DPR Isyaratkan Orang Syariah Masuk Dewan Komisioner OJK

RMOL.Para bankir rupanya mendukung upaya pemerintah memperkuat lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mempercepat pemilihan anggota komisioner melalui panitia seleksi (Pansel) pada Januari ini. Mereka yakin, OJK bisa menjadi lembaga handal dan independen dalam mengawasi stabilitas keuangan.

Menurut Presiden Di­rek­tur BCA Jahja Setiaatmadja, kebe­radaan OJK tinggal me­ne­ruskan pengawasan dari otoritas moneter dan berkoordinasi de­ngan pasar modal serta Bank Indonesia (BI). Diha­rap­kan pe­ngawasan atas lembaga keuang­an bank maupun nonbank akan lebih lengkap sehingga dapat men­­ce­gah dampak krisis global.

”Kami yakin pemerintah bisa memberikan yang terbaik kepada perbankan di Indonesia, khusus-nya dalam pengawasan. Perali­han BI ke OJK, tidak berarti pe­ngawasan menjadi buruk. Justru itu akan lebih baik, karena didu­kung dengan koordinasi antar lem­banga lain,” kata Jahja ke­pa­da Rakyat Merdeka, kemarin.

Untuk komposisi komisioner, Jahja menyerahkan kepada oto­ri­tas yang berwenang dalam me­lakukan seleksi terse­but. Dia berharap, proses pansel komi­sioner bisa dilakukan secara kre­dibel dengan melihat kuali­tas, integritas dan eksebilitas.

”Saya yakin pemerintah dapat memberikan yang terbaik buat pertumbuhan perbankan ke de­pan. Ya kita lihat saja nanti,” katanya.

Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Syakir Sula me­ng­­inginkan, salah satu anggota di komisioner OJK diisi oleh orang yang mengerti mengenai eko­nomi syariah, karena pasar sya­riah cukup besar di Indonesia.

“Terjadinya krisis global, me­nem­patkan ekonomi syariah men­jadi solusi krisis. Indonesia ma­yo­ritas Muslim dan diprediksi akan memimpin perkembangan eko­no­mi syariah. Makanya, kita juga akan menyusun roadmap pem­ba­ngunan ekonomi sya­riah 10 tahun ke depan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Zulkieflimansyah men­du­kung orang yang mengerti eko­nomi syariah duduk di Ko­mi­soner OJK. “Kami kira itu usul­an yang baik dan perlu diper­hatikan. Karena selama ini per­hatian pe­merintah terhadap industri sya­riah masih minim,” kata Zul­kiefimansyah, kemarin.

Siapa sosok yang tepat mengisi posisi itu, politisi PKS ini me­ngatakan, dengan terpilihnya Mu­liaman Ha­dad sebagai Deputi Gu­bernur BI, pasar syariah akan lebih bergairah lagi. “Saya yakin di ba­wah naungan Muliaman Ha­dad, industri syariah akan lebih baik lagi,” pungkasnya.

Menteri Keuangan Agus Mar­towardojo mengatakan, Panitia Seleksi (Pansel) OJK ditargetkan dibentuk sebelum Februari 2012. Pansel yang berjumlah 9 orang itu, akan menyeleksi nama-na­ma ca­lon Dewan Komisioner se­be­lum dise­rahkan kepada Presiden.

“Sebelum 21 Januari 2012, ke 9 panitia seleksi OJK harus sudah terbentuk. Ke­ 9 orang anggota pan­sel itu terdiri atas tiga orang dari pe­merintah dan dua orang dari BI. Sisanya dari ka­langan perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non bank dan aka­demisi atau analis serta ekonom masing-masing mengirimkan satu orang,” jelas Agus.

Terkait banyaknya komposisi pemerintah dalam panitia seleksi tersebut, menurut Agus, hal itu merujuk pada Undang-Undang OJK. “Kita lihat Undang-Un­dang, unsur pemerintah memang lebih banyak,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]