Geliat Bisnis Gadai Syariah Perbankan

Jakarta, (16/09). Gadai Syariah bisa dipergunakan untuk meminjam uang dengan cara dua akad, yakni cara pertama, akad ijarah, yakni memberikan nilai terhadap barang yang dititipkan pada ijarahnya atau barang gadaiannya, emas perhiasan maupun emas batangan dan cara kedua, dengan sistem akad qard atau sewa terhadap barang yang dititipkan.

Agam Ayatullah, selaku Pimpinan Bidang Operasional Kantor Cabang BNI Syariah Jakarta Timur, mengatakan, BNI Syariah bukan hanya bisa digunakan sebagai tempat menjual produk-produk yang sifatnya intermediasi untuk nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai yang mengeluarkan kewenangan, tetapi ternyata BNI Syariah bisa digunakan pula untuk tempat menggadaikan emas perhiasan maupun emas batangan untuk keperluan ekonomi masyarakat luas.

“Alhamdulillah, respon dari masyarakat kita terhadap Pegadaian Syariah ini ternyata banyak sekali yang merespon secara positif. Perkembangannya untuk sekarang ini di kantor-kantor cabang BNI Syariah yang di bawah enam bulan, jumlah mereka sudah bisa mencapai outstanding cukup tinggi sekali, kurang lebih tiga miliar untuk satu kantor cabang, setiap tahunnya. Itu untuk yang pertumbuhan rahnnya (nasabah). Respon masyarakat kita cukup bagus adanya, dan itu membuktikan Pegadaian BNI Syariah bertahan dari terpaan institusi pegadaian yang ada saat ini,” ujar Agam Ayatullah kepada wartawan, di ruang kerjanya,

Diakuinya, nilai tawar untuk emas perhiasan dan emas jenis batangan di Pegadaian Syariah Kantor Cabang BNI 46 Syariah Jakarta Timur berbeda dengan di daerah.

“Jadi memang sebetulnya sedikit agak sulit dibandingkan dengan di wilayah daerah, karena membentuk karakter rahnnya itu, karena karakter masyarakat di daerah belum terbentuk, karena orang-orang di sana masih melihat Perum Pegadaian sebagai satu-satunya institusi untuk menggadaikan barang,” terang Agam.

Sedangkan gadai syariah di BNI Syariah, lanjutnya, menggunakan konsep akad ijarah, artinya, memberikan nilai terhadap barang yang dititipkan, dan satu lagi akad kod atau sewa barang titipan.

“Bedanya lagi antara Pegadaian Syariah di BNI Syariah dengan Perum Pegadaian, kita melakukan taksiran harga terhadap sebuah produk gadai, itu yang kita berikan ijroh adalah dari taxasi (taksiran harga) kita. Sedangkan yang di konvensional atau Perum Pegadaian, itu terhadap pemberian pembiayaannya, baru melakukan perhitungan terhadap pembiayaan. Jadi berbeda dengan kami,” tegasnya.

Dia mencontohkan, kalau si penggadai memunyai 100 gram emas, ia akan menaksir harga emas itu senilai Rp300 ribu. Maka, dari Rp300 ribu itu pihak Pegadaian Syariah mendapatkan ujrohnya, 1,6% per bulan. Tetapi kalau konsep di konvensional, dinilai bukan dari taksiranya, tetapi dari taksir-taksiran dikalikan berapa persen yang akan dia berikan kepada si pihak penggadai, setelah menjadi pembiayaan, baru dia kalikan lagi dengan pembiayaan itu. Jadi konsep kita adalah ujroh, sekadar dia hanya menitipkan bahwa dia punya pembiayaan disini, sifatnya hanya menitipkan. Dan setelah itu, kita mintakan sewanya.

“Yang membedakan secara jelas bahwa kita tidak memberikan biaya tambahan atau bunga dalam hal ini. Kalau yang konvensional, mengenakan bunga, karena dia mengenakan terhadap objek pembiayaannya, kalau kita, terhadap sewa barangnya bukan terhadap objek pembiayaannya,” terangnya.

Untuk jangka waktu lelangnya pun antara perbankan syariah dengan Perum Pegadaian, sambungnya, sangat berbeda.

“Kalau di konvensional itu setelah tiga bulan, barang si penggadai bisa diambil atau dilelang oleh Perum Pegadaian, tetapi kalau di BNI Syariah, pada prinsipnya ketika tiga bulan kita kasih tenggang waktu 60 hari ditambah 14 hari, itu adalah warning (peringatan) untuk si nasabah atau rahn untuk mengembalikan atau memperpanjang masa gadainya, kalau selama 14 hari itu dia tidak memperpanjang, baru kita adakan lelang. Di kita jangka waktu lelang 60 hari ditambah 14 hari,” ungkapnya. (Agus Y www.pkesinteraktif)

Muslim Tatarstan Rusia Ingin Belajar Bank Syariah RI

London (ANTARA News) - Umat Muslim di wilayah Republik Tatarstan, Kazan, Rusia, berkeinginan untuk mempelajari Bank Syariah dari Indonesia yang dinilai punya pengalaman luas. Keinginan itu terungkap dalam pembicaraan antara Dubes Hamid Awaludin dengan dan Mufti Gusman Iskhakov, Ketua Dewan Ulama Republik Tatarstan, Federasi Rusia, kata M. Aji Surya, Counsellor KBRI Moskow kepada koresponden ANTARA London, Selasa waktu setempat.

Dubes Hamid Awaludin mengadakan kunjungan kerja ke Kazan dalam rangka silaturahmi Ramadhan dengan para ulama di wilayah Republik Tatarstan, Rusia. M Aji Surya mengatakan Ketua Dewan Ulama Republik Tatarstan dari Federasi Rusia itu juga membicarakan tentang pentingnya penyelenggaraan haji serta menjaga toleransi umat beragama yang dinilai amat penting bagi pembangunan secara umum.Mufti Gusman menyebutkan, dengan jumlah umat Islam di Rusia yang mencapai 25 juta dan merupakan umat kedua terbesar setelah Ortodoks, wilayah ini memiliki kepentingan untuk mendirikan sistem ekonomi dengan perbankan secara Islam. "Sejauh ini aturan nasional belum memungkinkan. Kita masih tunggu waktu. Tidak lama lagi Insya Allah kran akan dibuka," ujarnya sambil memaparkan pendekatannya dengan kalangan penguasa.

Mufti Gusman menilai Indonesia memiliki pengalaman cukup panjang dalam pengelolaan bank syariah. Disebutkannya bank syariah di Indonesia tetap tegar di tengah goncangan badai ekonomi nasional maupun internasional. Itu juga yang menyebabkan beberapa pejabat Dewan Mufti Rusia ingin bank syariah di Indonesia memberikan pelatihan di Rusia.

Menanggapi hal tersebut, Dubes Hamid menyatakan akan mengkomunikasikannya dengan Jakarta dan mengajak mereka untuk terjun dalam pelatihan di Rusia. Bila memungkinkan, nantinya calon bankir Islam di Rusia dapat belajar praktek di bank syariah Indonesia, ujarnya.

Selain itu, Mufti Ishakov juga menyampaikan keinginan umat Islam Tatarstan untuk belajar dari Indonesia tentang penyelenggaraan haji baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Dengan maraknya kebebasan beragama di Rusia saat ini, pada tahun lalu sebanyak 3000 umat Islam dari Tatarstan menjalani ibadah haji. Menurut M Aji Surya dengan jumlah umat Muslim yang terus bertambah, mereka ingin belajar pengalaman Indonesia yang setiap tahun menangani ratusan ribu jamaah.

Selain bertemu dengan Mufti dan tokoh Islam di Kazan, Dubes Hamid Awaludin juga di jamu berbuka puasa bersama para ulama setempat yang dilanjutkan dengan Sholat Tarawih bersama umat Islam di Kazan.(*)

Sumber: AntaraNews

Wakaf Uang Harus Melalui Bank Syariah

Kamis, 10 September 2009

Jakarta (ANTARA News) - Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku badan independen menyambut baik atas terbitnya Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang yang mewajibkan penerimaan wakaf uang harus melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). "Peraturan Mentari Agama itu telah ditandatangani Menag sejak 29 Juli 2009 lalu, dan kita terus menginformasikannya kepada masyarakat," ujar ketua BWI Tholhah Hasan dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Tholhah menghimbau kepada seluruh nazhir (pengelola) wakaf uang untuk mengikuti aturan yang tertera dalam Peraturan Menag itu. Wakaf uang, dalam kajian perwakafan, termasuk jenis wakaf berupa harta benda bergerak. Wakaf jenis ini terbilang baru karena sebelumnya, wakaf di Indonesia hanya berupa tanah dan bangunan.

Salah satu hal penting yang harus diketahui adalah mekanisme penerimaan wakaf uang. Wakaf uang tidak dapat langsung disalurkan kepada nazhir, tapi harus melalui LKS-PWU. Saat ini, LKS-PWU yang sudah siap adalah lima bank syariah, yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah. "Mereka itu telah ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-PWU," ujar Tholhah.

LKS-PWU juga bertindak sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). "Setiap orang yang berwakaf uang di bank syariah, maka akan mendapat sertifikat wakaf uang," kata Tholhah.

Selama ini, berdasarkan pengamatan Litbang BWI, ada beberapa nazhir wakaf uang yang menerbitkan SWU sendiri. Ada juga, nazhir yang bekerjasama dalam penerimaan wakaf uang dengan selain lima bank syariah di atas.

"Sekarang, sejak terbitnya PMA, hal tersebut tidak diperbolehkan," kata Tholhah.

PMA No.4 tahun 2009 terdiri dari 6 bab dan 15 pasal. Di dalamnya memuat segala hal ihwal ikrar wakaf, pendaftaran, pelaporan pengelolaan, dan pengawasan nazhir. Untuk lebih lengkapnya, dapat diunduh di website Badan Wakaf Indonesia (www.bw-indonesia.net). (*)

Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinimati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (Islamic Financial Services Board), AAOIFI dan IIFM.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dgn sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah
Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Selanjutnya berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari grand strategy pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu up-date dan user friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau beyond banking”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan value yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sumber: www.bi.go.id

Kesepakatan 14 Bank Besar Harus Didukung Dengan Pengendalian Lembaga Dana Pensiun

Kesepakatan 14 bank besar mengenai maksimum suku bunga simpanan menjadi sebuah harapan bagi sektor dunia usaha. Bayangkan apabila hal ini dapat terealisasi, maka suku bunga pinjaman akan turun drastis. Meskipun masih banyak faktor lain yang menjadi pemicu keberhasilan peningkatan dunia usaha, namun penurunan suku bunga pinjaman akan menjadi darah segar bagi pengembangan dunia usaha.

Sayangnya, banyak pengamat yang menyangsikan efektifitas kesepakatan ini. Berbagai prediksi negatif bermunculan dari mulut para pengamat dan praktisi. Ironisnya, beberapa pendapat justru berasal dari dalam tubuh bank yang telah menandatangani kesepakatan dimaksud. Ada beberapa prediksi, antara lain:

1. Tidak efektif karena tidak ada sanksi yang jelas, sehingga masih ada celah untuk "bermain" bagi bank yang telah sepakat. Jadi tidak tunggu saja, setelah 3 bulan pasti kesepakatan itu hanya akan menjadi "prasasti" belaka alias dilupakan dan jadi sejarah kelabu.

Cara "bermain" yang "kasar" adalah cuek dengan kesepakatan, alias berlagak "budek".
Cara "bermain" yang "lebih halus" adalah imbalan "dibawah meja". Di bilyet tercetak 8%, sisanya under table alias biaya siluman.

2. Ada kecendrungan investor mengalihkan dana ke pasar saham. Akibatnya, tingkat yield di pasar saham cenderung turun dan ketersediaan dana di sektor perbankan turun drastis.

3. Ada juga investor yang mengalihkan investasinya ke non-rupiah.
4. Ada investor yang mengalihkan dananya keluar negeri.
5. Investor lari ke bank kecil yang saat ini sedang "asyik tertawa senang", menertawai "kebodohan" 14 bank besar.

Sebagai praktisi perbankan, saya pribadi memang melihat prediksi para pengamat diatas cenderung benar terjadi. Beberapa hari ini, pembeli reksadana meningkat. Dana milik beberapa dana pensiun sudah mulai "berterbangan".

Sebagai anak bangsa, saya pribadi sedih melihat kondisi ini. Saya pribadi melihat kesepakatan 14 bank besar ini sebagai langkah maju. Memang awalnya saya merasa ini adalah langkah "bodoh", karena saya yakin dampak langsungnya adalah kaburnya nasabah dana, target tidak tercapai, promosi batal.

Tetapi, apabila kita mau berfikir sejenak, keluar dari rutinitas target pribadi, maka secara tulus saya mau bilang bahwa ke 14 bank tersebut adalah path finder kemajuan bangsa. Saya bangga menjadi salah satu karyawan dari bank tersebut.

Ditengah asa yang pesimis, perlu upaya mendukung kesepakatan itu. Jangan cuma bisa jadi penonton. Jangan cuma bisa jadi "pengkhianat". Jangan cuma bisa jadi opportunis. Untuk mendukung efektifitas kesepakatan itu, ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah, antara lain:

1. Kendalikan lembaga Dana Pensiun Milik Lembaga Pemerintah
Sumber dana besar yang menjadi target perbankan adalah lembaga Dana Pensiun. Saking banyaknya dana yang dimiliki, dalam beberapa kasus Yayasan Dana Pensiun menjadi "raja" yang ikut mengatur perbankan. Hari ini saja ada orang Dana Pensiun yang memindahkan dananya dari bank saya sambil berkata: "saya dukung kesepakatan itu, tapi apa boleh buat saya harus pindah ke bank yang bisa memberi bunga lebih tinggi. Nanti saja kalau kesepakatan itu berakhir saya kembali lagi".

Menurut saya, ini harus menjadi perhatian pemerintah. Kendalikan alokasi Dana Pensiun. Ironisnya, justru Dana Pensiun milik lembaga pemerintah ikut "bermain" mengobok-obok suku bunga simpanan baik secara "kasar" ataupun "halus". Untuk itu, perlu ada terobosan untuk mengatur maksimum suku bunga simpanan untuk Dana Pensiun.

Kalau pemerintah yang mengatur dirinya sendiri, seharusnya lebih mudah toh... iya toh...

2. Mengendalikan Dana Pensiun lainya.

Caranya hampir sama dengan di atas yakni membuat ketentuan suku bunga simpanan maksimum untuk Dana Pensiun. Namun effortnya harus lebih besar, bukan himbauan belaka tetapi produk hukum.

Demikian, semoga kesepakatan ini makin menguat dan melibatkan bank-bank lainnya. Ada ide lainnya???

Sunarto Zulkifli

BSM Miliki Pangsa Pasar Terbesar di Perbankan Syariah

BSM Miliki Pangsa Pasar Terbesar di Perbankan Syariah



Kamis, 13 Agustus 2009

Jakarta, (13/08). Perkembangan industri perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan. Hingga saat ini pangsa pasar perbankan syariah telah mencapai 3 persen dalam skala perbankan nasional. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan bank syariah penyumbang pangsa pasar terbesar di perbankan syariah.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSM saat ini telah menguasai pangsa pasar di perbankan syariah. Hal ini dapat terlihat dari kepemilikan aset sebesar 33,82%, dana pihak ketiga (DPK) 38,84%, dan pembiayaan mencapai 33,73%.

Baik aset, DPK, dan pembiayaan pada semester I 2009 telah menyumbangkan dari pertumbuhan pangsa pasar yang diraih BSM. Dari ketiga komponen tersebut pada semester I 2009 mengalami kenaikan yang signifikan dibanding pada periode yang sama pada tahun 2008. Aset BSM naik 14,73%, DPK naik 14,45%, dan pembiayaan naik 11,78%.

Dari sisi pembiayaan, meski dibayangi krisis, BSM tetap menyalurkan pembiayaanya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pembiayaan yang disalurkan BSM sebesar Rp 14,19 triliun pada Juni 2009 naik dari Rp 12,69 triliun pada akhir Juni 2008.

Dari sisi permodalan, ekuitas BSM adalah Rp 1,01 triliun pada akhir Juni 2008, menjadi Rp 1,43 triliun pada akhir Juni 2009, atau naik sebesar 42,37 persen. kenaikan ekuitas ini antara lain akibat adanya tambahan modal dari Bank Mandiri sebagai pemegang saham mayoritas sebesar Rp 299,87 miliar selama periode Juni 2008 s.d. Juni 2009.

Dari indikator keuangan BSM per akhir Juni 2009 terlihat sangat baik. Untuk rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) saat ini 14.00 persen, financing to deposite ratio (FDR) 87,03 persen, return on equity (ROE) 38,21 persen, dan return on asset (ROA) 2,00 persen.[roel]

Tiga Bank Syariah Sebagai Rujukan Penghitungan Nisbah

Jakarta, (11/08). Pakar ekonomi Syariah Adiwarman A Karim, memberikan solusi bagi perbankan syariah yang selama ini mengalami kesulitan dalam menentukan bagi hasil (nisbah) seiring dengan naik dan turunnya BI rate (Suku bunga) perbankan. Dia menyarankan agar perbankan syariah mengacu pada nisbah tiga bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat dan BNI Syariah.

“Nisbah ketiga bank syariah tersebut bisa dijadikan tolak ukur perhitungan jika terjadi naik dan turunnya suku bunga perbankan nasional,”katanya di Jakarta.

Dalam menentukan nisbah, kata Adiwarman A Karim, sering kali bank syariah mengalami kesulitan—karena agar nisbahnya kompetitif di pasar mau tidak mau bank syariah harus menyamakan dengan nilai suku bunga pasar.

“Nah jika terjadi demikian si bank syariah cukup melihat berapa nisbah ketiga bank tersebut itulah yang ditawarkan pada nasabah atau debitur,”ujarnya.