arus. Didalam bisnis internasional, kita harus belajar dari kasus keterpurukan Enron.

Good Corporate Governance (GCG) saat ini sudah menjadi syarat mutlak perusahaan, apalagi perusahaan public. Kalau perusahaan tidak menjalankan GCG dengan bagus, tidak transparan kepada shareholder, main-main di belakang dengan melakukan pembukuan ganda dan sebagainya, maka harga sahamnya akan turun.

Dan pada waktu kami beberapa tahun yang lalu diminta membantu sebuah bank syariah untuk merancang strategi marketingnya, ketika bank syariah untuk pertama kalinya dibuka untuk umum, saya percaya bahwa bank syariah sesudah momen krisis ini saatnya muncul. Hal ini mengingat positioning dari bank syariah sebagai bank yang jujur, bank yang menerima simpanan orang tetapi diusahakan secara jujur, dan keuntungan bersama.

Karena itu sekarang kita lihat di Indonesia bank syariah itu berkembang dengan pesat. Itu berkaitan dengan kebutuhan setiap orang untuk berhubungan dengan bank-bank yang jujur. Jadi menurut keyakinan saya, sudah saatnya kita melakukan bisnis dengan dilandasi semangat spiritual. Jadi 100% bisnis, 100% spiritual, bukan balancing, bukan juga polaris, tetapi integrasi antara bisnis dan spiritual.

Kalau kita betul-betul menjalankan integrasi, menjalankan bisnis kita dengan cara jujur, secara iman mungkin seperti yang dikatakan Aa Gym, akan mendapatkan rezeki dari Tuhan. Tetapi secara marketing benar, karena kita sedikit dari sekian orang yang melakukan itu. Kita akan menjadi different, menjadi semacam berlian dalam Lumpur.

Terakhir saya ingin menambahkan, bahwa semua topik yang menjadi tema Aa Gym keyword-nya adalah hati. Hati yang bening hati yang bersih, karena hati kelihatannya sudah banyak yang hilang untuk saat ini.

Dan itu bukan cuma tren Indonesia atau tren agama-agama tertentu tapi saya kira tren universal. Sehingga salah satu lagu yang menjadi hit di dunia dinyanyikan oleh kelompok Black Eyed Peas, anak-anak muda dengan gaya R&B berjudul "Where is the love." Dimanakah cinta? Katanya, kebenaran masih tersimpan di bawah karpet, jika kita tidak mengerti tentang kebenaran, maka kita tidak akan pernah menemukan cinta.

Kebenaran, cinta dan moralitas, bermuara pada hati. Mudah-mudahan kali ini Anda menemukan hati itu kembali. Dan mulai berbisnis dengan hati.

Sumber: The 10 Credos of Compassionate Marketing oleh Hermawan Kartajaya

10 Credos (sambungan)

2008-07-01T06:53:00.000-07:00

PRINSIP # 7
GET YOUR CUSTOMER, KEEP, AND GROW THEM

Sekali Anda mendapatkan pelanggan, peliharalah hubungan yang baik dengan mereka. Anda harus memastikan bahwa mereka selalu puas dengan layanan yang Anda berikan, sehingga mereka menjadi loyal kepada Anda. Ini yang namanya keep the customer. Keep the customer saja tidak cukup, seterusnya Anda juga harus grow the customer. Artinya, Anda harus meningkatkan value yang Anda tawarkan sehingga pelanggan berkembang, maka otomatis value yang Anda terima dari mereka juga akan berkembang.

Tim saya menemukan kata - kata yang juga sering dikutip oleh Aa Gym : "Barang siapa ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilahturahmi," Hadist riwayat Muttafaqun Alaih.

Itu yang dinamakan customer relationship marketing atau apa yang kita sebut CRM.

PRINSIP # 8
WHATEVER YOUR BUSINESS, IT IS A SERVICE BUSINESS

Service business bukan hanya diterapkan pada bisnis hotel. Service business bukan hanya diterapkan pada bisnis retoran, tapi whatever your business Anda harus mempunyai jiwa melayani pelanggan.

Tim saya menemukan lagi: "Karena tangan yang di atas atau yang memberi lebih utama dari tangan yang dibawah, atau yang menerima. Dan mulailah dengan orang yang kau tanggung," Hadist riwayat Abu Hurairah ra.

Didalam marketing, customer satisfaction Anda tidak melakukan marketing.

PRINSIP # 9
ALWAYS REFINE YOUR BUSINESS PROCESS IN TERM OF QUALITY, COST, AND DELIVERY

Tugas sebagai marketer adalah untuk selalu meningkatkan QCD : Quality, Cost, and Delivery. Kasihan pelanggan kalau kita memberikan barang yang rongsokan.

Tim saya menemukan: "Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya," Al Qur'an Surat Al Israa: 34.

Saya membaca, di dalam Islam, dilarang melakukan tadlis, yaitu penipuan. Dalam bisnis, penipuan itu banyak macamnya, baik yang menyangkut kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan serta harga.

10 Credos (sambungan)

2008-06-29T19:59:00.000-07:00

PRINSIP # 4
CUSTOMER ARE DIFFERS, GO FIRST TO WHOM REALLY NEED YOU

Sebetulnya ini adalah prinsip segmentation. Anda tidak perlu pergi ke semua orang yang businessman, tetapi pergilah ke orang yang betul-betul membutuhkan Anda. Tim saya menemukan ayat : "Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya saling kenal mengenal," Al-Qur'an Surat Al Hujuraat : 13

Jadi kita berbisnis harus menetukan siapa target pasar kita. Be honest kalau Anda tidak bisa melayani suatu segmen karena Anda tidak mampu, jangan masuk ke situ. Layanilah orang-orang yang betul-betul menjadi priority target market Anda.

PRINSIP # 5
ALWAYS OFFER GOOD PACKAGE AT A FAIR PRICE

Dalam prinsip ini, kita tidak boleh menjual barang jelek dengan harga yang tinggi, Sekali lagi tim saya menemukan kata - kata yang sangat bagus sekali, "Tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjual barang yang cacat, kecuali ia memberitahukannya," Hadist Riwayat Ibnu Majjah dan Ibnu Hambali.

Saya juga membaca sendiri cerita di mana Nabi Muhammad menemukan ada seorang pedagang menjual jagung basah yang ditaruh tersembunyi. Nabi menyuruh pedagang itu menaruh jagung tersebut di luar supaya orang tahu kalau jagung itu basah. Dan karena itu saya pikir, marketing yang benar adalah marketing yang fair, di mana harga dan produk harus sesuai. Kalau kita menipu orang dengan memberikan produk yang jelek lama-lama akan ketahuan dan akhirnya kita akan ditinggalkan orang. Nabi sudah mengajarkan itu sejak dulu ketika beliau masih menjadi seorang pedagang.

PRINSINP # 6
ALWAYS MAKE YOURSELF AVAILABLE, AND SPREAD THE GOOD NEWS

Pada dasarnya, marketing harus menyebarkan kabar gembira, tapi kabar gembira yang baik. Tim saya menemukan suatu kata-kata yang bagus, "Ketika Rasulullah mengutus sahabatnya untuk menyelesaikan suatu urusan, beliau akan bersabda, sampaikanlah kabar gembira dan janganlah menakut-nakuti, serta permudahlah jangan mempersulit," Hadist riwayat Abu Musa ra.

Tim saya juga menambahkan, pada Al Qur'an terdapat ayat: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan rahmat bagi semesta alam," Al Qur'an surat Al Anbiyaa : 107.

Bagi saya, marketing adalah good news. Anda jangan menjual dengan menodong, janganlah menjual dengan surat rekomendasi. Kalau Anda melakukan monopoli, atau mendapatkan proyek dengan surat rekomendasi pejabat, ya mereka akan membeli tapi karena todongan. Dan yakinlah, hal itu tidak akan bertahan lama.

10 CREDOS (sambungan...)

2008-06-26T09:11:00.001-07:00

PRINSIP # 1
LOVE YOUR CUSTOMER, RESPECT YOUR COMPETITOR

Cintailah pelanggan Anda, dan hormatlah pada competitor Anda. Tim saya menemukan ada disuatu hadist: "Allah tidak akan berbelas kasih pada seseorang bila ia tidak mengasihi sesamanya," Hadist riwayat Bukhari, dan Thabrani.
Dan tim saya juga menemukan suatu quotation, "Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap kamu untuk berlaku tidak adil," Al Qur'an surat Al Maidah : 8.

Aa Gym sudah jelas mengatakan, mengapa harus takut bersaing? Bersaing itu bagus. Kalau tidak ada lawannya kita selalu menjadi juara, tapi apa artinya juara? Bagi orang marketing kita harus melihat hal-hal sebagai berikut :

Pertama, competitor akan memperbesar pasar, sebab tanpa competitor industri tidak akan berkembang. Sebagai contoh, orang yang menjual martabak di suatu tempat, kalau tidak ada orang yang menjual martabak di sebelah-sebelahnya, maka pasar permartabakan mungkin tidak akan besar. Jadi your competitor will increase your market.

Kedua, competitor Anda sebetulnya perlu dibenchmark, mana yang bagus dan mana yang jelek. Yang bagus harus ditiru, namanya benchmarking. Dalam istilah manajemen, mempelajari competitor itu tidak ada yang salah, malah dianjurkan.

Ketiga, kalau Anda tahu competitor Anda melakukan strategi, barangkali belum tentu Anda harus meniru dia. Ada yang perlu ditiru, tapi justru ada yang harus dilakukan diferensiasi, yakni dengan menciptakan hal yang berbeda dengan apa yang telah dimiliki oleh competitor.

PRINSIP # 2
BE SENSITIVE TO CHANGE AND BE READY TO TRANSFORM

Dunia tidak akan selamanya seperti ini. Lanskap bisnis akan terus berubah. Kompetisi yang semakin sengit tidak mungkin dihindari lagi. Globalisasi dan teknologi akan membuat pelanggan semakin pintar. Kalau kita tidak sensitive dan tidak cepat-cepat mengubah diri, maka kita akan habis.

Tim saya menemukan, "Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka akan mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri," Al Qur'an Surat Ar - Ra'd : 11.

Dan saya ingat cerita yang indah Nabi Nuh yang dibisiki Tuhan bahwa akan ada banjir besar, tapi Nabi adalah orang yang sensitif. Lalu Nabi Nuh membuat kapal. Kita bukan Nabi, tidak mungkin Tuhan itu dengan gampang membisiki kita kalau kita tidak sangat dekat dengan Tuhan. Karena itu kita harus mendekatkan diri pada Tuhan secara terus menerus mengasah sensitifitas terhadap perubahan, sehingga kita lebih siap menghadapi persaingan.

PRINSIP # 3
GUARD YOUR NAME, BE CLEAR AND WHO YOUR ARE

Aa Gym sebelumnya telah mengatakan dengan jelas tentang pentingnya menjaga nama baik. Menjadi koruptor termasuk orang yang tidak bisa menjaga nama baik. Padahal di dalam marketing diajarkan, "brand name is every thing". Seringkali orang membeli barang yang brand name bagus, walaupun secara kualitas, barang tersebut sama dengan yang lain. Guard your name be clear of who your are.

Tim saya melihat, menyelidiki, dan memaparkan kepada saya bahwa sebelum diangkat menjadi rasul, profesi Nabi adalah berdagang yang dia lakukan sejak usia 12 tahun. Dalam berdagang Nabi dikenal jujur sehingga mendapat julukan Al Amien. Mister Clean, Mister Trusty. Jadi dengan demikian Nabi Muhammad sudah memberikan contoh, bahwa positioning dan diferensiasinya berbeda dibanding dengan pedagang-pedagang lain.

10 Credos Of Spiritual Marketing

2008-06-25T07:26:00.000-07:00

THE 10 CREDOS OF COMPASSIONATE MARKETING
oleh Hermawan Kartajaya

"Can You Practice What You Preach, And Would You Turn The Other Cheek?"
- Where Is The Love, Black Eyed Peas -

***

Saya merasa terhormat ketika diundang untuk berceramah bersama dengan KH Abdullah Gymnastiar. Bagi saya, Aa Gym adalah asset nasional. Dan kalau orang di seluruh dunia tahu, sebetulnya Aa Gym sudah merupakan asset dunia.

Karena itu ketika saya mendapat undangan untuk mengisi ceramah bersama Aa Gym, saya langsung membentuk tim di MarkPlus&Co yang terdiri dari teman – teman Muslim. Saya minta mereka mempelajari buku - buku Aa Gym, berkonsultasi dengan pakar bisnis Islam, dan mempelajari kitab suci untuk memperkaya konsep yang sedang saya kembangkan.

Inilah konsep Compassionate Marketing yang pertama kali saya share bersama Aa Gym di Bandung beberapa waktu yang lalu.

Saya melihat, dengan berkembangnya IT yang semakin meningkat, informasi semakin banyak, ternyata orang menjadi semakin bingung. Tidak seperti yang dulu diharapkan, kalau informasi semakin banyak, kita semakin pasti. Akibatnya, sekarang orang lebih membutuhkan spiritualitas dari pada dulu.

Dalam pikiran saya ada tiga era perkembangan spiritual. Era pertama ketika orang melakukan polaris, antara spiritual itu sendiri dan bisnis. Saya masih ingat ada salah satu bos yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Dia adalah salah satu bos besar dalam bisnis di Indonesia. Bos ini mengatakan pada saya, "Hermawan, kalau kamu mau berbisnis, jangan berpikir soal agama. Bisnismu itu di kiri, agama itu di kanan. Kalau kamu mau mendalami agama, pelajarilah betul - betul, jadilah kiai, jadilah pendeta, jadilah biarawan." Inilah yang saya sebut sebagai era pertama ketika orang benar- benar memisahkan antara urusan spiritual dengan urusan bisnis.

Kemudian muncul era kedua, yang dimulai ketika keadaan makin tidak menentu. Ketika lanskap bisnis semakin berubah terus, tidak stabil, orang mulai bingung, orang mulai melakukan yang namanya balancing. Mereka berbisnis dengan cara dunia, mereka tidak segan - segan meminta - minta, berkolusi ataupun melakukan tindakan - tindakan yang tidak etis. Tidak malu - malu, karena pada umumnya semua pebisnis melakukan hal seperti itu. Bahkan kalau pebisnis tidak melakukan hal seperti itu, mereka dianggap bukan pebisnis.

Namun ada sejumlah pebisnis yang menyumbangkan sebagian hasil binisnya yang dilakukan secara kurang etis tersebut untuk kepentingan spiritual. Jadi semacam Robin Hood. Di era tersebut orang akan berpikir, saya binisnya boleh menyuap, boleh menerima hasil korupsi asal uangnya disumbangkan lagi untuk kegiatan - kegiatan kemanusian, social dan keagamaan.

Saya melihatnya era ini sudah berlalu. kita mesti masuk pada era ketiga, bukan lagi era balancing tetapi masuk pada era integration. Menurut pendapat saya sekarang sudah tiba saatnya, bahwa kita harus melakukan 100% bisnis, 100% spiritual.

Jadi tidak perlu lagi ada polarisasi : kalau saya berbisnis, tidak perlu spiritualitas, kalau saya mandalami spiritualitas, tidak boleh lagi berbisnis. Atau dengan cara kedua, balancing, saya berbisnis dengan cara yang tidak spiritual. Boleh korupsi asal hasilnya saya sumbangkan untuk kegiatan spiritual.

Menurut saya, sekarang the ultimate stage adalah stage ketiga. Kita bisa melakukan 100% bisnis dan spiritual sekaligus. Dan kalau kita persempit dalam dunia marketing, orang akan bertanya-tanya, apa bisa kita menjalankan 100% marketing 100% spiritual?

Keraguan ini muncul karena banyak orang salah mengerti, yang dimaksud dengan marketing hanyalah selling. Dan kebanyakan salesman adalah orang yang omong besar dan manis. Yang dijanjikan seperti ini, tapi yang diserahkan bukan itu. Hal ini membuat banyak orang salah mengerti. Marketing diidentikkan dengan selling. Sedangkan selling itu diidentikkan dengan cheating. Ini yang keliru!

Kalau kita telusuri lebih mendalam akar-akar marketing yang sebenarnya, saya menemukan sepuluh hal yang saya pikir sama sekali tidak boleh dipertentangkan, bahkan tidak boleh diseimbangkan, tetapi harus diintegrasikan dengan nilai-nilai spiritual. Dari telusuran saya bersama tim, ternyata di dalam Kitab Suci dan Hadist banyak sekali ditemukan nilai-nilai spiritual dalam bisnis.

Perkenankanlah saya untuk mengutarakan konsep "The 10 Credos of Compassionate Marketing", berikut ini satu per satu, mudah-mudahan ada inspirasi untuk kita semua.

--bersambung--

Bagaimana Bekerja di Bank Konvensional?

2008-05-09T03:30:00.000-07:00

Saya adalah karyawan Bank Konvensional. Haramkah gaji saya ?

Jawab:
Sesuai penjelasan dari Dr. Yusuf Qardhawi didalam buku “Fatwa-Fatwa Kontemporer” yang sudah banyak beredar, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan :
Pertama kali adalah perkuat keyakinan Bapak/Ibu bahwa bunga bank itu haram. Dengan demikian, karena penghasilan utama bank tempat Bapak/Ibu bekerja adalah dari pendapatan bunga, maka perkuat juga keyakinan bahwa gaji yang Bapak/Ibu terima selama ini “tidak bersih”.

Langkah kedua adalah segera bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Perbanyak infak dan shadaqah.

Jangan langsung memutuskan untuk keluar dari bank tersebut. Ingat, anak dan istri Bapak/Ibu perlu makan. Jalan keluarnya adalah segera lakukan usaha yang keras untuk mencari pekerjaan lain sesuai keahlian Bapak/Ibu.

Sunarto Zulkifli

Mencicil Secara Aman dengan Murabahah

2008-05-06T06:24:00.000-07:00

Urusan cicil mencicil tampaknya sudah menjadi suatu kebudayaan baru di negeri ini. Lihat saja ‘demam’ kartu kredit dimana-mana seperti Citibank, Standard Chartered Bank, Bank BNI, Bank BII, dan lain-lain. Selain bank, lembaga keuangan non bank ternyata juga sudah mulai merambah kebudayaan baru ini seperti GE, Sumber Kredit, Columbia dan lain-lain. Gejala ini tampaknya bukan saja merupakan kebudayaan baru, tetapi juga sudah menjadi gaya hidup. Kenapa ? Bagaimana tidak, kalau saat ini orang bahkan berlomba-lomba memperoleh kartu kredit. Bahkan kartu kredit sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya. Pemilik kartu kredit seperti memiliki status sosial tersendiri yang jauh lebih tinggi ketimbang orang yang tidak memilikinya. Gaya hidup seperti ini sebenarnya telah lama dikenal, terutama untuk pengadaan rumah dan kendaraan yang lebih dikenal dengan nama KPR (kredit pemilikan rumah) dan KPKB (kredit pemilikan kendaraan bermotor). Bahkan ada idiom yang cukup tenar.. singkatan KPR BTN adalah Kepingin Punya Rumah, Bayar Tapi Nyicil…

Minimal ada 2 (dua) motivasi utama munculnya gaya hidup “cicil mencicil” ini. Motivasi pertama adalah investasi. Hal ini cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dana berlebih. Dengan menggunakan sistem cicilan, maka diharapkan akan terjadi penundaan penggunaan dana, sehingga dapat dialihkan untuk tujuan investasi. Sedangkan motivasi yang kedua adalah keharusan. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki dana secara tunai. Tampaknya alasan yang kedua ini merupakan motivasi yang terbesar dari masyarakat yang menggunakan sistem cicilan untuk pengadaan rumah atau kendaraan. Hal ini merupakan implikasi dari tingginya harga pengadaan barang apabila dibandingkan dengan penghasilan yang dimiliki. Bahkan ada frase yang cukup tenar : “Kalau tidak mencicil, kapan bisa punya barang ?”. Apapun motivasinya, secara tidak sadar kita telah membentuk suatu kebudayaan baru, “cicil mencicil”.

Efek Negatif Budaya “Cicil Mencicil”
Akibat iming-iming kemudahan yang akan diperoleh, masyarakat berbondong-bondong mencari fasilitas cicilan dari bank ataupun lembaga keuangan non bank (multi finance). Begitu semangatnya, hingga tanpa sadar masyarakat peminat cicilan mulai terikat dengan sistem bunga yang memang biasa digunakan oleh bank ataupun mutli finance. Masyarakat tidak lagi memperhatikan sifat dasar bunga yang cenderung fluktuatif.

Hingga suatu saat dimana terjadi krisis ekonomi yang datangnya begitu mendadak dan tidak disangka-sangka. Tepatnya diawal bulan November 1997, pemerintah mengumumkan penutupan mendadak beberapa bank swasta nasional. Peristiwa tersebut berimplikasi kepada pengangguran besar-besaran, rush (penarikan uang dari bank oleh nasabah), demonstrasi besar-besaran oleh masyarakat yang tidak sempat menarik dananya dan yang paling terasa adalah berkurangnya kepercayaan masyarakat domestik dan internasional terhadap sistem perbanakan di Indonesia. Mulai saat itu, berbagai bencana mulai menimpa secara beruntun, antara lain : terhambatnya proses produksi produk impor karena LC (Letter of Credit) dari Indonesia tidak diterima/percaya oleh eksportir di luar negeri, melemahnya rupiah akibat aksi borong dollar oleh para spekulan dan pengusaha dalam rangka pembayaran hutang dan yang terakhir adalah naiknya harga semua barang kebutuhan masyarakat.

Permasalahan terbesar bagi perbankan adalah negative spread. Untuk mempertahankan dan sekaligus menghimpun dana masyarakat (nasabah deposan/penabung), maka bank menaikkan tingkat suku bunga deposito. Dan kenaikkan tingkat suku bunga ini kemudian dibebankan kepada para kreditur (peminjam) dengan tingkat suku bunga yang hampir tidak masuk akal. Pada akhir tahun 1997 hingga awal 1998, tingkat suku bunga kredit mencapai 120 %. Secara logika sederhana saja, tidak ada usaha sektor riil apapun yang mampu bertahan dengan tingkat suku bunga sebesar itu. Akibatnya, bukannya membaik malahan meningkatkan jumlah kredit macet di berbagai sektor.

Efek langsung yang dirasakan oleh masyarakat peminat cicilan adalah kenaikan tiba-tiba harga cicilan yang harus dibayar tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Ada kasus kenaikan cicilan rumah yang biasanya hanya dua ratus ribu rupiah sebulan tiba-tiba naik menjadi hampir tiga kali lipat yaitu Rp500 ribu sebulan. Kasus ini merupakan salah satu kasus dari ribuan kasus serupa di berbagai pelosok negeri ini. Makanya tidak heran kalau banyak masyarakat yang mengeluhkan hal ini. Namun demikian, pihak kreditur yakni bank dan lembaga keuangan lainnya, ternyata berada di pihak yang benar secara hukum positif. Dalam akad kredit dengan tegas dinyatakan bahwa bank berhak mengubah tingkat suku bunganya tanpa pemberitahuan terlebih dulu. Implikasinya adalah terjadi kredit macet besar-besaran dalam beberapa bulan ke depan setelah itu, dan bahkan ada yang sampai pada kondisi pengambilalihan kepemilikan oleh bank. Masyarakat peminat cicilan hanya bisa mengeluh tanpa tahu kemana harus meminta perlindungan.

Selain permasalahan di atas, sebenarnya masih banyak implikasi negatif lainnya dari penerapan sistem bunga antara lain : krisis ekonomi, inflasi yang tiada henti, dan mempercuram jarak antara kaya dan miskin.

Budaya Yang Tak Pernah Surut
Ibarat seorang pahlawan yang pantang mundur, budaya cicil mencicil ternyata tak pernah surut meski banyak contoh kasus yang terjadi di masa krisis moneter yang nota bene masih terus berlangsung hingga kini. Saat ini orang seakan melupakan kasus awal mula krisis ekonomi nasional di tahun 1997 dan kembali menikmati budaya cicil mencicil. Padahal kondisi ekonomi negara ini dapat dikatakan masih belum seluruhnya pulih, bahkan cenderung memburuk akibat ketidakmampuan pemerintah untuk memberantas KKN secara lebih cepat.

Namun demikian, apabila melihat tingkat kebutuhan yang meningkat, maka budaya cicil mencicil tidak dapat dikatakan sepenuhnya negatif. Hal ini disebabkan budaya ini menyangkut kebutuhan primer setiap orang, seperti rumah dan kendaraan. Jadi jika melihat hal ini, maka cicil mencicil bukanlah budaya yang harus dihilangkan. Namun demikian, yang perlu dilakukan adalah memperkecil resiko tersebut. Bagaimana caranya ?

Mencicil Secara Aman dengan Murabahah
Satu-satunya cara menepis resiko di atas adalah berpaling kepada perbankan syariah. Mengapa ? Jawabannya sangat singkat, yakni karena bank syariah tidak mengenal sistem bunga. Pada bank syariah, budaya cicil mencicil terakomodasi dengan suatu prinsip yakni al-murabahah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga, maka murabahah menggunakan sistem margin keuntungan. Hal ini karena murabahah merupakan prinsip jual beli, dimana seorang pemilik barang dapat melakukan penjualan dengan harga tertentu yang memperhitungkan margin keuntungan bagi penjualnya.

Persoalannya adalah bagaimana bank syariah menentukan nilai margin keuntungan suatu transaksi ? Walaupun kaum ahli dan praktisi perbankan syariah tengah masih terus melakukan penelitian untuk menentukan acuan penentuan margin keuntungan, pada kenyataannya bank syariah memang masih mengacu kepada tingkat suku bunga pasar yang ada. Dengan demikian, pada beberapa kasus seringkali ditemukan kondisi dimana nilai cicilan di bank syariah hampir sama dengan bank konvensional. Bahkan implikasi negatifnya adalah munculnya pemikiran skeptis yakni “…ternyata bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional….”. Benarkah ?

Ada satu hal yang terlupakan yakni bahwa prinsip dasar bank syariah dalam memberikan pembiayaan adalah prinsip jual beli. Dengan demikian nilai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah merupakan nilai jual barang yang tidak akan berubah hingga transaksinya selesai dan bukan nilai pinjaman uang yang tergantung kondisi bunga saat itu. Bank syariah tidak diperkenankan mengubah-ubah harga jual barang meskipun terjadi perubahan nilai suku bunga pasar. Sebagai contoh, apabila anda ingin membeli rumah seharga lima puluh juta rupiah dengan sistem cicilan selama satu tahun, maka bank akan membelikan terlebih dahulu rumah dimaksud dan akan dijual kembali kepada anda dengan harga lima puluh juta ditambah margin keuntungan sebesar sepuluh juta rupiah dan dicicil selama satu tahun. Besarnya harga jual rumah oleh bank adalah enam puluh juta rupiah dengan sistem cicilan selama satu tahun. Nilai enam puluh juta tersebut merupakan nilai jual akhir yang tidak akan berubah hingga masa cicilan selesai walaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kenaikan tingkat suku bunga bank di pasar. Baik terjadi penurunan ataupun kenaikan tingkat suku bunga dalam sistem ekonomi nasional, besarnya cicilan anda tetap sama seperti semula. Bank ataupun lembaga pembiayaan lainnya paling-paling hanya mampu menebar janji untuk memberikan fied rate selama 1 tahun, dan selanjutnya tergantung pasar.

Sekarang mari kita bandingkan dengan sistem konvensional. Apabila anda ingin membeli rumah seharga lima puluh juta rupiah, maka bank konvensional akan memberikan pinjaman lima puluh juta rupiah dengan tingkat bunga 20% per tahun. Walaupun cicilannya sama dengan bank syariah, namun jika terjadi perubahan tingkat suku bunga maka jumlah cicilan bunga pun akan meningkat. Mencermati kedua contoh kasus tersebut, maka sistem murabahah dari bank syariah merupakan sistem teraman yang dapat dipilih oleh masyarakat peminat cicilan.

Aman di dunia, aman di akhirat
Uraian di atas merupakan suatu gambaran singkat yang mengindikasikan bahwa mencicil dengan sistem murabahah dari bank syariah merupakan metode yang aman secara materiil atau dapat dikatakan duniawi. Selain itu, bertransaksi dengan sistem murabahah dari bank syariah merupakan transaksi yang aman di sisi Tuhan. Hal ini karena transaksi murabahah merupakan pesaing utama yang mampu mengalahkan sistem bunga (baca : riba) yang dibenci Tuhan. Ajaran agama manapun pada dasarnya tidak membolehkan perlakukan bunga atau riba dalam sistem ekonomi, karena sistem bunga (riba) diciptakan dalam kondisi sekularisasi kehidupan beragama dari kehidupan duniawi. Jadi selain aman didunia, maka mencicil dengan sistem murabahah juga aman di akhirat (di sisi Tuhan). Dan jika anda meninggalkan transaksi yang dibenci Tuhan, maka tidak ada lagi balasannya kecuali kebaikan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat.

Sunarto Zulkifli

Gaji Masuk Ke Bank Konvensional.

2008-05-01T05:32:00.000-07:00

Seorang nasabah datang. Beliau adalah karyawan perusahaan yang setiap bulan pembayaran gajinya dilakukan melalui Z (konvensional). Apa yang harus beliau lakukan ?

Jawab :
Dana yang diterima setiap bulan di bank Z tidak berdosa asalkan langsung ditarik atau ditransfer ke rekening di bank Syariah, sehingga tidak akan memperoleh bunga dari bank ybs.

Yang harus segera dilakukan antara lain :
1. Mendatangi kantor Bank Syariah terdekat
2. Hubungi Customer Service untuk pembukaan tabungan
3. Segera tutup tabungan di bank konvensional dan lakukan pemindahan dana dari tabungan tersebut ke tabungan Bapak/Ibu yang baru di bank syariah
4. Khusus untuk tabungan untuk menerima gaji di bank Z, untuk sementara jangan ditutup dulu. Hubungi Customer Service untuk membuat Standing Instruction yang berisi perintah pendebetan otomatis setiap bulan dari rekening dimaksud ke rekening Tabungan di bank Syariah.
5. Selanjutnya lakukan proses kompromi dengan perusahaan tempat bekerja untuk melakukan kerjasama pembayaran gaji (Payroll system) dengan Bank Syariah. Kebetulan sekali beberapa bank syariah telah siap dengan fasilitas ini.

Sunarto Zulkifli

SERVICE QUALITY DALAM INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

2008-05-01T05:25:00.000-07:00

APA ITU SERVICE QUALITY ?

Pandangan Lama/Tradisional. Pandangan lama tentang service quality menekankan pada perilaku yang ramah kepada customer. Secara umum, definisi service quality dapat dirumuskan sebagai upaya perusahaan meningkatkan pelayanan kepada customer dalam bentuk memberikan pelayanan dengan perilaku yang sopan, ramah, kooperatif dan lain-lain. Untuk itu, perusahaan biasanya membuat training untuk semua staf front liner tentang cara menghadapi customer secara baik.

Pandangan Baru/Modern. Pandangan terkini tentang service quality tidak lagi menekankan pada perilaku yang ramah kepada customer, tetapi lebih kepada upaya memberikan nilai (value) kepada nasabah. Secara umum, definisi service quality terkini dapat dirumuskan sebagai upaya perusahaan meningkatkan pelayanan kepada customer dalam bentuk memberikan nilai terbaik yang paling mungkin disediakan perusahaan untuk customer. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjawab kebutuhan customer dan apabila mungkin memberikan solusi diatas harapan nasabah. Untuk mendevelop service quality kini cukupkah hanya dengan training ?

Pandangan Islam. Pandangan Islam tentang service quality tidak terbatas pada persoalan duniawi belaka namun lebih jauh lagi yakni suatu bagian dari ibadah yang diperintah Tuhan. Dengan demikian, penerapan service quality didalam Islam tidak saja didasari oleh semangat meningkatkan kualitas layanan tetapi juga upaya optimal meraih cinta Tuhan. Karena itu, unsur-unsur yang mempengaruhi tingkat penerapan Service quality tidak boleh bebas nilai melainkan harus tetap berada pada rambu-rambu ajaran Tuhan.

“Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik” (QS. Al-Furqan ayat 63)

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu ....”. (QS. Lukman ayat 19)

Sunarto Zulkifli

Tabungan Pensiun

2008-04-29T08:22:00.000-07:00

Ada seorang tua bertanya kepada saya. Ia adalah pensiunan PNS, setiap bulannya menerima tunjangan pensiun yang dikredit ke tabungan di Bank X (konvensional). Apakah berdosa ? Apa yang harus saya dilakukan ?
Jawab :
Tidak semua transaksi di bank konvensional itu haram. Batasannya adalah selama Bapak/Ibu tidak melakukan transaksi bunga. Transaksi seperti transfer, kliring, inkasso dan lain-lain tidak termasuk yang diharamkan karena merupakan transaksi jasa yang tidak terkait dengan bunga.

Dana yang Bapak terima setiap bulan di Bank X tidak berdosa asalkan langsung ditarik atau ditransfer ke rekening di bank Syariah, sehingga tidak akan memperoleh bunga dari bank ybs.

Yang harus Bapak/Ibu lakukan antara lain :
i. Mendatangi kantor Bank Syariah Mandiri terdekat (catatan : karena saat ini BSM sudah bisa melayani pembayaran pensiun)
ii. Hubungi Customer Service untuk pembukaan tabungan

Mudahkan...

Sunarto zulkifli

Anakku Azka

2008-04-29T08:14:00.000-07:00

Met Ultah Mama

2008-04-22T02:39:00.000-07:00

Hari ini ibu mertua saya ultah... Met ultah ya mah.. semoga hidupnya makin barokah... diberikan kesehatan. Terima kasih sudah mendidik kami...

Btw, kebetulan mertua saya ini kembar loh... berarti saya ada peluang punya anak kembar ya.. he..he..

Dulu saya masih sering ketukar... Lucu juga kadang-kadang..

Konsep Investment Banking Dalam Perbankan Syariah

2008-04-22T02:11:00.000-07:00

“Implementasi Mudharabah Muqayyadah dalam Perbankan Syariah”

Secara defenisi, investasi adalah menggunakan dan memanfaatkan uang untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi, dengan cara menempatkan uang tersebut pada usaha yang diharapkan akan meningkat nilainya pada masa yang akan datang. Usaha dimaksud adalah usaha di sektor riil (tangible economic equity). Berbeda dengan investasi lainnya, investasi syariah memiliki spesifikasi yang lebih khusus antara lain : tidak mengenal sistem bunga, mempertimbangkan kehalalan usaha, dan keadilan transaksi. Investasi syariah tidak hanya melulu bicara tentang making money, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritual, keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, maka pola investasinya akan menjadi lebih rumit, terutama bagi sebagian orang yang tidak memiliki semangat spirituil sejati. Namun begitulah adanya, sebagaimana firman Tuhan yang menyebutkan bahwa perjalanan menuju syurga itu menanjak, berbatu dan berliku. Sangat berbeda dengan perjalan menuju neraka yang landai, lurus dan mulus.

Skim Investasi Syariah
Meskipun belum banyak digeluti oleh sebagian orang, ternyata investasi syariah memiliki keragaman yang lebih luas ketimbang skim inestasi non syariah. Ada beberapa skim investasi syariah yang dapat dijadikan acuan, antara lain :

a. Pembiayaan Modal Kerja (Working Capital Financing Fund)
Skim ini bertujuan untuk memperoleh pengembalian yang optimum dengan jadual pembayaran yang sudah ditentukan. Dalam skim ini, transaksi dipecah menjadi 2 akad, yang terpisah yaitu: Murabahah dan Mudharabah secara proporsional. Dengan begitu, diharapkan akan diperoleh pendapatan yang tetap dari transaksi murabahah. Sementara itu, investor akan memperoleh penghasilan yang berfluktuasi dari transaksi mudharabah. Namun demikian, skim ini ditentang oleh Zainul Arifin dengan alasan bahwa tujuan investor adalah investasi, dan bukannya bertransaksi jual beli (murabahah).

b. Skim Proteksi Modal (Capital Protection Investment Scheme)
Tujuan utama skim ini adalah mencapai keuntungan yang optimum dengan mekanisme perlindungan (dalam mata uang asing) sesuai dengan Syariah Islam. Dalam skim ini, transaksi murabahah dilakukan dengan pemilik perusahaan dan disaat yang sama melakukan transaksi mudharabah dengan anak perusahaan (portofolio). Dengan struktur investasi tersebut, transaksi mudharabah terproteksi oleh transaksi Murabahah dengan sistem pendapatan yang fix.

c. Murabahah Property Fund
Objektif skim ini adalah memberikan penghasilan yang stabil dengan menetapkan pembayaran tetap tahunan dalam mata uang US Dollar (asing). Transaksi dalam skim ini didasarkan atas Murabahah dengan ekspektasi waktu pengembalian 5 tahun. Dana akan diinvestasikan dalam pembelian penghasilan/pembayaran yang didapat dari properti dan selanjutnya properti tersebut segera dijual kembali secara Murabahah kepada perusahaan dalam jangka waktu 5 tahun.

d. Al-Manzil Fund Scheme
Tujuan investasi dengan skim ini adalah memperoleh hasil jangka panjang dari investasi “Asset backed securities” dengan perlindungan mata uang rupiah (domestic currency) mengikuti prinsip Syariah Islam. Skim ini digunakan untuk pembiayaan pengadaan rumah, dan diproyeksikan untuk menggantikan produk KPR. Skim investasi ini sepenuhnya dilakukan atas dasar Mudharabah antara Investor dan manager Investasi, dengan dukungan Mortgage Agreement dan Buy Back Guarantee. Pada skim ini digunakan beberapa akad antara lain : mudharabah antara bank dengan investor, istishna’ antara bank dengan pengembang, serta sewa beli dan murabahah antara bank dengan konsumen. Skim ini akan menjadi skim yang mampu berdiri sendiri (bebas pengaruh fluktuasi suku bunga), manakala investor-investor tersebut juga merupakan kumpulan konsumen akhir.

Islamic Money Market.
Pada sistem yang lebih makro, investasi syariah dapat berpartisipasi dalam sistem pasar uang yang saat ini telah banyak dikenal. Namun demikian, banyak modifikasi yang perlu dilakukan jika ingin ikut berpartisipasi dalam pasar uang. Dalam sistem ekonomi Islam, beberapa ulama dan praktisi lebih banyak menyebutnya sebagai Pasar Keuangan bukannya Pasar Uang, atau lebih dikenal dengan istilah Islamic Money Market. Tujuan pengadaan Islamic Money Market adalah untuk menyediakan fasilitas likuiditas dengan tingkat pengembalian yang kompetitif serta sesuai dengan prinsip Syariah Islam.

Struktur Investasinya dilakukan secara simultan. Pertama, dana kelolaan akan didaftarkan pada BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal). Dana dimaksud kemudian akan dipisahkan antara portofolio Rupiah dan US Dollar (foreign Currency). Portofolio dalam bentuk rupiah akan diinvestasikan dalam skim Ijarah atau Murabahah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Portofolio dimaksud maksimal terdiri dari 10 saham yang sangat likuid yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Sementara itu, portofolio US Dollar (Foreign Currency) akan diinvestasikan pada produk-produk investasi dalam bentuk US Dollar yang diterbitkan oleh Bank Islam Internasional yang kredibel.

Aktivitas investasi harus sesuai dengan kebutuhan akan Dewan Syariah Islam yang kredibel. Maksimal Investasi pada Ijarah/Murabahah adalah 80% dari total nilai asset, dan investasi pada saham-saham lain terbatas pada 10 besar saham yang paling likuid dengan tingkat volatilitas yang rendah.

Implementasi Sistem Investasi Pada Perbankan Syariah
Saat ini harus diakui bahwa perkembangan perbankan syariah masih lamban. Hal ini terlihat dari komposisi asset perbankan syariah yang tidak mencapai 1% daripada total asset perbankan nasional. Hal ini dapat dimaklumi karena sistem perbankan syariah memerlukan proses edukasi yang panjang bagi masyarakat dan bahkan para pelaku perbankan syariah sendiri. Salah satu pola fikir masyarakat yang harus diubah adalah mengubah pola hidup menabung menjadi pola hidup berinvestasi. Saat ini masyarakat lebih senang menabung daripada berinvestasi karena tanpa harus bekerja akan selalu memperoleh bunga yang besar dan tetap setiap bulannya. Selain itu, pokok tabungannya pun dijamin oleh pemerintah. Pola hidup seperti ini kemudian menghasilkan manusia-manusia pemalas yang ingin mendapat uang banyak tanpa ingin bekerja. Dampaknya bagi perekonomian nasional sudah dapat diduga, yakni stagnasi sektor riil akibat tidak sinkron dengan sektor perbankan.

Bagi praktisi perbankan sendiri, harus segera dilakukan perubahan dan pelurusan konsep tabungan dan investasi. Tabungan itu bukanlah mudharabah melainkan wadiah. Perbankan syariah harus segera melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang karakteristik investasi, terutama adanya peluang untung – rugi. Sedangkan skim investasi seperti mudharabah dan musyarakah harus segera diubah dari konsep revenue sharing menjadi profit sharing.

Mudharabah Muqayyadah
Dalam implementasinya di sistem perbankan syariah, terdapat kesalahan persepsi di kalangan masyarakat ekonomi syariah yakni selalu menggandengkan antara akad-akad fiqh dengan transaksi perbankan modern. Sebagai contoh jika bicara tentang ijarah maka pasti leasing, jika bicara tentang mudharabah muqayyadah maka pasti disimpulkan bahwa itu adalah direct investment. Padahal keduanya sama sekali tidak ada hubungannya. Dalam satu transaksi perbankan, dapat dilakukan dengan beberapa macam akad fiqh. Sebagai contoh, mudharabah muqayyadah tidak mesti digunakan untuk direct investment saja, tetapi juga dapat digunakan untuk transaksi bank lainnya. Konsep transaksi suatu produk perbankan dapat dibentuk dalam beberapa alternatif akad fiqh. Namun demikian, kemudian dipilih alternatif terbaik dengan kriteria : kehalalan transaksi, kemudahan implementasi dan
profitability transaksi.

Transaksi mudharabah muqayyadah tidak mesti berdiri sendiri, namun juga dapat dikombinasikan dengan skim lanjutan yang bentuknya bisa beraneka ragam, seperti murabahah, salam, ijarah dan lain-lain. Transaksi mudharabah muqayyadah terdiri dari 2 (dua) skema besar yakni off balance sheet dan transaksi on balance sheet. Transaksi mudharabah muqayyadah off balance sheet inilah yang bisa disebut sebagai direct investment. Pada transaksi ini, penandatanganan akad terjadi antara investor (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib). Bank sama sekali tidak terlibat dalam akad dimaksud. Dalam transaksi ini, bank hanya bertindak sebagai arranger saja sehingga tidak berhak memperoleh bagi hasil hanya arranger fee saja. Keterikatan bank dengan para pihak yang terlibat (investor dan pengusaha) dapat dilakukan dengan 2 (dua) akad yakni : akad simsar/samsarah dan akad jo’alah. Akad simsar terjadi jika bank bertindak menyediakan jasa untuk mempertemukan antara investor dan mudharib. Pada sistem ini bank biasanya membuat Info Memo tentang bisnis tertentu untuk kemudian ditawarkan kepada para investor. Bank menjamin kebenaran data didalam Info Memo tersebut, tetapi tidak bertanggung jawab atas risiko bisnis dimaksud. Sedangkan pada akad jo’alah, bank bertindak sebagai agen dari investor untuk mencari bisnis dengan karakteristik yang ditentukan investor (menyangkut profil usaha, tingkat risiko, tingkat return, dan lain-lain). Atas jasa bank tersebut, investor akan memberikan arranger fee.

Selain off balance sheet, mudharabah muqayyadah dapat juga dilakukan secara on balance sheet. Prinsipnya adalah apabila investor memberikan suatu syarat tertentu pada investasi yang dilakukannya, maka itulah yang dimaksud dengan mudharabah muqayyadah. Sehubungan dengan itu, bank dapat menciptakan produk investasi sebagaimana deposito dengan persyaratan tertentu misalnya investasi untuk sektor tertentu seperti pertanian, manufaktur dan jasa atau berdasarkan akad yang digunakan seperti dalam rangka penjualan cicilan, penyewaan cicilan dan kerja sama usaha. Yang terpenting dalam transaksi on balance sheet adalah kesesuaian cash flow yang diterima bank dari investor dengan penerimaan bank dari mudharib, sehingga bank tidak perlu melakukan pembayaran setiap bulan manakala pengembalian yang dilakukan mudharib setelah 3 bulan.

Metode bagi hasil dapat dilakukan dengan metode : cluster pool of fund, project sharing dan arranger fee. Cluster pool of fund adalah sistem dimana bank memberikan pilihan alternatif investasi berdasarkan jenis transaksi seperti jual-beli, sewa menyewa dan lain-lain. Project Sharing adalah sistem dimana alternatifnya berdasarkan jenis proyek usaha seperti pertanian, pertambangan, transportasi dan lain-lain. Sedangkan arranger fee adalah sistem dimana bank hanya bertindak sebagai perantara saja.

Penutup
Pola hidup dengan semangat investasi merupakan hal yang sangat krusial untuk dikembangkan ditengah sistem perekonomian yang sedang berkembang seperti saat ini. Di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat yang tingkat pendidikan masyarakatnya sudah beberapa langkah lebih maju, lembaga keuangan yang memiliki perkembangan lebih cepat justru pasar modal. Hal ini mengindikasikan bahwa skim investasi lebih diminati oleh masyarakat. Dengan pola investasi, masyarakat dapat memantau secara langsung kinerja usaha yang diminati. Hal yang sangat bertolak belakang dengan sistem perbankan dengan bunga tetap. Di negara lain seperti Jepang, bahkan pemerintah sangat mendukung semangat investasi dengan menurunkan tigkat suku bunga hingga mendekati angka 0% atau lebih dikenal dengan nil interest. Untuk negara maju berkembang seperti Indonesia, semangat investasi sangat dibutuhkan. Jika demikian, sekaranglah saatnya untuk mengubah pola hidup dari menabung ke investasi. Namun perubahan besar seperti ini bukanlah hal mudah, dibutuhkan kekuatan besar untuk mengubahnya. Siapakah The Power Of Change itu ? Saya yakin semua pihak setuju jika Bank Syariah adalah the power of change.

Wallahu’alam bishawab

Sunarto Zulkifli

Pola Pemberdayaan UKM Versi Bank Syariah

2008-04-22T02:06:00.001-07:00

Krisis ekonomi yang berkepanjangan masih terasa gaungnya hingga kini. Dan banyak kalangan berpendapat bahwa krisis ini lebih banyak disebabkan oleh permasalahan yang ditimbulkan oleh usaha-usaha skala besar. Padahal selama ini, kalangan perbankan lebih banyak berpihak kepada usaha-usaha skala besar, terutama dalam hal peningkatan portofolio usaha. Namun demikian, krisis ekonomi tersebut tidak berdampak langsung terhadap kelompok usaha kecil dan menengah (UKM). Sektor ini ternyata lebih resisten tehadap krisis, karena hampir sebagian besar menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak terkena dampak merosotnya nilai tukar rupiah. Namun demikian, apabila dibiarkan maka sektor UKM pun akan terkena dampak tidak langsung krisis ekonomi karena pangsa pasar sektor UKM biasanya adalah pengusaha besar.

Untuk itu maka semua pihak sepakat untuk bersama-sama melakukan proses pemberdayaan sektor UKM. Selain itu, sektor UKM akan membawa 2 implikasi signifikan yaitu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indonesia "berkutat" di sector UKM dan non-formal, maka pemberdayaan sector UKM akan berdampak langsung bagi tersedianya lapangan kerja yang pada akhirnya berimplikasi kepada pemberantasan kemiskinan. Selain itu, pemberdayaan UKM akan berimplikasi kepada pembukaan usaha kecil baru karena biasanya sector UKM mengkonsumsi bahan baku local.

Urgensi Pengembangan UKM

Memiliki kontribusi GDP dan pertumbuhan ekonomi. Apabila sektor UKM ini dikembangkan, maka ekonomi Indonesia akan memiliki industri dasar (base industry) yang cenderung mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi. Saat ini, kontribusi UKM pada GDP hanya sebesar 32,84%.

Merupakan sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja. Dengan begitu, pengembangan UKM akan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Implikasinya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang membaik dan GDP yang meningkat.

Kurangnya kelas menengah. Kondisi ekonomi Indonesia yang menyebabkan tidak berkembangnya usaha kecil menjadi usaha menengah. Iklim ekonomi yang abnormal selama ini menyebabkan usaha kecil cenderung statis dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Demikian juga halnya dengan usaha menengah, sangat sedikit usaha menengah yang mampu menjadi besar, bahkan banyak yang mengalami penurunan. Hal ini sangat berbeda dengan perkembangan usaha kecil di beberapa negara ASEAN lainnya. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan baru guna menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan UKM.

Inovasi dan kompetisi. Iklim globalisasi mengharuskan semua jenis usaha, termasuk UKM, untuk meningkatkan daya inovasi dan kompetisinya.

Demokrasi. Setiap elemen masyarakat memiliki hak untuk berusaha untuk memperoleh penghidupan yang layak. Namun demikian, agar menjadi lebih terarah maka UKM perlu dibina dan dikembangkan.

Kebijakan Pemberdayaan UKM

Oleh karena itu, untuk mengatasi krisis ekonomi, strategi ekonomi perlu diarahkan kembali kepada sektor usaha kecil dan menengah. Menanggulangi akibat krisis bersamaan dengan membenahi infrastruktur bagi pengembangan usaha kecil dan menengah tidak dapat dilakukan hanya oleh pelaku pasar secara parsial melainkan harus dengan pendekatan menyeluruh dari semua unsur. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah secara aktif melakukan proses pemberdayaan UKM yang didasarkan kepada beberapa hal yakni sila kelima Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, pasal 33, Garis-garis Besar Haluan Negara 1999 dan Undang Undang No.9 tahun 1995.

Perbankan memegang peranan penting, karena kesulitan utama pengembangan usaha kecil dan menengah pada umumnya kekurangmampuan mereka dibidang permodalan, jaminan dan manajemen dalam menjalankan usaha secara efektif dan efisien.

Arah Kebijakan
Kebijakan pemberdayaan UKM diarahkan kepada usaha memperkokoh struktur dunia usaha yang berintikan UKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan lapangan usaha.

Konsekuensi
Kebijakan pemberdayaan UKM tersebut di atas berimplikasi beberapa konkuensi antara lain :
UKM dituntut memiliki usaha yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri,
Globalisasi ekonomi menuntut UKM meningkatkan daya saing, melakukan diversifikasi produk untuk pasar dalam dan luar negeri,
Perubahan Departemen Koperasi & PKM menjadi Kantor Menegkop dan Penerapan Otonomi Daerah, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat/dunia usaha/swasta untuk membina UKM

SEKILAS UKM

Kriteria UKM

Ada beberapa kriteria UKM, antara lain :
Kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp.200 juta (usaha kecil) dan Rp. 1 milyar.
Omset per tahun maksimum Rp. 1 milyar (usaha kecil) dan Rp. 5 milyar (usaha menengah).
Milik Warga Negara Indonesia
Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar
Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang berbadan hukum ataupun tidak, termasuk koperasi

Kemitraan

Pengembangan UKM diarahkan kepada pola kemitraan antara lain :
UKM melakukan hubungan kemitraan dengan usaha besar baik yang memiliki keterkaitan usaha ataupun tidak.
Pola kemitraan meliputi : inti plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan dan bentuk kemitraan lainnya.

Program Pemberdayaan UKM

Program pemberdayaan UKM antara lain :
Pemasaran dan jaringan usaha, dengan tujuan agar UKM mampu menguasai, mengelola dan mengembangkan pasar
Pembiayaan usaha, dengan tujuan memperkuat struktur permodalan UKM dan meningkatkan akses ke sumber-sumber pembiayaan
Meningkatkan kualitas SDM atau profesionalisme UKM
Jasa pengembangan usaha, dengan tujuan membantu UKM dalam mengatasi ketidaksempurnaan pasar, keterbatasan akses informasi dan teknologi
Meningkatkan penguasaan teknologi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, produktifitas dan daya saing UKM
Meningkatkan penguasaan informasi, agar UKM mampu melihat, menilai dan memahami perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungannya dan cepat tanggap mengantisipasi setiap perubahan

KEWIRAUSAHAAN

Pengembangan Kewirausahaan UKM

Untuk mengembangkan UKM, maka perlu dilakukan pembinaan yang integral agar terbentuk jiwa dan etos kerja kewirausahaan. Secara sederhana, kewirausahaan dapat diartikan sebagai seseorang atau mereka yang mendirikan serta mengelola kegiatan usaha yang dimilikinya sendiri dan menciptakan lapangan kerja untuk orang lain.

Untuk membentuk etos kewirausahaan, diperlukan perpaduan antara pelaku (wirausaha) dengan lingkungan usahanya. Konsep ini lebih dikenal dengan "Competency based economics throuh formation of entrepreneurs". Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi si pelaku wirausaha, yaitu :
Kemampuan (knowledge, pengalaman, keterampilan, dan karakter)
Sumber daya (modal dan jaringan)
Motivasi

Sedangkan lingkungan usaha dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :
Lingkungan makro (iklim usaha/peraturan pemerintah yang mendukung)
Lingkungan Meso/bisnis (adanya peluang pasar)
Lingkungan mikro (lokasi usaha)

Apabila terjadi keterpaduan antara faktor-faktor yang mempengaruhi antara si pelaku dan lingkungan usaha, maka akan dihasilkan wirausaha yang mampu tumbuh secara sehat. Ada 4 hal penting yang harus dilakukan oleh para wirausaha, antara lain :
Mengasah kemampuan
Menentukan jenis usaha yang sesuai dengan kemampuan
Menyusun business plan, yang minimal meliputi 4 aspek utama : pemasaran, operasional, organisasi dan finansial
Menyusun langkah implementasi yang sistematis

Karakter Wirausaha UKM

Ada beberapa karakteristik dasar yang harus menjiwai setiap langkah pelaku wirausaha, antara lain :
Ulet
Percaya diri
Aktif mencari peluang
Memiliki komitmen
Berani mengambil resiko
Mengutamakan kualitas dan efisiensi
Gesit mencari informasi
Mampu menetapkan tujuan
Mampu membuat perencanaan dan pengendalian yang sistematis
Mampu meyakinkan orang lain dan membentuk jaringan usaha

Pemberdayaan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan issue nasional yang hingga saat ini belum terpecahkan secara optimal. Kalangan akademisi, praktisi maupun birokrasi telah sepakat bahwa pemberdayaan sektor UKM merupakan titik krusial yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional dan immunitas perekonomian nasional terhadap gejolak krisis. Jumlah tenaga kerja di sektor UKM dan koperasi saat ini telah mencapai 70 juta orang. Apabila sektor ini dapat diberdayakan secara optimal, maka minimal dapat mengangkat kesejahteraan 70 juta orang yang diikuti oleh meningkatnya daya beli masyarakat. Pada akhirnya hal ini akan berimplikasi kepada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Ironisnya, sumbangan kepada pendapatan per kapita dari sektor UKM dan koperasi hanya 56%, sisanya 44% dipenuhi perusahaan besar. Padahal saat ini jumlah perusahaan yang tergolong besar hanya sebesar 1% dan sektor UKM dan koperasi sebesar 99%. Terkait dengan hal tersebut, Wapres Hamzah Haz mengemukakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan dengan cara menggalakkan sektor koperasi dan UKM (www.bisnis.com, 8/4/03).
Upaya pemerintah untuk memberdayakan sektor UKM terlihat dari beberapa kebijakannya. Bank Indonesia telah memberikan komitmennya untuk mengucurkan dana sebesar Rp 42,3 trilyun untuk sektor koperasi dan UKM yang berasal dari perbankan nasional atau sekitar 50,6 % dari total ekspansi kredit perbankan (www.pikiran-rakyat.com, 11/2/03). Untuk optimalisasi pengelolaannya, pemerintah juga telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menjembatani kesenjangan informasi dan kepentingan antara perbankan dan UKM. Satgas tersebut bertugas antara lain melakukan standarisasi dan seleksi terhadap konsultan keuangan mikro, kecil dan menengah yang akan bermitra dengan bank, menyelenggarakan pelatihan kepada konsultan keuangan UKM dan memantau realisasi kredit kepada UKM (www.bisnis.com, 24/2/03). Selain itu, Kementerian Koperasi dan UKM juga mengambil peran dengan mengembangkan homepage (http://www.depkop.go.id), yang diharapkan dapat menjadi sarana penunjang bagi produsen maupun konsumen dalam melakukan transaksi bisnis dan meningkatkan jaringan usaha. Selanjutnya situs ini diharapkan dapat menjadi pendorong proses pemberdayaan koperasi dan UKM di Indonesia, karena situs ini menyajikan informasi aktual berkenaan dengan upaya pemberdayaan, pengembangan dan dinamika koperasi dan UKM di Indonesia.
Hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa political will pemerintah untuk memberdayakan sektor UKM sudah ada dan sudah berlangsung lama. Sebut saja program pemerintah untuk usaha kecil seperti KCK (Kredit Candak Kulak), KUT (Kredit Usaha Tani), KIK (Kredit Investasi Kecil), KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota), KUK (Kredit Usaha Kecil), dan lain-lain. Namun pertanyaannya adalah kenapa hingga saat ini sektor UKM masih termarjinalisasi ?

Sistem Pengelolaan UKM Konvensional
Masih termarjinalkannya sektor UKM ini sangat dimungkinkan karena sistem pengelolaannya yang tidak benar. Jika dipandang dari sudut syariah, maka pengelolaan dana untuk UKM tidak dapat dibenarkan secara syariah karena menggunakan sistem bunga (baca : riba). Pada sistem ini, pemerintah menyisihkan sebagian keuntungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk digunakan sebagai sumber dana PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi). Dana tersebut kemudian disalurkan ke sektor UKM dan koperasi dengan sistem bunga yang besarannya lebih rendah daripada tingkat suku bunga bank di pasar. Contoh sederhana adalah kasus dana pinjaman sebesar Rp 7,2 miliar untuk koperasi dan UKM yang akan digulirkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Jabar. Untuk pinjaman ini, sektor UKM dikenakan bunga pinjaman sebesar 16% per tahun (Republika, 15 April /03).
Selain tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, penerapan sistem bunga dalam proses pembinaan sektor UKM terbukti tidak berhasil mengangkat "martabat" sektor UKM. Bahkan beberapa kasus justru menunjukkan berbagai masalah antara lain kredit macet, penyimpangan penggunaan dari semula untuk pemberdayaan ekonomi justru terfokus ke pembiayaan konsumtif dan bahkan beredar di pasar uang antar bank. Jauh panggang dari api. Hal ini disebabkan oleh karena lembaga keuangan yang terlibat berusaha mengambil keuntungan bunga (spread margin) dari penyalurannya. Untuk menghindari risiko kredit sektor UKM yang pada umumnya tidak bankable, bank penyalur lebih memilih jalan aman dengan menyalurkannya ke sektor konsumtif dengan proporsi yang tidak berimbang dari sektor produktif. Pada akhirnya, motif mencari keuntungan bunga (spread margin) menjadikan bank lupa akan tujuan awalnya yakni memberdayakan sektor UKM.
Akibat nyata dari kegagalan ini terbukti dari kenyataan bahwa hingga saat ini sektor UKM masih belum memiliki kontribusi optimal dalam perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dicari solusi alternatif pengelolaan UKM yang terbebas dari sistem bunga. Alternatif solusi yang saat ini nyata didepan mata adalah penerapan sistem syariah dalam pengelolaan dana untuk UKM.

Perbankan Syariah, Sistem Pengelolaan UKM Alternatif
Meskipun bagi sebagian kalangan agak sulit menerima penjelasan tentang dampak positif sistem syariah dibandingkan sistem bunga, namun tampaknya pemerintah harus memberikan kesempatan bagi sistem perbankan syariah untuk mengambil peran dalam pengelolaan dana tersebut mengingat kegagalan sistem bunga beberapa dekade lalu. Pola yang digunakan oleh bank syariah dapat dilakukan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Penerapan sistem bagi hasil dalam proses pemberdayaan sektor UKM harus disadari sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja sektor UKM dan perputaran usaha didalam negeri, dan bukan semata-mata "mengeruk" keuntungan bunga. Bukankah tujuan awal pengelolaan dana PUKK adalah untuk mengembangkan dan memberdayakan sektor UKM dan koperasi ?
Selama ini pemerintah tampaknya mencoba mencari keuntungan atau pendapatan bunga dari pengelolaan dana PUKK, sehingga melupakan filosofi dasar pengelolaan dana PUKK yakni untuk memberdayakan sektor UKM. Inilah tampaknya yang menjadi akar permasalahan sulitnya mengembangkan sektor UKM. Sebenarnya jika saja pemerintah tidak berorientasi pada pendapatan atau keuntungan bunga dana PUKK, maka keberhasilan pemberdayaan sektor UKM dapat mengangkat kesejahteraan dan implikasinya adalah meningkatkan jumlah obyek pajak. Dari sinilah sebenarnya dan seharusnya pemerintah memperoleh pendapatan negara. Dari tinjauan syariah Islam, perolehan pendapatan dari sektor pajak terasa "lebih bersih" ketimbang pendapatan dari bunga. Dan bahkan pemerintah akan memperoleh sumber dana lain yakni zakat penghasilan dari sektor UKM yang berhasil dikembangkan. Jika saja hal ini terjadi, maka bukan saja terlihat lebih "bersih", namun upaya ini akan memperoleh keberkahan dari Tuhan. Allah SWT mensinyalir hal ini dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 39 yang artinya : "Dan sesuatu riba (bunga) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridloan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."

Skim Pendanaan UKM
Proses pemberdayaan UKM melalui perbankan syariah perlu memperhatikan beberapa hal antara lain skim pendanaan, skim penyaluran, dan skim restrukturisasi UKM bermasalah. Selain menggunakan sumber dana yang telah ada yakni sebagian keuntungan BUMN, sumber dana pengelolaan UKM juga dapat diperoleh dari Badan/Lembaga Amil Zakat berupa dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan lain-lain. Dengan demikian, akan diperoleh akumulasi dana yang lebih besar mengingat potensi kedermawanan masyarkat Indonesia masih cukup tinggi. Menurut Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC, 4/02), tingkat bersedekah (rate of giving) masyarakat Indonesia menunjukkan angka yang tinggi yang secara berurutan diberikan kepada perorangan (96%), lembaga keagamaan (84%), dan lembaga lain non-keagamaan (77%). Mengenai nilainya, menurut data BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) DKI tahun 1996, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp235,9 milyar per tahun. Potensi ini belum termasuk berbagai lembaga agama lain dan lembaga non-keagamaan yang sedang trend dan gencar membuka rekening amal. Sebut saja program seperti RCTI Peduli, Pundi Amal SCTV, Peduli Kasih Indosiar, TPI Peduli, Dompet Dhuafa Republika, Pro2 Peduli dan lain-lain yang mewakili lembaga non-keagamaan.
Untuk pengelolaan secara profesional, maka pemerintah harus memberikan kesempatan kepada perbankan syariah untuk mengelola dana tersebut di atas baik pengumpulan maupun penyalurannya. Hal ini sangat relevan jika pemerintah hendak mengubah sistem pengelolaan dana untuk UKM dengan sistem bagi hasil, karena perbankan syariah merupakan satu-satunya bank yang memiliki skim pembiayaan secara bagi hasil.

Skim Penyaluran Dana UKM
Penyaluran dana untuk UKM oleh perbankan syariah dapat dilakukan dengan skim musyarakah ataupun mudharabah. Kedua skim ini pada hakikatnya adalah penggabungan beberapa potensi dana dan profesionalisme dalam sebuah usaha dengan perjanjian saling berbagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Perbedaannya terletak pada komposisi dananya saja. Pada musyakarah, sektor UKM harus menyediakan dana tertentu sebagai porsi modal usaha, sedangkan pada skim mudharabah sektor UKM tidak perlu menyediakan modal. Kelebihan skim ini adalah tidak mutlak diperlukannya jaminan dan sistem angsuran yang disesuaikan dengan kinerja usaha. Hal ini tentunya dapat menjawab kesulitan UKM selama ini dalam berhubungan dengan bank, yakni jaminan. Disamping lebih adil dan tidak memberatkan, sistem angsuran yang disesuaikan dengan kinerja usaha dapat meningkatkan pendapatan pemerintah jika kinerja usaha sektor UKM meningkat.
Mencermati pola bagi hasil yang didasari kepercayaan antar pihak yang terlibat, maka dibutuhkan proses pendampingan yang optimal terhadap sektor UKM oleh bank ataupun pihak lain yang independen. Bentuk pendampingan yang diperlukan antara lain pembinaan aspek administrasi dan pengelolaan keuangan, pembinaan aspek manajerial, dan pembentukan akses UKM terhadap pasar. Hal inipun tampaknya sejalan dengan program pemerintah untuk membentuk satgas pendamping UKM. Keberhasilan proses pendampingan ini berdampak positif bagi UKM terutama dalam hal pengembangan profesionalisme sektor UKM.

Restrukturisasi UKM
Salah satu "pekerjaan rumah" pemerintah saat ini adalah bertumpuknya UKM bermasalah akibat krisis ekonomi yang melanda negeri ini. Untuk kasus ini, pemerintah harus segera mengambil upaya tegas memilah-milah kembali UKM bermasalah berdasarkan penyebabnya. Bagi UKM yang bermasalah akibat "salah urus" tidak perlu dilakukan pengampunan, tetapi harus segera dijual atau dialihkan (redistribusi) kepada pelaku usaha baru yang berpotensi dan tidak melakukan praktek moral hazard untuk menghindari idle resources atas asset-asset yang ada. Bagi UKM yang bermasalah akibat krisis ekonomi antara lain menurunnya daya beli masyarakat, naiknya harga bahan baku dan lain-lain, maka perlu dilakukan pengampunan dan restrukturisasi. Kebanyakan UKM jenis ini, hutangnya menjadi berlipat ganda akibat "argo" perhitungan bunga terus berjalan sepanjang belum dilunasinya pokok pinjaman. Ditinjau dari sudut pandang syariah Islam, proses pengampunan ini dapat dibenarkan antara lain dengan jalan menghapuskan hutang bunga. Dengan demikian, UKM hanya dibebani hutang pokok dan bukannya bunga atas pokok. Hal ini tentunya hanya relevan untuk UKM yang diserahkan pengelolaannya kepada bank syariah yang tidak mengenal sistem bunga. Hal ini secara tegas dikemukakan Allah SWT didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."

Penutup
Upaya pemberdayaan sektor UKM merupakan sebuah hal yang niscaya jika pemerintah hendak merintis upaya meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat, mengingat populasinya yang cukup padat di sektor ini. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pemberdayaan UKM belum tercapai secara optimal bahkan terjadi banyak penyimpangan. Akibatnya sektor UKM bukannya terberdayakan malah semakin tidak berdaya ditengah perputaran roda ekonomi nasional yang dikuasai segelintir pengusaha besar. Penyimpangan mendasar yang terjadi adalah penyimpangan filosofi dasar tujuan pengelolaan dana PUKK dari pemberdayaan menjadi ajang mengeruk keuntungan bunga (spread margin). Tampaknya benarlah apa yang diungkapkan oleh Adi Sasono, Ketua Umum ICMI : "Tatkala ekonomi dipertimbangkan sebagai peristiwa yang seolah netral dan bebas nilai, maka sesungguhnya kita membenarkan prinsip hukum rimba, siapa kuat ia menang. Manusia dengan segala potensi kemuliaannya sebagai ciptaan Allah, tereduksi menjadi hewan ekonomi. Mereka yang lemah, makin tergusur dalam persaingan tidak seimbang, terpojok dalam keterbelakangan yang cenderung menetap, dalam kehidupan yang keras dan kejam. ...Pada gilirannya situasi ini akan makin memusatkan penguasaan sumber daya ekonomi di tangan sekelompok kecil orang." (The Future of Economics :An Islamic Perspective, 2001)
Sekaranglah saatnya pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi perbankan syariah untuk mengambil peran dalam pengelolaan sektor UKM melalui sistem bagi hasil. Selain memenuhi nilai-nilai ketuhanan, sistem ini pada saatnya akan mampu memberikan kontribusi berupa perluasan sumber dana dan peningkatan jumlah obyek pajak. Kesemuanya ini kemudian akan bermuara kepada sistem kehidupan yang berkeadilan menuju kesejahteraan ummat. Pada akhirnya kita mesti yakin dengan kemenangan yang dijanjikan Allah : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan/kemenangan" (QS. Ali Imran : 130). Rizki dan keuntungan yang tidak disangka-sangka pun akan bermunculan sebagaimana firman Allah : "...dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, dijadikan baginya jalan keluar (solusi). Dan diberikan untuknya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka..." (QS. Ath-Thalaq : 2-3).
Wallahu'alam bishawwab. Hasbunallah wani'mal wakiil, ni'mal maula wani'mannatsiir.

Sunarto Zulkifli

1 Tamparan Untuk 3 Pertanyaan

2008-04-22T01:58:00.000-07:00

Artikel menarik ini saya peroleh dari seorang teman... cukup menggelitik..

Ada seorang pemuda yang lama sekolah di luar negeri, kembali ke tanah air. Sesampainya di rumah ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama, kiyai atau siapa saja yang bisa menjawab 3 pertanyaannya. Akhirnya orang tua pemuda itu mendapatkan orang tersebut, seorang kiyai.

Pemuda : Anda siapa Dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya?
Kiyai : Saya hamba Allah dan dengan izin-Nya saya akan menjawab pertanyaan anda.

Pemuda : Anda yakin? Sedangkan Profesor dan ramai orang yang pintar tidak mampu menjawab pertanyaan saya.
Kiyai : Saya akan mencoba sejauh kemampuan saya.

Pemuda : Saya ada 3 pertanyaan:
1.Kalau memang Tuhan itu ada,tunjukan wujud Tuhan kepada saya!
2.Apakah yang dinamakan takdir?
3.Kalau syaitan diciptakan dari api kenapa dimasukan ke neraka yang dibuat dari api, tentu tidak menyakitkan buat syaitan. Sebab mereka memiliki unsur yang sama. Apakah Tuhan tidak pernah berfikir sejauh itu?

Tiba-tiba kyai tersebut menampar pipi pemuda tadi dengan keras.

Pemuda : (sambil menahan sakit) Kenapa anda marah kepada saya?
Kiyai : Saya tidak marah...Tamparan itu adalah jawaban saya atas 3 pertanyaan yang anda ajukan kepada saya.

Pemuda : Saya sungguh-sungguh tidak mengerti.
Kiyai : Bagaimana rasanya tamparan saya?

Pemuda : Tentu saja saya merasakan sakit.
Kiyai : Jadi anda percaya bahawa sakit itu ada?

Pemuda : Ya!
Kiyai : Tunjukan pada saya wujud sakit itu!

Pemuda : Saya tidak bisa.
Kiyai : Itulah jawaban pertanyaan pertama... kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya.

Kiyai : Apakah tadi malam anda bermimpi akan ditampar oleh saya?
Pemuda : Tidak.

Kiyai : Apakah pernah terfikir oleh anda akan menerima tamparan dari saya hari ini?
Pemuda : Tidak.

Kiyai : Itulah yang dinamakan takdir.

Kiyai : Terbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menampar anda?
Pemuda : Kulit.

Kiyai : Terbuat dari apa pipi anda?
Pemuda : Kulit.

Kiyai : Bagaimana rasanya tamparan saya?
Pemuda : Sakit.

Kiyai : Walaupun syaitan dijadikan dari api dan neraka juga terbuat dari api, jika Tuhan menghendaki maka neraka akan menjadi tempat yang menyakitkan untuk syaitan.

Potensi Pengelolaan Wakaf Tunai

2008-04-09T22:46:00.001-07:00

Tingkat Kedermawanan (Rate of Giving) Masyarakat
Penggalangan dana lokal masih merupakan persoalan yang pelik bagi bangsa ini. Tingkat ketergantungan negeri ini terhadap dana asing masih begitu tinggi. Berdasarkan Direktori CSRO (Civil Society Resource Organization) tahun 2000, mayoritas dana yang dikelola oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) berasal dari luar negeri yakni mencapai 65%. Ini adalah salah satu indikasi keengganan sebagian komponen bangsa ini untuk segera memutuskan hubungan dengan IMF (International Monetary Funds) yang bisa jadi merupakan pihak yang menjadi referensi penyaluran dana ke Indonesia. Terputusnya hubungan dengan IMF dapat saja menyebabkan beberapa sumber dana LSM tersendat-sendat atau bahkan terhenti.

Penyebab lain yang mungkin adalah munculnya sikap pesimistis untuk menggunakan semua potensi yang dimiliki oleh bangsa ini. Padahal berdasarkan survey yang dilakukan oleh PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center), ternyata rate of giving masyarakat Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Agustus 2000 – Agustus 2001, rate of giving masyarakat Indonesia adalah 96% dilakukan untuk perorangan, 84% untuk lembaga keagamaan dan 77% untuk lembaga non keagamaan. Nilai nyata penerimaan yang berhasil dikumpulkan oleh beberapa LSM dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Penerimaan Tahunan 18 LSM di Indonesia
No.
Organisasi
Pendapatan tahunan
1
Yayasan Manusia Indonesia
Rp400 juta
2
Dompet Dhuafa
Rp11 milyar
3
Yayasan Mitra Mandiri
USD150.000
4
Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup
Rp736 juta
5
Yayasan Dana Sosial Al-Falah
Rp1,6 miliar
6
Komite Kemanusiaan Indonesia
Rp9,8 milyar
7
Yayasan Daarut Tauhid
Rp5 milyar
8
DML
Rp420 juta
9
Yayasan Dharma Wulan
Rp200 juta
10
MER-C
Rp240 juta
11
Bina Swadaya
Rp39 juta
12
Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih
Rp2,5 juta
13
Yayasan Tengko Situru’
Rp1,4 juta
14
Yayasan Kristen Untuk Kesejahteraan Umum
Rp100 milyar
15
Koperasi Setya Bhakti Wanita
Rp35,3 milyar
16
Dompet Sosial Ummul Quro’ (DSUQ)
Rp3 milyar
17
Yayasan Maha Bhoga Marga
Rp800 juta
18
Yayasan Bakti Nusantara Isafat
Rp600 juta
Sumber data : Membangun Kemandirian Berkarya, PIRAC, 2002

Data pada Tabel 1, yang hanya diperoleh dari 18 lembaga, menunjukkan bahwa peluang penggalangan dana masyarakat sangat besar. Padahal saat ini jumlah LSM ataupun lembaga-lembaga lain yang melakukan penggalangan dana masyarakat secara massal masih cukup banyak, seperti RCTI Peduli, Pundi Amal SCTV, TPI peduli, Kharisma AN-TV, Radio Elshinta Peduli, Dana Kemanusiaan News FM, Pro 2 FM Peduli, Ramaco Peduli dan lain-lain. Dengan potensi sebesar itu, maka sebenarnya ada peluang bagi bangsa ini untuk membiayai sendiri pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Bagaimana dengan Wakaf ?
Secara bahasa, wakaf berati menahan. Secara istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk kebaikan tanpa merusak substansi kebendaannya. M.A. Mannan (2001) menyatkan bahwa wakaf adalah suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Sementara itu, dalam kompilasi hukum Islam pasal 215 juncto pasal 1 (1) PP No.28 tahun 1977, wakaf adalah perwakilan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan kemudian melembagakannya untuk digunakan untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai syariat Islam.

Wakaf sebagai salah satu instrumen penerimaan sosial dalam Islam sudah lama dikenal. Namun demikian, penerapannya di Indonesia hanya dikenal dalam bentuk fixed asset seperti masjid, rumah/bangunan dan tanah, bukan berupa uang tunai (wakaf tunai). Sebagai sebuah instrumen yang dipahami orang Islam sebagai ladang pahala yang tidak terputus, wakaf menjadi sangat diminati oleh kalangan menengah ke atas, karena nilainya yang cukup besar (berupa fixed asset). Data harta wakaf yang tercatat di PP Muhammadiyyah antara lain 2.360 masjid, 8.315 unit sekolah (termasuk pesantren dan perguruan tinggi), 239 unit Panti Asuhan Anak Yatim dan 50 unit klinik dan rumah sakit, serta masih banyak lagi harta wakaf lainnya (H. Chufran Hamal, Studi Kasus Pengelolaan Wakaf Persyarikatan Muhammadiyyah, 2002).

Jika wakaf tunai dapat diimplementasikan, maka bukan tidak mungkin penerimaan dengan instrumen ini menjadi lebih tinggi daripada instrumen lainnya seperti zakat, infaq, shadaqah, ataupun lainnya. Kenapa ? Dengan wakaf tunai, maka instrumen wakaf tidak lagi menjadi monopoli kalangan “berduit”. Kalangan menengah ke bawah pun bisa ikut berpartisipasi. Jika saja terdapat 10 juta saja masyarakat muslim yang mewakafkan dananya sebanyak Rp100 ribu, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp1 trilyun setiap bulan (Rp12 trilyun per tahun). Dan jika diinvestasikan dengan tingkat investasi 10% per tahun maka akan diperoleh penambahan dana wakaf sebesar Rp8 milyar setiap bulannya (100 milyar per tahun). Suatu dana yang tidak dapat dikatakan kecil jika dibandingkan dengan perolehan laba 145 bank nasional yang sebesar Rp9,26 trilyun (Infobank, Juli 2002) ataupun realisasi perolehan PPh tahun 2000 sebesar Rp57 trilyun (Bisnis Indonesia, 9 Juli 2002).

Apakah itu sebuah angan-angan belaka ? Jika melihat tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, maka hal tersebut menjadi sesuatu yang bukannya tidak mungkin dapat terjadi. Apalagi menurut survei tentang pola sumbangan untuk organisasi/kegiatan keagamaan, 84% masyarakat mengaku pernah menyumbang untuk organisasi/kegiatan keagamaan dengan rata-rata sumbangan Rp304.000 per pemberi per tahun (PIRAC, 2002).

Wakaf Tunai
Di Indonesia, wakaf lebih banyak dikenal dalam bentuk properti seperti masjid, bangunan sekolah, tanah dan lain-lain. Padahal beberapa ulama telah lama memperkenalkan konsep wakaf tunai. Mazhab Syafii dan Hambali menyatakan bahwa obyek wakaf dapat berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak, seperti mobil, hewan, rumah dan tanaman. Mazhab Maliki membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan membolehkan mewakafkan uang. Sedangkan mazhab Hanafi membolehkan wakaf digunakan untuk kepentingan usaha dengan sistem mudharabah atau sistem bagi hasil lainnya. Ulama Az-Zuhri (wafat 124 H) menyatakan bahwa wakaf dapat dilakukan dengan dinar dan dirham yang dijadikan modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. KH. Didin Hafiduddhin berpendapat bahwa wakaf tunai dapat dibenarkan secara syariah dengan syarat uang tersebut tetap terjaga dan terpelihara (terjamin keutuhannya).

Dalam bentuk wakaf tunai, sumber dana wakaf menjadi lebih luas menjangkau semua kalangan, dari kalangan atas, menengah hingga kalangan bawah karena nilainya yang beragam dari nilai yang kecil hingga yang besar. Dengan jenis peruntukkannya yang lebih luas ketimbang zakat, maka pengelolaan dana wakaf akan menjadi lebih luas juga. Dengan demikian, potensi wakaf tunai dapat juga dipandang sebagai dana publik yang memang saat ini sedang dibutuhkan. Berapa banyak usaha sektor riil yang akan “hidup” karena implementasi wakaf tunai. Untuk kasus kabupaten Aceh Selatan, maka wakaf tunai pasti akan mampu mengcover kebutuhan dana investasi produk unggulan yang hanya sebesar Rp5,8 milyar dengan 1.718 unit usaha di bidang pangan, sandang dan kulit, kimia & bahan bangunan, logam dan kerajinan umum (Business News 6785/8 Juli 2002 hal-29).

Studi Kasus Pengelolaan Wakaf
Pengelolaan wakaf biasanya dilakukan oleh lembaga yang terpisah dari lembaga pengelolaan zakat, karena memang filosofinya yang berbeda. Tujuan penggunaan dana wakaf lebih luas daripada zakat. Menurut data Karim Business Consultant (2002), survey keberadaaan 104 yayasan wakaf di Suriah, Palestina, Tukri dan Mesir selama tahun 1930 – 1947 menunjukkan data antara lain : 58% berbentuk tanah wakaf yang terkonsentrasi di kota besar dalam bentuk rumah, gedung, tanah dan pertokoan. 35% terkonsentrasi di pedesaan dalam bentuk lahan perkebunan dan 17% berbentuk dinar dan dirham. Survey tersebut, menggambarkan dengan jelas bahwa obyek wakaf berupa uang (dinar dan dirham) sudah cukup lama dikenal. Adi Warman Karim menyatakan bahwa dari hasil survey tersebut juga dapat disimpulkan bahwa bentuk obyek wakaf sangat ditentukan dengan kondisi sosial masyarakat. Semakin maju tingkat sosial masyarakat, maka bentuk obyek wakafnya akan semakin berkembang sesuai dengan kondisi saat itu.

Pengelolaan wakaf di Bangladesh dilakukan oleh Kantor Administrasi Wakaf yang memiliki kewenangan mengambil alih pengelolaan wakaf dari pengelola yang tidak amanah/profesional dan menyerahkannya kepada pengelola lain yang lebih amanah/profesional. Selain itu, Kantor Administrasi Wakaf tersebut juga berwenang mengalihkan obyek wakaf yang tidak produktif dengan cara menjualnya, dan hasilnya dibelikan obyek lain yang lebih produktif (mirip metode ruislag).

Di Amerika, selain harta wakaf dikenal juga pinjaman bank untuk membangun gedung diatas tanah wakaf. Gedung tersebut kemudian disewakan. 80% hasil sewa digunakan untuk membayar pinjaman, sementara 20% hasilnya digunakan untuk operasional. Di Pakistan, harta wakaf digunakan untuk membangun akademi ulama, rumah sakit dan pusat riset. Di Uganda yang jumlah umat Islamnya hanya 25-30% saja, pengelolaan wakaf dilakukan oleh sebuah badan pemerintah yang mirip MUI (Majelis Ulama Indonesia). Badan ini mengelola wakaf yang ditujukan untuk kepentingan sosial seperti masjid, layanan sosial, rumah sakit dan lainnya.

Di Turki, dana wakaf digunakan untuk mendirikan rumah sakit modern, lembaga pendidikan dan layanan sosial, hotel (saat ini telah memiliki 55% saham di Taskin Sheraton Hotel), pabrik air minum, pabrik tekstil, usaha kontraktor dan usaha ekspor impor. Di India terdapat hal yang cukup mengherankan. Pemerintah India yang notabene beragama Hindu berkenan memberikan grant sebesar 32 juta rupee (pada tahun 1984) kepada kantor administrasi wakaf untuk dikelola. Dan ternyata, pengelolaan harta wakaf tersebut menghasilkan lebih dari 100.000 harta wakaf dengan pendapatan sekitar 200 juta rupee per tahun.

Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai
Dengan potensi yang sedemikian besar, maka pengelolaan wakaf tunai secara profesional menjadi suatu harapan bagi kemaslahatan ummat. Harapan terbesar ummat saat ini adalah bank syariah, yang merupakan salah satu lembaga profesional dalam bidang keuangan. Kenapa harus bank syariah ? Hal ini sesungguhnya merupakan hal yang niscaya dalam rangka menjaga kemurnian dan kesucian ibadah yang dilakukan oleh nasabah.

Ada beberapa peran bank syariah dalam pengelolaan wakaf tunai, yakni penerima dan penyalur dana wakaf, pengelola ataupun custody. Sebagai penerima, bank syariah dapat menggunakan jaringan cabangnya untuk mengumpulkan dana wakaf diri masyarakat. Pengalaman sebagai bank penerima setoran ini telah lama dilakukan sebagaimana halnya pada pelaksanaan penerimaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dananya kemudian diserahkan kepada lembaga wakaf yang ditunjuk oleh pemerintah ataupun lembaga swasta lainnya yang profesional dibidangnya. Sebagai tanda teriuma, bank dapat menerbitkan sertifikat wakaf yang mendapat pengesahan dari pemerintah.

Peran yang kedua adalah sebagai pengelola dana wakaf. Pada peran yang satu ini, bank dapat bertindak hanya sebagai pengelola dana wakaf dalam bentuk investasi dalam berbagai bidang yang prospektif. Sumber dana wakaf dapat berasal dari lembaga pengumpul wakaf lainnya, baik swasta maupun pemerintah. Hasil pengelolaan dana wakaf tersebut kemudian akan dikembalikan kepada lembaga wakaf untuk disalurkan kepada maukuf alaih (pihak yang berhak menerima manfaat wakaf). Peran ketiga yang dapat dilakukan bank adalah sebagai pihak yang mendapat kepercayaan untuk mengelola administrasi dan dokumen harta wakaf dari badan/lembaga pengumpul wakaf. Pada peran ini, bank bertindak atas nama lembaga wakaf yang telah ditunjuk.

Namun demikian, sebagai institusi yang profesional dan dipercaya, maka bank sebenarnya dapat saja melaksanakan ketiga peran tersebut, yakni sebagai penerima, pengelola dan penyalur dana wakaf. Dengan memanfaatkan jaringan cabangnya, maka perolehan dan penyaluran wakaf tunai dapat dilakukan secara lebih optimal. Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah kewajiban bank syariah untuk menjamin keberadaan dana wakaf tersebut. Skema implementasi keterlibatan bank syariah dalam penerimaan, pengelola dan penyalur dana wakaf dapat dilihat pada Gambar 1.

Wakif
Bank Syariah
Hasil usaha
Penyaluran & pengelolaan dana
Maukuf alaih
Keterangan :
1. Wakif menyerahkan dana wakaf ke bank
2. Bank menyalurkan dana untuk usaha
3. Hasil usaha
4. Nilai pokok dikembalikan ke bank
5. Laba usaha diberikan ke maukuf alaih melalui bank
Laba
Pokok
5
5
4
3
2
1
Gambar 1. Skema penyaluran dana wakaf oleh bank syariah

Pengelolaan wakaf tunai oleh perbankan syariah, tidak hanya dimungkinkan semata-mata karena aspek teknis belaka, akan tetapi diharapkan juga dapat memberikan kontribusi optimal bagi perkembangan perbankan syariah itu sendiri. Beberapa dampak positif atas dikelolanya wakaf tunai oleh perbankan syariah adalah sebagai berikut:
1. Menambah alternatif perolehan pendapatan perbankan syariah.
2. Meningkatkan citra positif bank syariah.
3. Meningkatkan keberadaan (eksistensi) perbankan syariah, karena sosialisasi wakaf tunai kepada masyarakat, dengan sendirinya juga merupakan sosialisasi bagi perbankan syariah itu sendiri.
4. Keberhasilan sosialisi dan pengelolaan dana wakaf tunai adalah menyangkut pengelolaan dana publik yang cukup besar. Dampak lebih jauh, diharapkan akan mendorong bank-bank non-syariah untuk melakukan kegiatan perbankan atas prinsip syariah, yang pada akhirnya hal ini akan meningkatkan perkembangan perbankan syariah.

Penutup
Mencermati peluang dan historikal pengelolaan dana wakaf baik di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya, dapat ditarik benang merah korelasi antara peluang, pengelolaan yang profesional dan hasil atau manfaat yang akan diterima oleh ummat. Ditengah kondisi krisis seperti saat ini, keinginan masyarakat tidak akan pernah pudar dalam hal berderma, apalagi bagi orang-orang sukses yang semakin bijak dan memahami intisari kehidupan di dunia ini. Semakin orang memahami intisari kehidupan ini, semakin tinggi tingkat kepedulian mereka. Hal ini harus ditangkap sebagai peluang yang tak pernah putus dalam pengumpulan dana wakaf. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana mengelola dana-dana wakaf tersebut agar diperoleh implikasi yang optimal bagi kemaslahatan ummat. Pada akhirnya harus disadari bahwa semua harapan masyarakat untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik dari pengelolaan wakaf secara profesional mau tidak mau telah menjadi beban dan tanggung jawab perbankan syariah. Bagaimana bank syariah ?
Wallahu’alam bishawab

Sunarto Zulkifli

Potensi Pengelolaan Dana Wakaf Tunai

2008-04-09T20:57:00.001-07:00

Apa itu Musyarakah?

2008-04-05T02:58:00.000-07:00

Setelah membahas tentang Murabahah, sekarang kita akan membahas ttg musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama (syirkah) antara 2 orang atau lebih untuk berusaha, kemudian setelah mendapatkan hasil akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati.

Contoh: Ibu Aghniya memiliki uang Rp350 juta dan ingin membuka usaha jual beli motor. Namun usaha tersebut membutuhkan modal minimal Rp500 juta. Untuk itu, ia datang ke bank syariah untuk mendapatkan tambahan modal. Setelah dianalisa oleh bank, ibu Aghniya mendapatkan tambahan modal sesuai yang diinginkan dengan nisbah bagi hasil 30% untuk bank dan 70% untuk ibu Aghniya. Inilah yang disebutkan sebagai musyarakah.

Apa bedanya dengan di bank konvensional?

1. Pada musyarakah, bank menanggung risiko ketidakpastian hasil karena harus menunggu kinaerja usaha nasabah terlebih dahulu. Jika usaha menghasilkan omzet Rp200 juta, maka bank akan menerima bagi hasil sebesar Rp60 juta (30%). Jika bulan berikutnya omzet nasabah turun menjadi Rp100 juta, maka bank hanya akn mendapatkan bagi hasil Rp30 juta saja.

Sedangkan di bank konvensional ditetapkan bunga yang besarnya pasti tanpa harus tergantung kinerja usaha nasabah. Meskipun usaha nasabah sedang turun ataupun naik, pendapatan bank konvensional tetap sama.

2. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan di bank syariah menggunakan nisbah bagi hasil.

3. Bank konvensional tidak peduli kinberja usaha nasabah, sedangkan bank syariah sangat tergantung kinerja usaha nasabah.

Menurut saya, prinsip musyarakah lebih fair ketimbang kredit modal kerja di bank konvesnional. Bagaimana pendapat anda?

Apa itu MURABAHAH?

2008-04-03T05:29:00.000-07:00

Saya mau share...

Anda yang pernah denger atau baca ttg bank syariah pasti pernah denger/baca ttg MURABAHAH. Nah, apa sih itu murabahah?

Murabahah artinya akad transaksi menjual suatu barang dengan mengambil keuntungan tertentu dari harga beli semula. Contoh: Bapak Rizqu membeli sepeda seharga Rp1 juta. Kemudian ia menjualnya kembali kepada Ibu Azka seharga Rp1,2 juta. Inilah yang disebut murabahah. Dalam bahasa Arab, keuntungan Rp200 ribu (1,2 juta - 1 juta) disebut ribhun (kelebihan). Makanya transaksi seperti demikian disebut MURABAHAH.

Dalam prakteknya, Bank Syariah bisa memberikan pembiayaan (kredit) dengan akad Murabahah. Artinya, akan membeli suatu barang dengan harga tertentu dan menjualnya kembali dengan harga baru setelah ditambah tingkat keuntungan bank, dengan sistem pembayaran diangsur.

Contoh: Bapak Muhammad berencana memiliki sebuah mobil seharga Rp300 juta. Bank Syariah akan membeli secara tunai mobil tersebut kepada dealer dan menjualnya kembali kepada Bapak Muhammad seharga Rp350 juta tetapi diangsur selama 2 tahun.

Lho, jadi apa bedanya dengan bank konvensional?

1. Transaksinya adalah jual beli, jadi obyeknya mobil bukan uang dan harus disebutkan didalam akad. Sementara, di bank konvensional transaksinya adalah meminjamkan uang, bukan transaksi jual beli mobil.

2. Harga jual mobil dari bank kepada Bapak Muhammad tidak akan berubah hingga masa angsuran berakhir. Kenapa? karena obyek transaksi adalah mobil bukan uang. Sementara di bank konvensional, nilai angsuran akan sangat tergantung fluktuasi suku bunga di pasar uang. Apabila suku bunga naik, maka angsuran pun akan naik. Saat ini, ada juga bank konvensional yang berani angsuran fix, tetapi biasanya hanya terbatas 1 atau 2 tahun, selebihnya tergantung suku bunga pasar...

Jadi manfaat buat pengguna bank syariah adalah bisa memperkirakan dengan pasti pengeluaran yang harus dipersiapkan selama jangka waktu tertentu, tanpa takut flukttuasi tingkat suku bunga.

Gimana? Kalau menurut saya ini jauh lebih unggul, dan pastinya lebih syariah dan berkah. Ada pendapat lain?

Gimana ya cara layout blog?

2008-04-03T01:16:00.001-07:00

Hi friends...

Saya ingin menambahkan beberapa fasilitas di blog ini seperti counter pengunjung. Gimana ya caranya...? mohon bantuan dong..., maklum baru belajar nih..

Thanks

Bisa gak bank syariah beli asset?

2008-04-03T00:57:00.000-07:00

Baru saja saya kedatangan seorang bapak tua. Beliau mendengar di bank syariah ada produk pembiayaan jual beli alias murabahah. Beliau datang membawa sertifikat rumah dan meminta tolong agar bank membeli aset tersebut. Saya tanya Bapak itu, kenapa mau jual rumah datang ke bank syariah. Padahal biasanya, orang datang ke bank syariah itu dalam kondisi ingin pembiayaan untuk beli rumah. Dengan kalimat sederhana Bapak itu bilang, "kan tertulis di brosur ada produk pembiayaan jual beli..., kenapa cuma untuk beli rumah saja, dan tidak jual?".

Saya jelaskan bahwa saat ini bank syariah hanya melayani pembiayaan untuk beli rumah. Namun demikian, untuk memenuhi keinginan bapak itu, saya nyatakan bahwa saya akan membantu bapak itu menemukan pembeli rumah tanpa ada komitmen keharusan tentunya. Bapak itu bisa menerima dan kembali pulang.

Setelah itu, saya jadi berfikir... Bapak itu tidak salah. Seharusnya bank syariah bisa menyediakan layanan yang mempertemukan penjual dan pembeli. Tidak hanya menyediakan layanan pembiayaan beli rumah saja. Tinggal bikin SOPnya saja, biar tidak dibilang bikin usaha dalam bank. Biar jelas komisinya lari kemana... tidak lari ke kantong individu (nanti dibilang makelar lagi.. he..he..).

Ide saya, bank syariah perlu menyediakan ruangan khusus yang menampilkan seluruh jaringan dan produk nasabah pembiayaannya di ruang tunggu. Sehingga nantinya orang bisa melihat peluang bisnis saat datang ke bank syariah. Artinya, bank syariah nantinya akan menjadi mediator.

Ok.. siapa yang mau duluan merealisasikan ide ini...?

Alhamdulillah.. target tercapai

2008-03-31T01:30:00.000-07:00

Alhamdulillaah... setelah perjuangan panjang tim... akhirnya target pendanaan capai juga... So, tinggal tunggu bonus dari Kantor Pusat nih. he..he...

Happy Selling

Target Akhir Triwulan...

2008-03-30T19:27:00.000-07:00

Alhamdulillah, ada kabar dari Kantor Pusat. Saat doa pagi senin minggu lalu di Kantor Pusat, nama Cabang kami disebut 2 kali. Yang pertama sebagai satu dari 3 cabang terbaik dari sisi Growth Pembiayaan (credit growth exposure). Itu data per tanggal 19 Maret 2008. Insya Allah akan ditingkatkan terus hingga akhir triwulan ini.

Sedangkan penghargaan satu lagi adalah dari sisi Kepatuhan. Cabang kami termasuk satu dari 5 cabang terbaik kategori Certificate of Compliance.

Tapi sayang nih, dari sisi pendanaan (funding), cabang kami masih kurang. Karena ada pencairan deposito dalam jumlah besar menjelang akhir bulan kemarin. So, harus kerja keras lagi nih sampai jam 13 siang ini. Mohon doanya ya... plus kalo bisa bantu-bantu kontak saya yah... he..he.. insya Allah akan ada pelayanan lebih kok....

Perlu Sosialisasi Gencar

2008-03-29T20:35:00.000-07:00

Sabtu kemarin, saya berkunjung ke 2 pengusaha. Keduanya merupakan nasabah prioritas di beberapa bank, baik domestik maupun internasional. Pengusaha pertama adalah pengusaha Cina. Dari ceritanya, ia memiliki rekening di beberapa bank konvesional. Bank pilihan utamanya adalah BCA. Alasannya adalah kemudahan dan kecepatan transaksi. Tentang bank syariah, ia tidak banyak tahu, karena banyak istilah yang tidak dimengerti. Setelah saya berikan penjelasan, ia menyatakan bersedia asalkan bisa mengakomodasi kebutuhan transaksi bisnisnya.

Pengusaha satunya lagi adalah pengusaha pribumi muslim. Ia hanya bertransaksi di bank dimana mitra bisnisnya berbank. Ironisnya, tidak ada satu pun yang syariah. Karena sudah berusia sepuh, ia tidak ambil pusing tentang bank syariah yang penting bisnisnya berjalan. Setelah saya tanya lebih lanjut, ia memang belum tahu banyak tentang operasional bank syariah. Dan akhirnya ia bersedia menjadi nasabah bank syariah.

Hikmah yang saya peroleh dari perjalanan kemarin adalah bank syariah perlu banyak melakukan sosialisasi kepada para masyarakat. Selain itu perlu dipertimbangkan untuk menggunakan istilah-istilah yang lebih "dekat" dengan masyarakat. Meskipun tetap perlu melakukan sosialisasi istilah islam.

Contoh:
Murabahah - bisa diganti menjadi Pembiayaan Jual Beli
Musyarakah - Pembiayaan Bagi Hasil
Ijarah - Pembiayaan Sewa
Dll.

Semoga bank syariah lebih cepat dikenal....

SEJARAH BANK SYARIAH

2008-03-27T23:37:00.000-07:00

Sejarah Dunia

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis.[1] Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah islam.

Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Dia Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Sejarah Indonesia

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. [2].Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Sistem syariah juga telah digunakan oleh Bank Perkreditan Rakyat, saat ini telah berkembang 104 BPR Syariah.

LOGO ISLAMIC BANK

2008-03-27T23:06:00.000-07:00

Logo baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nantinya seluruh bank syariah harus menggunakan logo ini disamping logo bank dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk memasarkan persepsi tentang Islamic Bank.

INVESTASI BERLIPAT GANDA

2008-03-26T18:40:00.000-07:00

Empat prinsip dasar perbankan syariah secara simultan dan makro akan menimbulkan beberapa ekses positif antara lain : menghidupkan iklim investasi di sektor riil, menghapus budaya malas berusaha, pembebasan bank dari negative spread dan barakah/rahmat dari Allah SWT. Bank syariah tidak mengenal transaksi jual beli uang sebagaimana terjadi di sistem perbankan konvensional. Bagi bank syariah, uang hanyalah merupakan alat tukar dan bukannya alat untuk menghasilkan uang. Pada sistem perbankan konvensional, peredaran uang tidak hanya di sektor riil tetapi juga terjadi di PUAB (Pasar Uang Antar Bank). Dalam sistem PUAB ini, uang diperjualbelikan seperti layaknya barang komersial. Bank konvesional yang “berhamba” kepada sistem bunga, hampir bisa dipastikan mendahulukan penyaluran dana di pasar uang ketimbang sektor riil. Alasannya, penyaluran dana di pasar uang selain aman juga likuid, sementara penyaluran di sektor riil sangat berisiko tinggi. Jika perbedaan pendapatan bunga dari sektor riil sama saja dengan di pasar uang, maka dapat dipastikan bank konvensional akan mendahulukan penyaluran dananya di pasar uang. Pilihan untuk menyalurkan dana di sektor riil hanya dilakukan jika tingkat risiko dapat diminimalisir sementara pendapatan bunganya lebih besar daripada tingkat suku bunga di pasar uang. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dalam sistem bank konvensional, sektor riil merupakan second way out atau pilihan terakhir. Sementara itu, dalam sistem perbankan syariah, konsentrasi perputaran uang lebih diarahkan kepada sektor riil karena tidak dikenal transaksi jual beli uang. Dengan demikian, sangat jelas bahwa perbankan syariah lebih menghidupkan sektor riil ketimbang sektor moneter (pasar uang).

Dampak kedua implementasi sistem perbankan syariah adalah menghapus budaya malas berusaha. Hal ini terindikasi dari proses edukasi bank syariah untuk mengubah persepsi masyarakat dari “menabung” menjadi “berinvestasi”. Istilah penabung atau deposan sebagaimana dikenal sistem bank konvensional diganti secara perlahan dengan istilah investor dalam sistem bank syariah. Hal ini sangat kentara dari proses pemberian return setiap bulan yang berfluktuasi tergantung kepada kinerja usaha. Nasabah bank syariah dibiasakan untuk menerima return yang fluktuatif, sangat berbeda dengan nasabah bank konvensional yang senantiasa mendapatkan return yang pasti dan tetap. Hal ini tentunya merupakan salah satu proses edukasi masyarakat terhadap sistem investasi atau lebih jauh lagi sistem usaha sektor riil. Masyarakat diedukasi untuk bisa berfikir dan berinvestasi secara rasional, yakni menerima risiko untung dan rugi. Bukankah orang yang menginginkan usahanya selalu untung justru adalah orang yang sangat tidak rasional ? Pada akhirnya masyarakat akan terbiasa untuk hidup berinvestasi atau berusaha.

Ekses yang ketiga adalah meniadakan negative spread yang senantiasa ditakuti oleh perbankan konvensional. Dalam sistem perbankan syariah, bank syariah tidak pernah berjanji untuk memberikan return yang tetap, melainkan fluktuatif tergantung kinerja usaha. Dengan demikian, bank syariah tidak perlu mencari biaya tambahan untuk mengatasi pendapatan bagi hasil yang rendah saat kinerja usaha turun sebagaimana terjadi di bank konvensional.

Dampak lainnya yang tampaknya sudah pasti adalah rahmat dan barakah Tuhan. Bukankah meninggalkan larangan Tuhan akan riba merupakan sebuah tindakan kebaikan yang akan diganjar pahala ? Apalagi kemudian diganti dengan alternatif transaksi berupa transaksi yang dianjurkan yakni jual beli dan bagi hasil. Dapat dipastikan pahalanya akan berlipat ganda. Jika kita mengambil analogi sistem pernikahan, maka kita akan lihat berapa besarnya kebaikan yang Allah berikan. Sebagian besar ulama memandang proses penyaluran kebutuhan biologis kepada istri merupakan kebaikan besar yang akan diganjar pahala berlipat ganda karena merupakan kebalikan atas larangan Tuhan atas perilaku zina. Mengambil analogi ini, maka menabung di bank syariah tidak hanya akan memperoleh pahala karena mematuhi larangan Tuhan untuk menjauhi riba, tetapi juga memperoleh pahala karena mengikuti anjuran untuk melakukan transaksi halal seperti jual beli atau bagi hasil. Allah berfirman : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (QS. Al-Baqarah : 275). Dengan demikian, berinvestasi di bank syariah akan mendapatkan 2 kebaikan yakni menjauhi larangan dan mengerjakan perintah Tuhan.

Selanjutnya, jangan kaget jika setiap kebaikan yang dilakukan akan dibalas lebih dari 700 kali lipat oleh Tuhan. Lihat saja janji Allah SWT. : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir menghasilkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Baqarah : 261). Bukankah berinvestasi di bank syariah sama artinya dengan menafkahkan sebagian harta membantu bekembangnya sistem ekonomi Islam ?

SISTEM PERBANKAN ISLAM

2008-03-26T18:38:00.000-07:00

Sistem perbankan syariah dibangun diatas 4 (empat) prinsip utama antara lain : universalitas, transaparansi, partnership, dan keadilan. Atas dasar prinsip universalitas, perbankan syariah memandang bahwa setiap orang akan diperlakukan sama tanpa melihat latar belakang suku, agama, ras dan golongan. Hal ini terbukti dari pengamatan bahwa ternyata yang berhubungan dengan bank syariah tidak mesti beragama Islam, tetapi juga berbagai agama dan etnis. Bahkan pada beberapa kasus terdapat karyawan beragama non-Islam, yang menempati posisi-posisi yang penting dalam bank syariah.

Prinsip yang kedua adalah transparansi. Perbankan syariah, mau tidak mau harus terbuka menginformasikan mengenai kinerjanya, karena merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem sistem bagi hasil. Itulah makanya, bank syariah diharuskan menerbitkan laporan keuangan setiap bulannya agar masyarakat tahu nilai bagi hasil yang akan diterimanya. Prinsip ketiga yang diusung oleh perbankan syariah adalah kemitraan. Dalam sistem perbankan syariah, masing-masing pihak yang terlibat yakni nasabah penabung (baca : investor), bank syariah dan pengusaha (nasabah pembiayaan bank syariah) ditempatkan pada posisi yang sama dan saling ketergantungan. Jika pengusaha dapat meningkatkan kinerja usahanya, maka tingkat return yang diperoleh pengusaha juga akan semakin tinggi. Dengan demikian, tingkat bagi hasil yang akan diterima bank syariah pun akan meningkat. Apabila pendapatan bank syariah meningkat, maka pendapatan yang akan diperoleh nasabah investor juga akan semakin tinggi. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kinerja usaha pengusaha, maka semakin tinggi tingkat return yang akan diterima nasabah investor, demikian juga sebaliknya. Sangat berbeda dengan sistem bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Bank diharuskan membayar kewajiban bunga yang besarannya tetap meskipun sektor usaha sedang turun kinerjanya.

Prinsip keempat yang melekat pada sistem perbankan syariah adalah keadilan. Prinsip keadilan tercermin dari kenyataan bahwa bank syariah senantiasa mengambil keuntungan dari setiap transaksi secara adil, salah satunya terlihat dari transaksi sistem bagi hasil. Proses bagi hasil sangat ditentukan dari tingkat pendapatan nasabah yang mungkin saja fluktuatif dan bukan dari nilai pokok yang besarannya tetap dan tidak tergantung kinerja usaha. Selain itu, prinsip keadilan juga diterapkan pada tujuan investasi bank syariah yang diarahkan hanya kepada sektor usaha yang halal saja. Bisakah anda bayangkan betapa ruginya atau bisakah hati umat Islam merasa tenang jika uang yang disimpan di bank konvensional ternyata disalurkan ke sektor usaha non-halal seperti peternakan babi, minuman keras dan lain-lain ? Apalagi jika kita tahu bahwa uang yang kita makan sekeluarga adalah hasil investasi dari usaha non halal tersebut ? Padahal selama ini nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak-anak kita adalah senantiasa memakan makanan yang halal. Bank syariah senantiasa bertindak adil dengan berinvestasi di sektor halal saja. Dengan demikian setiap orang akan merasa aman akan penggunaan dananya. Bukankah Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa orang berharta itu akan ditanya di akhirat nanti : “Dari mana hartamu dan untuk apa ?”.